jurnalistik.co.id – Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood meminta kepolisian menggunakan seluruh kewenangan yang tersedia saat menghadapi aksi protes anti-migran di Dover dan Portsmouth pada akhir pekan lalu.
Permintaan itu disampaikan Mahmood kepada para pimpinan kepolisian dalam sebuah pertemuan pada Kamis. Ia menekankan agar ada pembelajaran dari cara penanganan aparat terhadap kerumunan pada akhir pekan tersebut.
Menurut ringkasan pertemuan dari Home Office, Mahmood mengharapkan kepolisian mampu bergerak cepat dan efektif saat berhadapan dengan kelompok sayap kanan jauh yang berupaya mengintimidasi warga. Dalam konteks itu, pemerintah menyebut aksi yang terjadi membawa “unacceptable disorder”.
Mahmood juga menjelaskan bahwa suasana demonstrasi dinilainya berbeda dibanding protes lain. Ia menilai, “These scenes have caused disruption for people and, given that people are dressed in black wearing balaclavas, there is a fear factor and obvious malign intent being communicated to our residents,” serta menambahkan, “This makes it different from other protests, so we need to make sure we are learning lessons.”
Mahmood menyatakan pihaknya kini mempertimbangkan langkah yang lebih tegas, termasuk kemungkinan digunakannya kewenangan baru untuk melarang penutup wajah (face coverings) di area tertentu berdasarkan demonstrasi yang dimaksud. Kekhawatiran tersebut muncul setelah aktivis bermasker berhasil membuat Dover “brought to a standstill” pada Sabtu.
Di Portsmouth, protes terjadi pada Minggu ketika sekitar 200 orang mencoba menghalangi migran yang dibawa untuk proses penanganan. Kejadian ini menyusul aksi sebelumnya, yakni 24 jam setelahnya, saat pria-pria memblokir satu-satunya akses jalan keluar dari Langstone Harbour dekat Portsmouth setelah RNLI membawa 120 migran ke daratan.
Berita Terkait
Setelah rangkaian aksi tersebut, seorang relawan RNLI dilaporkan menjadi sasaran di media sosial dan diberi label “traitor” setelah protes di Portsmouth. Pada tahap berikutnya, sumber menyebut belum jelas apakah demonstrasi serupa akan terulang, sementara di beberapa wilayah ada kelompok lokal yang terafiliasi dengan Patriot Platform mengajak melakukan demonstrasi kembali.
Pertemuan itu juga membahas kemunculan Patriot Platform. Sejumlah menteri menilai kelompok tersebut bertujuan mengintimidasi komunitas, sehingga aparat diharapkan menyiapkan respons yang lebih terukur.
Mahmood disebut menyampaikan agar kepolisian memanfaatkan intelijen secara lebih baik agar rencana penanganan lebih matang sebelum akhir pekan berikutnya. Ia merujuk pada pengakuan Kent Police sebelumnya yang menyatakan mereka telah diberi tahu ada kemungkinan demonstrasi di Dover, tetapi belum “fully assessed” peringatan tersebut sebelum jalan utama menuju pelabuhan yang dianggap nasional kritis diblokade hingga lumpuh.
Usai pertemuan, Wakil Kepala Kepolisian Andy Mariner—pemimpin National Police Chiefs Council untuk urusan public order—menyatakan semua kekuatan kepolisian “continually assessing and preparing for protests and any potential impact on public safety”. Ia menambahkan bahwa pendekatan itu mencakup kerja bersama “local forces, specialist teams, communities and partners” agar dukungan tersedia ketika diperlukan.
Mariner juga menegaskan prioritas kepolisian adalah menjaga keselamatan warga, mempertahankan ketertiban umum, serta mendukung hak untuk menyampaikan pendapat melalui protes yang damai dan sah. Ia menambahkan, “While people are entitled to express their views, anyone committing criminal offences can and should expect police action.”
Dalam beberapa tahun terakhir, aturan protes mengalami perubahan besar. Perubahan itu memungkinkan petugas bertindak lebih cepat untuk menghentikan demonstrasi yang menghalangi infrastruktur nasional penting, termasuk akses jalan menuju pelabuhan. Selain itu, aparat dapat menetapkan area tertentu sebagai zona bebas penutup wajah selama berlangsungnya protes—kewenangan kedua inilah yang kini sedang dipertimbangkan oleh para pimpinan kepolisian.
Para pimpinan kepolisian juga menyebut telah memulai pendekatan “enhanced and co-ordinated” untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi intelijen menjelang akhir pekan berikutnya, dengan tujuan memperkuat kesiapan menghadapi potensi gangguan di ruang publik.
