jurnalistik.co.id – Pemerintah Argentina menyatakan akan mengajukan tuntutan pidana terhadap Navitas Petroleum, perusahaan minyak yang beroperasi di wilayah perairan sekitar Kepulauan Falkland atau Malvinas.
Langkah tersebut muncul hanya beberapa hari setelah Presiden Javier Milei mempertegas sikapnya mengenai kedaulatan Argentina atas wilayah tersebut, sekaligus mengisyaratkan tindakan terhadap aktivitas pengeboran minyak di wilayah yang disebutnya berada di bawah yurisdiksi Argentina.
Konflik kedaulatan Falklands sendiri masih menjadi sengketa antara Argentina dan Britania Raya, dan telah berlangsung lebih dari 40 tahun sejak pasukan militer Inggris mengusir pasukan Argentina yang menginvasi wilayah itu pada 1982.
Pada pekan lalu, Milei menyampaikan dalam pidato kepada warga bahwa “winds of change” mendukung klaim Argentina terhadap Falklands. Pernyataannya itu juga mengulang posisinya bahwa perubahan yang terjadi dianggap menguatkan argumen historis maupun legal yang ia pegang.
Dalam pidato tersebut, Milei kembali menegaskan bahwa “the Malvinas are Argentine, historically and legally… there’s no debate about that.” Ia juga menyebut pengeboran minyak di wilayah kepulauan sebagai risiko yang “clear and urgent danger” bagi kedaulatan Argentina.
Presiden Argentina juga menolak hasil referendum 2013, yang menurut sumber ini menunjukkan 99.8% warga kepulauan memilih agar Falklands tetap menjadi wilayah seberang laut milik Britania Raya. Milei berargumen bahwa referendum tidak mengubah fakta bahwa warga hidup di atas tanah yang ia sebut “usurped” oleh pihak Inggris, sehingga mereka “have no legitimate right to self-determination”.
Pihak pemerintahan Britania Raya menanggapi pidato Milei dengan menegaskan pendiriannya mengenai Falklands tetap “unwavering”. Menurut pernyataan yang dikutip, Britania Raya tidak melihat ada alasan untuk mengubah posisi terkait sengketa tersebut.
Berita Terkait
Namun, harapan bahwa pidato pada jam utama televisi bisa hanya menjadi pengaruh sesaat dan Milei akan kembali memperkuat jalur hubungan diplomatik dengan Inggris, kandas setelah kantor presiden mengumumkan rencana menempuh jalur pidana.
Pengumuman pada Senin itu menyebut rencana gugatan pidana tidak hanya menarget Navitas Petroleum, tetapi juga sejumlah anak usaha serta para eksekutif terkait. Gedung pemerintahan menyatakan akan melanjutkan upaya terhadap tindakan apa pun yang dianggap melanggar hak berdaulat Republik Argentina.
Navitas, yang tercatat di Tel Aviv, memiliki kepemilikan 65% pada Sea Lion, sebuah proyek minyak lepas pantai yang ditargetkan memulai produksi di North Falkland Basin pada 2028. Proyek Sea Lion berada sekitar 130 mil (209 km) dari Kepulauan Falkland, dan disebut memuat estimasi cadangan minyak sebesar 1.7 miliar barel.
Dalam pernyataannya, Milei menyatakan bahwa pengeboran di area itu dinilai melanggar hukum Argentina yang melarang eksploitasi sumber daya tanpa persetujuan otoritas Argentina. Tuduhan ini menjadi dasar bagi langkah hukum pidana yang dikatakan akan ditempuh pemerintah.
Navitas belum memberikan respons atas pengumuman terbaru tersebut. Akan tetapi, perusahaan disebut pernah menyatakan pekan lalu bahwa komentar Milei “not expected to have a material effect on the development activities of the Sea Lion Project, including the timetable for completion of the Project’s development”.
Perusahaan lain yang juga memiliki kepentingan dalam proyek Sea Lion adalah Rockhopper, yang memiliki saham sebagian, dan hingga kini juga belum mengomentari pernyataan Milei. Sebelumnya, kedua perusahaan menekankan bahwa Sea Lion memegang izin yang sah dari Falklands.
Dengan latar sengketa yang terus memanas, keputusan Argentina untuk menggunakan jalur pidana memperlihatkan eskalasi baru dalam cara kedua pihak memandang aktivitas energi di sekitar kepulauan tersebut. Bagi Argentina, pengeboran diposisikan sebagai ancaman langsung bagi kedaulatan, sementara pihak perusahaan menilai rencana pengembangan tetap berjalan sesuai kerangka perizinan yang mereka pegang.
Saat proses hukum ini mulai ditempuh, perhatian publik akan mengarah pada bagaimana respons Navitas dan Rockhopper, serta bagaimana Britania Raya mempertahankan sikapnya yang menyebut posisi “unwavering” di tengah penegasan ulang klaim kedaulatan oleh Milei.
