jurnalistik.co.id – Sebuah laporan peringatan dari Komisioner anak Inggris menyebut ribuan remaja yang terdaftar kuliah di kampus, namun tidak benar-benar hadir dan mengikuti pembelajaran secara konsisten. Temuan ini menyorot adanya “under the radar” yang membuat masalah ketidakhadiran luput dari pantauan statistik resmi.
Laporan tersebut menegaskan bahwa jumlah remaja berusia 16 dan 17 tahun yang secara administratif tercatat belajar di perguruan tinggi, tetapi tidak hadir minimal setengah dari waktu seharusnya, jauh lebih besar daripada yang selama ini dipahami dari data resmi. Komisioner anak, Dame Rachel de Souza, menyebut mereka “under the radar” dan “not getting the support that they need”.
Menurut laporan Dame Rachel, sekitar 42.000 remaja berusia 16-17 tahun terklasifikasi resmi sebagai pelajar di perguruan tinggi. Namun, mereka tidak menunjukkan kehadiran minimal setengah dari waktu yang semestinya, sehingga dukungan yang dibutuhkan tidak sampai tepat sasaran.
Dalam laporan itu, ketimpangan antara data sekolah dan pendidikan lanjutan menjadi sorotan penting. Dome Rachel menilai tingkat ketidakhadiran di perguruan tinggi jauh lebih rendah, namun konteksnya berbeda karena mekanisme pelaporan kehadiran tidak diberlakukan secara sama seperti sekolah.
Dame Rachel menyandarkan kesimpulannya pada data kehadiran yang diperoleh dari 262 kelompok perguruan tinggi di Inggris. Dari basis data tersebut, laporan menyebut angka ketidakhadiran “substantially lower” dibanding standar yang terlihat di sekolah.
Penjelasan yang mengemuka adalah perbedaan kewajiban pelaporan. Berbeda dengan sekolah, pendidikan lanjutan serta sixth form colleges di Inggris tidak diwajibkan mengumpulkan atau melaporkan data kehadiran.
Untuk mengukur ketidakhadiran, laporan menggunakan tolok ukur yang setara dengan standar sekolah. Hasilnya, lebih dari setengah remaja usia 16-17 tahun diperkirakan mengalami ketidakhadiran persisten dengan kriteria yang sama.
Laporan memperkirakan 52,2% remaja berusia 16-17 tahun mengalami ketidakhadiran persisten. Dengan standar yang digunakan di sekolah, kondisi ini berarti mereka tidak hadir sekitar 10% atau lebih dari sesi pembelajaran di perguruan tinggi.
Selain itu, laporan juga menyebut proporsi yang lebih berat. Sekitar 42.000 remaja atau setara dengan 5,9% diperkirakan mengalami ketidakhadiran “severely absent”, yaitu tidak hadir setidaknya separuh dari sesi di perguruan tinggi.
Sebagai pembanding, DfE mengestimasi terdapat 57.000 remaja usia 16-17 tahun yang masuk kategori Neet. Namun, laporan Dame Rachel berpendapat remaja yang mengalami ketidakhadiran persisten seharusnya dipandang sebagai “hidden” Neets yang selama ini tidak tertangkap.
Dame Rachel menyampaikan kepada BBC bahwa terdapat beragam faktor yang membuat remaja melewatkan kuliah. Ia menyebut di antaranya pekerjaan paruh waktu dan biaya perjalanan, serta ada pula yang telah jauh sejak masa pandemi Covid.
Ia juga membedakan pola ketidakhadiran berdasarkan tingkat kerentanan. Menurutnya, remaja yang harus membagi waktu dengan pekerjaan paruh waktu mungkin tidak hadir secara berkala, tetapi yang “far more vulnerable” kemungkinan besar justru mengalami ketidakhadiran yang jauh lebih berat.
Dalam wawancara yang dikutip, Dame Rachel menilai minimnya pengumpulan data membuat isu tersebut terasa “diabaikan”. Ia menyebut “It’s under the radar and these kids are not getting the support that they need,” dan menambahkan bahwa keadaan itu “shocking” karena membuat persoalan tidak terlihat dan tidak ditangani.
