jurnalistik.co.id – Wacana dukungan dua periode untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai datang terlalu cepat. Menurut kolom ini, energi politik nasional semestinya diarahkan untuk menuntaskan persoalan rakyat, bukan memajukan agenda pemilu jauh ke depan.
Wacana tersebut digaungkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang selama ini lekat dengan sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun, yang menjadi keberatan bukan pada substansi dukungan itu sendiri, melainkan pada momentum kemunculannya.
Pemerintahan Prabowo-Gibran disebut baru berjalan kurang dari dua tahun. Di periode ini, program-program strategis yang dijanjikan dalam kampanye masih berada dalam tahap implementasi, dan sebagian belum menunjukkan hasil yang dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Dalam kondisi demikian, pembicaraan mengenai Pilpres 2029—yang berarti membahas periode kedua sebelum periode pertama tuntas—dinilai tidak pada tempatnya. Wacana itu dianggap berpotensi mengalihkan fokus kerja kabinet dan memecah konsentrasi pemerintahan yang sedang berjalan.
Di ruang publik, istilah “kemajon” atau terlampau dini bahkan sempat dilontarkan oleh sejumlah elite partai koalisi. Kekhawatiran yang terkandung di balik istilah tersebut adalah bahwa terlalu awal membicarakan pemilu dapat mengganggu soliditas koalisi serta mengaburkan prioritas kerja Kabinet Merah Putih.
Gejala Lama dengan Wajah Baru
Dari kacamata sosiologi politik, tindakan PSI tidak dipandang sebagai fenomena yang sama sekali baru. Dalam analisis kolom ini, langkah yang ditempuh dapat dibaca sebagai bentuk political grandstanding: strategi yang lebih menonjolkan tampilan dan eksposur publik ketimbang substansi kebijakan.
Istilah lain yang disebut relevan adalah issue ownership strategy yang dianggap keliru sasaran. Dalam pola ini, partai berupaya “memiliki” isu besar yang sebenarnya bukan ranahnya, dengan tujuan mendongkrak visibilitas politik di saat elektabilitas dinilai stagnan.
Kolom ini juga mengaitkannya dengan konsep bandwagoning, yaitu menumpang pada figur besar yang sedang berkuasa. Dalam konteks itu, Prabowo dan Gibran diposisikan sebagai sosok yang dapat memberi “panggung” politik, tanpa harus membangun basis dukungan secara organik dari bawah.
Fenomena semacam ini, menurut kolom tersebut, lazim terjadi pada partai yang memiliki elektabilitas terbatas namun memiliki kedekatan struktural dengan kekuasaan. Alih-alih memperbesar dukungan melalui kerja-kerja riil di tengah masyarakat, jalan pintas yang dipilih adalah menjadi pihak yang paling vokal dalam mendukung figur populer.
Harapan yang melekat pada pola tersebut adalah popularitas figur akan “menetes” ke partai pengusungnya. Dengan cara pandang ini, dukungan yang disuarakan lebih berfungsi sebagai momentum politik ketimbang langkah yang langsung terkait dengan penyelesaian urusan pemerintahan.
Yang juga disorot, strategi semacam ini sering disertai langkah menyerang pihak lain. Dalam kasus yang dibahas, penyerangan itu diarahkan kepada PDI Perjuangan sebagai cara untuk memancing kontroversi dan menjaga percakapan publik tetap diarahkan pada pihak yang diprovokasi.
Pola komunikasi politik tersebut disebut sebagai agenda-setting melalui konflik. Intinya adalah menciptakan friksi agar media dan publik mengarahkan atensi pada pihak yang memprovokasi, tanpa perlu memastikan bahwa substansi yang diperdebatkan memang mendesak.
Dengan demikian, isu yang muncul dalam ruang publik dapat berubah menjadi pertarungan narasi, bukan menjadi mekanisme untuk memperjelas arah kerja pemerintahan. Kontroversi yang digelontorkan berpotensi menyerap perhatian yang seharusnya difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat.
Ancaman terhadap Soliditas Koalisi
Wacana dua periode yang dianggap prematur dinilai memiliki potensi gangguan nyata terhadap soliditas koalisi pemerintahan. Kolom ini menyebut ada setidaknya satu konsekuensi awal: munculnya ruang kecurigaan antarpartai koalisi.
Ketika satu partai mengklaim mendapat “restu” dari figur besar untuk mengamankan posisi cawapres di masa depan, partai lain dalam koalisi dapat merasa dilangkahi. Keresahan itu muncul karena masing-masing partai memiliki kader dan target politiknya sendiri.
Dalam situasi seperti itu, kolom ini menilai kemungkinan terjadinya posisi yang “tidak seimbang” di antara para pemain koalisi akan meningkat. Partai-partai yang merasa tidak dilibatkan dapat menganggap dirinya diposisikan sebagai pemain kelas dua.
Kondisi tersebut, pada gilirannya, dapat menumbuhkan ketegangan internal yang semula tidak perlu. Alih-alih memperkuat kerja pemerintahan saat periode pertama masih berlangsung, wacana yang terlalu dini berpotensi mengubah energi politik menjadi perebutan ruang narasi.
Kolom ini juga menggarisbawahi bahwa membahas periode kedua sebelum menyelesaikan periode pertama dapat membuat koalisi kehilangan benang merah. Koalisi yang seharusnya bergerak solid sesuai agenda pemerintahan berisiko terfragmentasi oleh perhitungan politik yang belum saatnya menjadi prioritas.
Jika fokus bergeser, publik bisa melihat pemerintahan tidak lagi hadir sebagai penyelesai masalah. Sebaliknya, yang menonjol adalah perbincangan tentang arsitektur politik ke depan yang masih sangat jauh dari kebutuhan saat ini.
Secara keseluruhan, kolom ini menekankan bahwa waktu untuk mengonsolidasikan kerja dan menunjukkan hasil kepada rakyat lebih mendesak daripada memajukan wacana pemilu. Dalam pandangan tersebut, komunikasi politik yang terlalu cepat mengangkat agenda 2029 berpotensi mengganggu konsentrasi Kabinet Merah Putih dan mereduksi soliditas koalisi yang sedang dibangun.
