Hukum & Kriminal

Komisioner Anak: Program Prevent Tak Mampu Menangani Anak yang Terobsesi Kekerasan Tanpa Ideologi Jelas

×

Komisioner Anak: Program Prevent Tak Mampu Menangani Anak yang Terobsesi Kekerasan Tanpa Ideologi Jelas

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Prevent not helping children fixated with violence, children's commissioner says

jurnalistik.co.id – Kewaspadaan dini terhadap anak yang terpapar ekstremisme di Inggris kembali menjadi sorotan setelah komisioner anak menyatakan program Prevent tidak mampu menjawab kebutuhan sebagian anak yang dirujuk.

Dame Rachel de Souza mengatakan rujukan ke Prevent tidak bisa menangani meningkatnya jumlah anak yang “fixated on violence without a clear ideology” — yakni terobsesi kekerasan tetapi tanpa ideologi ekstrem yang jelas. Menurut laporannya, rujukan anak ke program tersebut naik selama satu dekade terakhir, dari 2.918 pada 2016-17 menjadi 4.715 pada 2024-25.

De Souza juga menilai sebagian besar anak yang dirujuk akhirnya dikembalikan ke sekolah tanpa langkah lanjutan. Ia menekankan bahwa sebagian besar anak yang masuk Prevent tidak mengidentifikasi diri pada bentuk-bentuk ekstremisme yang lazim, sehingga diperlukan penguatan perlindungan yang lebih luas untuk kelompok ini.

Ia menyampaikan pandangannya di tengah konteks yang masih segar setelah serangan di Southport pada Juli 2024, ketika tiga gadis tewas saat mengikuti kelas tari. Pelaku, Axel Rudakubana, berusia 17 tahun pada saat kejadian, dan sebelumnya telah dirujuk ke Prevent sebanyak tiga kali antara 2019 hingga 2021 karena ketertarikannya pada serangan teror dan penembakan di sekolah.

Namun, kasus Rudakubana juga ditutup karena tidak ada ideologi yang jelas. Putaran kedua penyelidikan Southport kemudian menyoroti cara menangani individu yang berpotensi melakukan kekerasan ekstrem, tetapi ideologi bukan pendorong utama, termasuk peran internet dan media sosial dalam memengaruhi serta memungkinkan perilaku tersebut.

Prevent sendiri dibentuk 20 tahun lalu untuk mengidentifikasi calon teroris di masa depan dan melakukan intervensi sebelum tindakan terjadi. Program ini sering menantang ideologi kebencian, termasuk ekstremisme sayap kanan atau dukungan terhadap kekerasan berjihad, melalui pendekatan yang menautkan risiko radikalisasi dengan tujuan ideologis.

Dalam mekanisme rujukan, proses Prevent dimulai ketika polisi menerima rujukan karena ada kekhawatiran seseorang rentan terhadap radikalisasi atau berisiko terlibat dalam, atau mendukung, terorisme. Untuk kasus anak, proses ini umumnya berawal dari perilaku yang mencemaskan yang terdeteksi oleh guru atau pekerja sosial.

Berdasarkan temuan laporan komisioner anak, sebagian besar rujukan justru berasal dari sektor pendidikan: 60% pada tahun dari April 2024 hingga Maret 2025. De Souza menyatakan banyak rujukan kemudian kembali ke sektor pendidikan karena Prevent dinilai tidak mampu menangani kasus tersebut secara efektif—sebab fokus program pada risiko terkait terorisme yang umumnya berarti kekerasan dijalankan untuk tujuan ideologis.

Hasil laporan juga menunjukkan 71% rujukan anak memiliki “no specific extremist ideology identified”. De Souza menegaskan, ia melihat kaitan banyak kasus dengan komunitas online yang menurutnya “most awful online communities, watching other children self-harm and trying to make them do that, obsessed with killers and school shootings” — materi yang ia sebut melanggar Online Safety Act.

“Counter-terrorism police and Prevent are excellent at deprogramming children who have been caught into ideological movements,” ujar Dame Rachel de Souza kepada BBC Radio 4 dalam program World at One. “What they can’t deal with is this, so we have to make sure there is a far wider response.”

Dalam laporannya, ia menyebut adanya kelompok anak yang “becoming intoxicated by extremism, radicalisation or a desire to harm others, who need interventions that Prevent is not able to provide”. Ia menambahkan bahwa profesional yang berupaya mencari dukungan bagi kelompok ini “finding closed doors and dead ends”.

Komisioner anak lantas meminta regulator media, Ofcom, untuk “take its responsibilities seriously” dan menindak perusahaan yang menurutnya membiarkan materi yang tidak semestinya tetap berada di situs mereka. Selain itu, ia merekomendasikan agar rujukan yang saat ini mengarah ke Prevent dialihkan ke tim perlindungan lintas instansi di tingkat lokal, yang seharusnya memasukkan polisi kontra-teror jika dibutuhkan.

“At which point children could be routed towards Prevent interventions or other appropriate safeguarding responses,” tambah Dame Rachel dalam pernyataannya.

Ia juga menunjuk data statistik Prevent yang diterbitkan secara berkala oleh Home Office. Pasca serangan Southport, terjadi lonjakan rujukan terhadap individu yang tidak memiliki ideologi tetap, tetapi tren itu kemudian menurun lagi. De Souza menyatakan pola serupa sebelumnya juga muncul pada periode ketika rujukan meningkat setelah aksi terorisme besar.

Sementara itu, isu bahwa anak-anak usia yang semakin muda menjadi perhatian Prevent juga telah lama disorot oleh penegakan hukum kontra-teror. Menanggapi laporan tersebut, juru bicara pemerintah menyatakan: “We are committed to ensuring all children are safe from radicalisation and Prevent plays a crucial role in this, moving more than 6,000 people away from violent ideologies since 2015.” Ia menambahkan, “Every Prevent referral is assessed thoroughly by experts. If it’s determined a person is not at risk of being drawn into terrorism, it is right they are supported by other, more appropriate services.”