jurnalistik.co.id – Konflik terbuka muncul antara Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood dan Perdana Menteri Sir Keir Starmer terkait masa depan Menteri Imigrasi Mike Tapp. Perselisihan ini mencuat setelah Tapp menulis artikel yang dinilai Mahmood bertentangan dengan aturan yang berlaku bagi menteri.
Tapp disebut telah menulis untuk surat kabar The Times, dengan menyerukan agar pekerja perawatan dari luar negeri dikecualikan dari rencana Mahmood untuk mengubah aturan visa. Rekomendasi itu ditujukan bagi para migran yang telah tinggal di Inggris, mengikuti kebijakan yang hendak diubah oleh pemerintah.
Menurut pemahaman yang disampaikan, Mahmood baru mengetahui tulisan tersebut ketika The Times menghubungi timnya untuk meminta komentar. Mahmood kemudian menilai bahwa tindakan Tapp melanggar ketentuan yang semestinya dipatuhi seorang menteri, dan ia berkeyakinan Tapp seharusnya diberhentikan.
Namun pihak Downing Street menyatakan Tapp tetap menjabat dan tidak ada rencana untuk mencopotnya. Tapp juga dikabarkan telah didekati untuk dimintai tanggapan terkait polemik yang kini menjadi perhatian publik.
Dalam artikelnya, Tapp menyatakan, “it is my strong belief that those who have come to the United Kingdom on care worker visas who have played by the rules and have genuinely contributed to our care system should not be required to wait longer to apply for settlement”. Ia juga menambahkan, “That is the issue I am working hard to address,”.
Sebuah sumber dari Home Office kemudian mengatakan kepada BBC bahwa Mike Tapp “is expected to be sacked for breaching the Ministerial Code”. Penilaian itu menyebut bahwa Tapp mengambil gagasan yang mungkin sedang dikerjakan oleh Mahmood dan timnya, lalu membingkai gagasan tersebut sebagai upayanya sendiri untuk memenangkan posisi pada pemerintahan yang akan datang.
Mahmood mengaitkan sikapnya dengan prinsip dalam Ministerial Code yang menegaskan pentingnya tanggung jawab kolektif. Kutipan yang dirujuk menyebut: “The principle of collective responsibility requires that ministers should be able to express their views frankly in the expectation that they can argue freely in private while maintaining a united front when decisions have been reached.” Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahmood meyakini Tapp semestinya diberhentikan.
Meski demikian, No 10 menolak opsi pencopotan tersebut dan menyatakan tidak akan melakukan pemecatan terhadap Tapp. Polemik ini mengemuka di tengah dinamika politik yang lebih luas, termasuk pembahasan yang sebelumnya diberitakan pada bulan lalu, ketika Mahmood disebut pernah menyampaikan kepada Starmer agar ia secara publik mengumumkan rencana untuk meninggalkan Downing Street.
Di sisi lain, Tapp sebelumnya dikenal sebagai pembela kuat terhadap Sir Keir, sampai ketika Starmer menyampaikan rencana pengunduran diri pada hari Senin. Sebelum pertikaian tersebut muncul ke permukaan, juru bicara resmi perdana menteri menyampaikan bahwa “The prime minister and all ministers remain in office and the normal business of government continues.”
Rencana reformasi imigrasi tetap berjalan
Pemerintah juga bersiap memperkenalkan reformasi besar pada sistem imigrasi. Immigration and Asylum Bill yang bertujuan meningkatkan pengusiran paksa bagi pihak yang ditolak suaka diperkirakan akan diajukan ke House of Commons pada Selasa mendatang, dan kemungkinan menghadapi penentangan keras dari sejumlah anggota parlemen Partai Buruh.
Dalam rencana yang dibawa pemerintah, waktu yang dibutuhkan sebagian besar migran untuk memenuhi syarat menjadi penduduk tetap hendak diperpanjang dari lima menjadi 10 tahun. Dengan skema yang diusulkan, mereka yang masuk menggunakan visa untuk layanan kesehatan dan perawatan sosial akan menghadapi jeda 15 tahun, sedangkan mereka yang bergantung pada tunjangan selama lebih dari 12 bulan harus menunggu hingga 20 tahun.
Mahmood mempertahankan langkah tersebut dengan menyatakan bahwa “unprecedented” jumlah orang yang tiba di Inggris menuntut respons dari pemerintah. Meski begitu, puluhan anggota parlemen Buruh dilaporkan menolak rencana itu dengan menilai pendekatan retrospektif “un-British” dan seolah “moving the goalposts”.
Mahmood disebut akan berupaya mendorong reformasi ini agar dapat terlaksana, meski pada akhirnya kebijakan tersebut akan diwarisi oleh perdana menteri berikutnya setelah pengunduran diri Sir Keir. Pada bulan lalu, Andy Burnham—yang diperkirakan akan menjadi pemimpin Buruh dan perdana menteri—mengatakan kepada BBC bahwa ia mendukung “the broad thrust” dari apa yang diusulkan Mahmood.