Berita Terkait
Di tingkat institusi, Liam Sloan, principal di Bolton College, mengatakan tidak banyak siswa yang melewatkan lebih dari setengah kelas. Meski demikian, ia menekankan bahwa mereka yang tidak hadir sering kali menghadapi tantangan kesehatan mental atau memiliki pekerjaan paruh waktu.
Ia menggambarkan dilema yang dihadapi siswa melalui penggalan penjelasan yang ia sampaikan. “Sometimes the student being able to be offered that ÂŁ30 shift there and then means more… than the potential qualification in six or seven months’ time,” ujarnya.
Sloan juga mengaitkan masalah pada mata pelajaran tertentu, khususnya di kelas GCSE bahasa Inggris dan matematika. Ia menyatakan ada isu khusus pada GCSE tersebut karena siswa di Inggris tetap diwajibkan mempelajarinya berdampingan dengan kursus lain jika belum memiliki nilai grade 4 atau lebih.
Meski begitu, ia menyebut angka kehadiran di kampusnya membaik dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun ini, kampus memperkenalkan petugas “positive engagement officers” yang bekerja penuh waktu untuk menyambut siswa setiap pagi serta menghubungi yang tidak datang.
Rekomendasi Dame Rachel menargetkan perbaikan sistem dari akar masalah. Ia mendorong pengumpulan data kehadiran dan penetapan target untuk remaja berusia 16-17 tahun, agar evaluasi tidak berhenti pada statistik yang tidak menangkap kondisi nyata di kelas.
Dalam daftar rekomendasi yang disebut, pemerintah juga diminta “expediting” peluncuran tim dukungan kesehatan mental di perguruan tinggi. Selain itu, laporan juga menekankan kebutuhan memperkuat program pengalaman kerja serta memperluas akses transportasi melalui pemberian bus gratis bagi anak.
Isu Neet pada remaja juga ditempatkan dalam konteks kebijakan yang lebih luas. Data dari Office for National Statistics menyebut sekitar satu dari delapan orang usia 16 hingga 24 tahun masih berada di luar pekerjaan atau pendidikan.
Dalam laporan tahap awal yang dirilis pada Mei, bekas menteri Alan Milburn memperingatkan angka itu dapat menjadi satu dari enam dalam lima tahun. Ia juga menyebut negara berada pada “at risk of a lost generation,” sementara bagian akhir laporan diharapkan menghadirkan rekomendasi untuk menangani masalah dalam beberapa minggu mendatang.
Laporan Dame Rachel menggunakan istilah “hidden” Neets untuk mereka yang terdaftar, tetapi mengalami ketidakhadiran persisten di perguruan tinggi. Sementara itu, Milburn dalam laporan sementara memakai istilah tersebut untuk menggambarkan Neet yang juga tidak mengklaim tunjangan, sehingga kelompok ini lebih sulit dijangkau.
Komentar dari sektor pendidikan lanjutan juga turut muncul. Cath Sezen, director of education policy di Association of Colleges, menyatakan ia setuju dengan banyak rekomendasi laporan, tetapi menyoroti hambatan pendanaan. “funding pressures [were] limiting colleges’ ability to provide tailored support,” kata Sezen.
Sezen menambahkan bahwa asosiasinya telah berulang kali menyerukan investasi lebih besar, integrasi yang lebih baik dalam layanan dukungan, dan strategi nasional yang lebih kuat untuk keterlibatan pemberi kerja. Ia memandang ketepatan dukungan sangat bergantung pada kemampuan institusi menyediakan program yang sesuai kebutuhan siswa.
Pihak Department for Education (DfE) menyatakan siswa di pendidikan lanjutan perlu diprioritaskan dalam reformasi mendatang untuk membantu mengatasi krisis Neet. Seorang juru bicara juga menuturkan akan ada kualifikasi “stepping-stone” baru guna mengurangi “endless treadmill” siswa yang gagal dan mengulang ujian GCSE matematika dan bahasa Inggris.
Di saat yang sama, DfE menyampaikan rencana untuk melacak kehadiran di perguruan tinggi serta mempercepat peluncuran tim dukungan kesehatan mental. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah menargetkan agar ketidakhadiran tidak lagi bersembunyi di balik celah pelaporan yang selama ini membuat masalah tidak terlihat secara penuh.
