jurnalistik.co.id – Di Pulau Jeju, tim kepolisian menemukan empat jasad yang sebelumnya dilaporkan hilang, saat sorotan publik terhadap penanganan kasus orang hilang kian meningkat.
Menurut laporan yang berkembang minggu ini, otoritas setempat dikritik karena disebut terlambat melakukan pencarian terhadap seorang perempuan yang dilaporkan hilang berbulan-bulan sebelumnya. Kritik itu kemudian melebar setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang sersan polisi yang diduga menutup kasus lebih cepat dari semestinya.
Pihak kepolisian menyebut terdapat empat petugas dalam satu rantai komando sersan tersebut yang telah ditempatkan pada cuti administratif. Pada Selasa, Presiden Lee Jae Myung juga memerintahkan dilakukannya reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian.
Sejak Sabtu, polisi menemukan empat jenazah di pulau itu. Salah satunya adalah Jang Mi-ran, perempuan berusia 37 tahun yang dinyatakan hilang pada bulan Mei.
Senin, jenazah Jang Mi-ran ditemukan di sebuah kebun pohon kelapa sawit, berjarak sekitar 500 meter dari tempat ia tinggal. Polisi meyakini ia telah mengakhiri hidupnya sendiri.
Dalam investigasi awal, sersan yang ditangkap, bernama Bu, diduga telah menutup kasus Jang Mi-ran secara prematur tanpa memastikan keberadaannya. Berdasarkan laporan lokal, Bu diduga menyampaikan kepada pacar Jang bahwa ia sempat berbicara melalui telepon dengan Jang, serta menyebut Jang mengatakan tidak ingin berkomunikasi dengan pacarnya.
Selain Jang Mi-ran, polisi juga menemukan jenazah seorang pria yang berusia di kisaran 60-an dari Kota Jeju pada Sabtu. Pria itu dilaporkan hilang pada 28 Juni.
Laporan menyatakan Bu telah menutup kasus pria tersebut, lalu menginformasikan kepada keluarga bahwa korban telah ditemukan “safe” namun tidak bersedia membagikan lokasi kepada keluarga. Pernyataan putra korban yang dikutip dalam laporan berbunyi, “We believed the police when they said my father was safe and waited, but after 51 days, what returned was his body,”.
Berita Terkait
Masih belum jelas apakah Bu terlibat dalam penanganan dua kasus orang hilang lain yang berujung pada penemuan jenazah di desa-desa pesisir dalam beberapa hari terakhir. Saat ini, polisi memeriksa seluruh laporan orang hilang yang pernah ditangani Bu, jumlahnya hampir mencapai 300 laporan.
Jeju sendiri dikenal sebagai salah satu destinasi wisata populer di Korea Selatan. Pulau itu menerima lebih dari 13 juta pengunjung asing maupun domestik pada tahun lalu.
Meski kejahatan kekerasan tergolong jarang terjadi di Korea Selatan, tingkat bunuh diri disebut termasuk yang tertinggi di dunia. Sejumlah pakar juga mengaitkan persoalan ini dengan cara penanganan kasus hilang yang tidak diperlakukan dengan tingkat keseriusan yang sama.
Lee Yung-hyeock, profesor yang fokus pada studi kepolisian di Konkuk University, mengatakan kepada Yonhap, “After experiencing on the field that the absolute majority of missing adults are found quickly, [the officers] tend to assume all cases are like that,”. Dalam laporan disebutkan, lebih dari 70.000 orang dewasa dilaporkan hilang setiap tahun di Korea Selatan, dan 99% di antaranya dinyatakan selesai dalam waktu satu bulan.
Dalam rapat kabinet pada Selasa, Presiden Lee menyampaikan bahwa “the recent breakdown in police discipline and irresponsibility in public safety matters have become serious problems”. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat menilai institusi kepolisian mempertimbangkan kekuasaan yang dimilikinya.
“the Korean people are questioning whether [the police] deserve this large power”, lanjut Presiden Lee, merujuk pada persepsi publik tentang kewenangan kepolisian. Di sisi lain, kepala kepolisian nasional juga mendapat tekanan dalam persidangan darurat di Majelis Nasional pada Senin, di mana ia mengakui bahwa “there is a fault in the system”.
Skandal ini muncul pada momen yang sensitif secara politik bagi kepolisian. Pemerintah sebelumnya telah mengesahkan reformasi yang memindahkan kewenangan penyidikan penuh dari jaksa ke pihak kepolisian, dengan alasan reformasi tersebut ditujukan untuk mengurangi pengaruh jaksa dalam politik.
Namun, reformasi itu disebut tidak populer di kalangan publik. Selama bertahun-tahun, kepolisian kerap dituduh mengalami masalah korupsi dan ketidakmampuan.
