jurnalistik.co.id – Presiden Argentina Javier Milei menaikkan tensi dengan Inggris terkait Falklands/Malvinas. Dalam pidato nasional, ia menyatakan akan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada perusahaan yang mengeksploitasi minyak di sekitar wilayah seberang laut Inggris itu.
Menurut Milei, “angin perubahan” sedang berpihak pada klaim Argentina atas kepulauan tersebut. Ia mengatakan keyakinannya menguat karena ada tanda-tanda Amerika Serikat mungkin meninjau kembali sikap netralnya dalam sengketa kedaulatan.
Milei menyebut ladang minyak Sea Lion sebagai ancaman yang “jelas dan nyata”. Ia menegaskan rencana eksplorasi di area itu tidak bisa dibiarkan berlangsung begitu saja.
Falklands adalah kepulauan di Atlantik Selatan bagian barat daya yang hingga kini masih menjadi objek sengketa antara Inggris dan Argentina, lebih dari empat dekade setelah perang memperebutkannya. Inggris, melalui pernyataan yang diulang pekan ini, menyatakan bahwa warga pulau “adalah warga Inggris” dan berhak menentukan masa depan mereka sendiri.
Langkah Milei datang dalam konteks meningkatnya perdebatan publik di kedua negara. BBC melaporkan pihaknya tengah mencari tanggapan dari pemerintah Inggris mengenai pernyataan Milei tersebut.
Saat mengumumkan rencana sanksi, Milei menyampaikannya di depan kabinetnya di istana kepresidenan. Ia kembali menegaskan bahwa Falklands adalah “secara historis dan legal” wilayah Argentina.
Inti dari rencana tersebut adalah pengajuan rancangan undang-undang ke parlemen untuk memberlakukan sanksi terhadap perusahaan energi yang berniat memulai eksplorasi minyak di lepas Falklands. Milei menyatakan waktu menjadi faktor penting karena proyek eksplorasi bisa membuka jalan akses terhadap cadangan minyak di bawah perairan kepulauan.
Ladang minyak Sea Lion diperkirakan berada sekitar 130 mil dari kepulauan Falklands. Estimasi cadangan di lokasi itu disebut mencapai 1,7 miliar barel minyak.
Milei menyoroti jadwal eksplorasi yang akan segera dimulai oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Dua perusahaan disebut akan memulai kerja eksplorasi di Sea Lion dalam rentang dua tahun, yaitu Rockhopper Exploration dari Inggris dan Navitas Petroleum dari Israel.
Ia menyatakan Argentina tidak akan mengizinkan rencana tersebut berjalan. Milei juga memperingatkan bahwa tanpa tindakan cepat dalam beberapa bulan ke depan, perusahaan-perusahaan itu akan memperoleh kapasitas material untuk mencapai minyak yang berada di bawah laut Argentina.
“Jika kita tidak bertindak segera dalam beberapa bulan, mereka akan memiliki kapasitas material untuk mengakses minyak yang berada di bawah laut kita—sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Milei dalam pidatonya.
Belum jelas bagaimana bentuk sanksi akan diterapkan, maupun sejauh mana atau seberapa ketat kebijakannya. Namun, di Argentina sendiri, terdapat aturan yang sudah berjalan: hukum yang berlaku saat ini memungkinkan pembatasan terhadap aktivitas perusahaan minyak yang terlibat pada proyek-proyek yang dinilai tidak mendapat otorisasi terkait pulau-pulau tersebut.
Berita Terkait
Perselisihan ini juga bersandar pada hasil referendum warga pulau. Dalam referendum 2013, mayoritas besar penduduk Falklands memilih untuk tetap menjadi wilayah seberang laut Inggris, dengan 99,8% suara mendukung dan hanya tiga suara menolak.
Perkembangan politik juga terkait dengan dinamika sikap Amerika Serikat. Laporan menyebut, dalam sebuah wawancara dengan GB News pada Kamis sebelumnya, ketika ditanya apakah AS akan “datang membantu Inggris” dalam potensi sengketa teritorial, Donald Trump menjawab bahwa Inggris “tidak pernah ada untuk membantu saya” selama perang negara tersebut dengan Iran.
Komentar terbaru Trump itu disebut muncul setelah pernyataannya terdahulu. Sebelumnya, Trump mengatakan AS bisa mengubah posisi netralnya mengenai kedaulatan atas kepulauan tersebut jika Inggris gagal meningkatkan pengeluaran pertahanan.
Di luar isu sanksi, Milei juga mengumumkan rencana membangun pangkalan angkatan laut di Tierra del Fuego, yang berada di bagian selatan Argentina. Ia menyatakan bahwa Trump dan Amerika Serikat sedang menilai posisi historis mereka terkait Falklands, yang oleh Argentina disebut Las Malvinas.
Dalam pidatonya, Milei menggambarkan sikap tersebut bukan sekadar kata-kata. Ia menambahkan bahwa hal itu menunjukkan Argentina adalah mitra yang bisa diandalkan dan sekutu bernilai untuk waktu puluhan tahun ke depan.
Milei juga menilai Inggris sebagai negara yang “sedang menurun”. Pernyataan ini disampaikan bersamaan dengan narasi bahwa ada “angin perubahan” di dunia yang dianggap mendukung klaim Argentina.
Beberapa jam menjelang pidato, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, Sarah Rogers, memublikasikan unggahan foto yang memperlihatkan dirinya bersama Milei. Dalam keterangan unggahan itu, ia menulis bahwa “hal-hal menarik sedang terjadi di belahan bumi Barat.”
Ketegangan antara Argentina dan Inggris berakar pada peristiwa 1982. Saat itu, pasukan Argentina mendarat di Falklands untuk menegaskan klaim teritorial, yang kemudian memicu perang selama 74 hari atas wilayah tersebut setelah satuan tugas militer Inggris mengusir pasukan Argentina.
Konflik tersebut menimbulkan korban jiwa yang besar. Laporan menyebut 255 personel militer Inggris, tiga warga pulau, dan 649 personel militer Argentina meninggal dunia selama perang berlangsung.
Indikasi ketegangan yang masih berlanjut juga terlihat dalam simbol-simbol publik. Dalam perayaan kemenangan tim Argentina atas Inggris pada Piala Dunia, para pemain mengibarkan spanduk yang mendukung klaim teritorial Argentina atas kepulauan tersebut.
Dengan latar sejarah tersebut, pengumuman Milei menempatkan proyek minyak—khususnya Sea Lion—sebagai pusat perhatian dalam persaingan politik dan diplomatik. Melalui rencana rancangan undang-undang, Milei berupaya mendorong mekanisme sanksi yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan-perusahaan energi yang berencana memulai eksplorasi di sekitar Falklands.
Sejauh ini, berbagai rincian implementasi masih menunggu kejelasan. Namun pernyataan Milei menegaskan bahwa Argentina memandang eksplorasi tersebut sebagai isu mendesak yang bersinggungan langsung dengan klaim kedaulatan dan arah kebijakan ekonomi luar negeri.
