jurnalistik.co.id – Portsmouth kembali menjadi panggung protes yang saling berhadapan setelah otoritas kepolisian menerapkan pembatasan penggunaan penutup wajah saat aksi berlangsung.
Langkah tersebut mulai berlaku pada pukul 10:00 waktu setempat (BST) pada Jumat, ketika sejumlah kelompok demonstran berbaris melalui pusat kota.
Hampshire and Isle of Wight Constabulary menyampaikan bahwa mereka akan menggunakan wewenang baru di bawah Crime and Policing Act untuk mencegah orang yang terlibat aktivitas protes mengenakan face coverings yang menutupi identitas.
Di lokasi, kehadiran polisi dalam jumlah besar terlihat di pusat kota, tepat ketika demonstran dari kubu anti-migran berkumpul.
Tak lama setelah itu, demonstran tandingan membawa spanduk “Stand up to Racism” mulai menggelar arakannya.
Sejak arak-arakan dimulai, peserta dari kedua pihak tidak terlihat menggunakan penutup wajah atau balaclava.
Pihak anti-migran yang berjumlah “several hundred” juga terlihat diantar melalui pusat kota, sementara kelompok lain bergerak menyusul dengan irama protes yang berbeda.
Kedua rombongan kemudian sama-sama menuju Portsmouth’s Guildhall Square.
Protes di pusat kota tersebut menyusul kerusuhan yang terjadi pada 6 September, ketika polisi dikerahkan ke Eastney Marina.
Saat itu, ratusan demonstran berupaya memblokir jalan dengan tujuan mencegah bus membawa 120 migran yang, menurut laporan, menyeberang Channel menggunakan perahu karet agar tidak berangkat dari kota.
Pada Sabtu menjelang siang, sampai 500 demonstran anti-migran berkumpul dengan membawa bendera Union dan St George.
Di tengah kerumunan itu, sebagian peserta juga terlihat mengenakan pakaian beridentitas “Portsmouth Patriot” di area sekitar All Saints Church, Commercial Road, tepat sebelum tengah hari.
Sepanjang arakannya menuju Guidhall Square, massa meneriakkan “stop the boats”.
Kelompok tandingan kemudian membentuk respons dengan jumlah sekitar 300 orang yang ikut bergabung dalam protes balik.
Saat kedua kubu tiba di alun-alun, polisi menjaga jarak agar mereka tetap terpisah.
Menjelang arak-arakan, Simon Magorian dari Stand up to Racism Portsmouth menilai kejadian di Eastney sebagai “horrible spectacle”.
Ia menyebut, “Portsmouth is actually a good functioning multi-cultural city.”
Berita Terkait
Simon juga mengatakan, “We are now organising to have the broadest possible opposition to what we see as a fascist street movement and we’re not going to allow them to get a grip on Portsmouth or any other town – this is quite terrifying.”
Dalam kubu anti-migran, Pete Davies dari Portsmouth menyatakan bahwa ia pernah ikut serta pada demonstrasi di Eastney sebelumnya.
Pete mengatakan, “They should be having them turned back to France again.”
Ia menambahkan, “It’s a safe country, there’s no war in France.”
Menurutnya, para pengunjuk rasa yang menolak migrasi juga ingin menghentikan kebijakan bantuan, dengan kalimat, “They want to stop the benefits, stop the free housing… they don’t give nothing back to the people of the country.”
Pejabat kepolisian sebelumnya menegaskan bahwa wewenang baru itu ditujukan untuk mencegah kekerasan, intimidasi, dan gangguan ketertiban yang muncul dari rangkaian protes sepanjang minggu tersebut.
Selain itu, ada perintah terpisah yang memungkinkan petugas meminta seseorang melepas masker dan barang lain yang digunakan untuk menyembunyikan identitas.
Dalam pernyataan pada Jumat, Assistant Chief Constable Paul Bartolomeo menekankan bahwa aturan ini tidak dibatasi pada kelompok tertentu.
Ia mengatakan, “It is important to stress that this power will apply to any groups that attend the protest and will be enforced equally and impartially.”
Paul kemudian menegaskan, “Let me be clear, these powers are not being implemented to prevent protest but they are being used to help prevent crime and disorder, while making communities feel safer.”
Hampshire Police juga melaporkan bahwa beberapa kendaraan mengalami kerusakan selama gangguan yang berlangsung hingga dini hari Senin.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa kendaraan petugas, bersama dengan kendaraan coastguard dan Border Force, menjadi bagian dari layanan yang terdampak selama rangkaian kerusuhan.
Polisi menambahkan bahwa beberapa petugas mendapat perawatan di lokasi akibat luka, namun tidak ada peserta yang dinyatakan mengalami cedera serius.
Di sisi lain, RNLI volunteers yang terlibat dalam operasi untuk menjemput para migran hingga mencapai tepi pantai juga disebut menjadi sasaran di media sosial.
Kerusuhan di Portsmouth disebut mengikuti demonstrasi anti-migran yang terpisah di Port of Dover pada hari sebelumnya.
Dengan penerapan pembatasan penutup wajah dalam aksi protes, pihak kepolisian kini memiliki dasar wewenang yang lebih spesifik untuk mengurangi tindakan yang dianggap berpotensi mengarah pada gangguan dan kekacauan di tengah kerumunan.
Arak-arakan yang berlangsung setelah aturan itu mulai berlaku menunjukkan dua kubu tetap menjalankan agenda mereka di ruang publik, sementara polisi berupaya menjaga jarak dan ketertiban selama rangkaian demonstrasi berlangsung.
