jurnalistik.co.id – Protes tandingan kembali mewarnai Portsmouth, Inggris, setelah aturan polisi baru mengenai penutup wajah mulai berlaku. Pada tahap awal, tidak terlihat ada peserta yang mengenakan penutup wajah untuk menyembunyikan identitas saat arak-arakan dimulai.
Hampshire and Isle of Wight Constabulary menyatakan pada Jumat bahwa pihaknya akan memakai wewenang baru berdasarkan Crime and Policing Act untuk mencegah pelaku kegiatan unjuk rasa mengenakan face covering yang menutupi identitas. Langkah ini mulai diberlakukan pada pukul 10:00 BST.
Di pusat kota, aparat terlihat hadir dalam jumlah besar ketika kelompok anti-migran berkumpul. Tidak lama setelah itu, demonstran tandingan yang membawa spanduk “Stand up to Racism” memulai arak-arakan mereka.
Dari kedua sisi yang berbeda, peserta arak-arakan tidak tampak memakai penutup wajah atau balaclava ketika barisan bergerak. Setelah itu, polisi menjaga jarak agar kerumunan dari kubu yang berlawanan tidak saling bersentuhan saat mereka menuju titik berkumpul.
Protes di pusat kota ini mengikuti serangkaian gangguan pada 6 September. Saat itu, polisi dikerahkan ke Eastney Marina setelah ratusan demonstran memblokir jalan guna menghentikan bus yang akan membawa 120 migran agar tidak meninggalkan kota.
Peristiwa pada 6 September terjadi setelah rombongan migran menyeberang melintasi Channel menggunakan perahu karet. Pada hari tersebut, aksi berlangsung hingga larut, dengan jumlah peserta yang disebut mencapai ratusan demonstran dari kubu anti-migran.
Keterangan menyebut hingga 500 demonstran anti-migran mengibarkan bendera Union dan St George. Sebagian di antaranya menggunakan pakaian bertema “Portsmouth Patriot” yang terlihat berkumpul di luar All Saints Church di Commercial Road, tepat sebelum tengah hari pada Sabtu.
Ketika arak-arakan bergerak menuju Guildhall Square, kerumunan meneriakkan “stop the boats”. Di saat yang sama, sekitar 300 orang bergabung sebagai penyanggah (counter-protest) untuk menghadapi demonstrasi dari kubu seberang.
Ketika kedua kelompok akhirnya tiba di Alun-Alun Guildhall, polisi memisahkan mereka. Pemisahan tersebut dilakukan selama proses kedatangan agar ketegangan tidak berkembang menjadi konflik fisik.
Simon Magorian dari Stand up to Racism Portsmouth berbicara sebelum arak-arakan dimulai. Ia menggambarkan kerusuhan di Eastney sebagai “horrible spectacle”, kemudian mengatakan, “Portsmouth is actually a good functioning multi-cultural city. “We are now organising to have the broadest possible opposition to what we see as a fascist street movement and we’re not going to allow them to get a grip on Portsmouth or any other town – this is quite terrifying.”
Berita Terkait
Menurut Magorian, pihaknya melakukan pengorganisasian untuk memberikan penentangan seluas mungkin terhadap gerakan yang ia nilai sebagai “fascist street movement”. Ia menekankan bahwa tujuan gerakan tersebut adalah mencegah kelompok itu mendapat pengaruh di Portsmouth maupun kota lain.
Dari kubu anti-migran, Pete Davies, warga Portsmouth, mengatakan ia juga mengambil bagian dalam demonstrasi di Eastney. Ia menyampaikan, “They should be having them turned back to France again. It’s a safe country, there’s no war in France. “They want to stop the benefits, stop the free housing… they don’t give nothing back to the people of the country.”
Davies menyebut bahwa ia menginginkan para migran dipulangkan kembali dan menyatakan Perancis digambarkannya sebagai negara yang aman. Ia juga mengaitkan penolakannya pada kebijakan bantuan dan penyediaan tempat tinggal.
Petugas sebelumnya menjelaskan bahwa wewenang baru tersebut diarahkan untuk mencegah kekerasan, intimidasi, serta gangguan ketertiban yang muncul setelah rangkaian unjuk rasa sepanjang pekan. Selain itu, ada pula perintah terpisah yang memberikan dasar bagi petugas untuk meminta peserta melepas masker dan perlengkapan lain yang digunakan untuk menyembunyikan identitas.
Assistant Chief Constable Paul Bartolomeo menyampaikan bahwa kekuasaan tersebut berlaku bagi semua kelompok yang hadir dalam protes. Ia menegaskan, “It is important to stress that this power will apply to any groups that attend the protest and will be enforced equally and impartially. “Let me be clear, these powers are not being implemented to prevent protest but they are being used to help prevent crime and disorder, while making communities feel safer.”
Pernyataan Bartolomeo menekankan bahwa aturan tidak dimaksudkan untuk membungkam protes. Ia menempatkan kebijakan tersebut sebagai upaya menjaga keamanan publik dan mengurangi risiko kejahatan serta gangguan ketertiban.
Hampshire Police juga menyampaikan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan selama gangguan pada pekan sebelumnya. Gangguan itu berlangsung hingga dini hari Senin, dan polisi menambahkan bahwa beberapa petugas mendapatkan penanganan di lokasi karena cedera, tetapi tidak ada peserta yang mengalami cedera serius.
Pada saat penanganan kedatangan migran di pesisir, relawan RNLI yang terlibat membawa mereka ke daratan disebut menjadi sasaran serangan di media sosial. Informasi ini turut memperlihatkan bahwa dampak aksi tidak berhenti pada kerumunan fisik di jalan.
Rangkaian protes di Portsmouth juga disebut berakar pada protes anti-migran lain yang terjadi lebih dulu di Port of Dover pada hari sebelumnya. Dengan demikian, arak-arakan tandingan di kota pelabuhan tersebut muncul dalam rangkaian ketegangan yang saling terhubung.
Sejak aturan baru dijalankan pada 10:00 BST, pihak kepolisian menempatkan larangan penutup wajah sebagai bagian dari upaya pencegahan gangguan. Pada pelaksanaan hari tersebut, polisi terlihat kembali melakukan pengawasan ketat di pusat kota untuk memastikan arak-arakan berlangsung tanpa eskalasi.
