jurnalistik.co.id – Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mendukung usulan agar Kanada diberi status “associate member” atau anggota asosiasi sebagai bentuk kemitraan baru pertama Uni Eropa (UE) dengan negara non-anggota.
Dukungan itu disampaikan von der Leyen kepada Parlemen Eropa pada hari Rabu. Dalam pidatonya, ia mengatakan ingin “opening the door” bagi Kanada, yang menurutnya akan melibatkan kedekatan hubungan dalam sejumlah sektor penting.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney, yang pekan lalu menyinggung kebutuhan menjalin “a unique alliance” dengan UE, turut hadir di Strasburg. Carney dijadwalkan menyampaikan pidato di Parlemen Eropa pada hari Kamis.
Inisiatif ini muncul di tengah relasi Kanada yang tengah menegang dengan Amerika Serikat. Ketegangan itu diperburuk oleh sengketa perdagangan yang makin intens, serta berbagai dinamika hubungan lintas Atlantik yang tidak sepenuhnya harmonis.
Von der Leyen tidak menyebut Presiden AS Donald Trump secara langsung. Namun ia menegaskan bahwa skema keanggotaan atau bentuk partisipasi UE bagi Kanada bukanlah langkah yang ditujukan untuk memulai “persekutuan melawan” pihak lain.
“not a partnership against anyone else, but for our common strength,” kata von der Leyen. Ia menambahkan, “Partnerships are a strategic choice for Europe. But they also respond to the fracture in the international rules-based system”.
Dalam konteks hubungan Kanada dan AS, perundingan perdagangan kedua negara dilaporkan runtuh pada bulan lalu. Runtuhnya pembicaraan itu memicu serangkaian kebijakan tarif baru yang memperpanjang ketegangan.
Selain itu, pembicaraan berulang Trump mengenai gagasan menjadikan Kanada sebagai “51st state” turut menambah bahan perselisihan antara dua tetangga di Amerika Utara tersebut.
Kalimat bersama tentang arah kemitraan UE-Kanada
Pada kesempatan yang sama, von der Leyen juga menyampaikan bahwa UE dan Kanada memandang dunia dengan cara yang serupa. Pernyataan itu ia sampaikan dalam pidato State of the Union versi UE.
Ia menyebut UE dan Kanada “see the world with the same eyes”, mencakup berbagai isu seperti kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik.
Menurut von der Leyen, keduanya juga “stood together” dalam sejumlah isu, termasuk Ukraina, pertahanan, bahan baku mentah, dan rantai pasok. “But above all… Europe and Canada believe in democracy,” ujarnya dalam pidato tersebut.
Meski demikian, ia tidak merinci mekanisme konkret bagaimana “membership” untuk Kanada nantinya akan dirancang dan dioperasikan. Ia hanya menandai daftar area kerja sama yang dianggap kunci, mulai dari manufaktur, teknologi, AI, pertahanan, energi, mineral kritis, hingga keamanan ekonomi.
Menurut narasi yang disampaikan, baik von der Leyen maupun pemimpin Eropa lain melihat Carney sebagai sekutu yang dinilai cukup tepercaya ketika menghadapi tantangan yang serupa. Tantangan itu mencakup respons terhadap tarif agresif yang dilakukan Trump.
Di saat yang sama, terdapat pula ancaman terkait rencana pencaplokan Greenland yang disebut Trump, padahal wilayah itu merupakan bagian berdaulat dari Denmark yang notabene adalah negara anggota UE.
Status “associate member” masih belum ada, dan prosesnya bisa panjang
Istilah “associate membership” dalam bentuk tersebut saat ini belum memiliki keberadaan institusional di UE. Bila usulan ini disepakati, proses penerapannya diperkirakan dapat berlangsung bertahun-tahun.
Di tahun sebelumnya, Kanselir Jerman Friedrich Merz sempat mengusulkan—dengan respons yang bercampur—bahwa Ukraina dapat diberi status baru semacam itu. Usulan tersebut kemudian menjadi salah satu referensi diskusi terkait format kemitraan yang lebih spesifik.
Untuk gambaran arah perluasan UE, sejumlah negara di Balkan Barat—termasuk Albania, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, North Macedonia, dan Serbia—telah menjalani perjalanan panjang menuju keanggotaan penuh.
Di kawasan Eropa Timur, Georgia dan Moldova juga sedang mengajukan diri. Sementara itu, sepuluh dari 27 negara anggota UE masih belum meratifikasi perjanjian perdagangan bebas yang telah disepakati dengan Ottawa hampir satu dekade lalu.
Berita Terkait
- Major Paul Wilks, prajurit Inggris yang tewas dalam kecelakaan jalan di Ukraina, diumumkan MoD
- DPR AS putuskan Leon Black dihukum karena penghinaan terhadap Kongres usai abaikan panggilan terkait Jeffrey Epstein
- Delapan kepala pemerintahan negara bagian Jerman dukung Friedrich Merz di tengah spekulasi masa depannya
Karena itu, sebagian ibu kota di Eropa berpendapat bahwa pendekatan yang paling masuk akal adalah memperkuat kerja sama pertahanan dan perdagangan yang sudah ada. Mereka cenderung memilih tidak membuat bentuk “keanggotaan” baru khusus untuk Kanada.
Usulan dewan keamanan Eropa di tengah ancaman Rusia
Selain isu keanggotaan asosiasi, von der Leyen juga menyampaikan prioritas politik dan kebijakan UE untuk tahun mendatang. Salah satu usulan utamanya adalah pembentukan European Security Council, yang menurutnya akan melibatkan Inggris dan Ukraina.
Dalam pidatonya, ia merujuk pada gagasan format kepemimpinan yang sebelumnya telah lama dibahas. Ia menyatakan: “For a long time, we have discussed a leaders’ format focused on the security of our continent, with partners like Canada, Norway, Ukraine, the United Kingdom and others involved”.
Ia menilai agenda ini menjadi makin mendesak: “This is even more urgent now, given the nature and scale of the risks at play. This is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality”.
Seruan pembentukan dewan keamanan semacam ini disebut makin menguat sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022. Pada mulanya, gagasan ini dipahami sebagai konsepsi Prancis-Jerman, tetapi kemudian mendapat dukungan dari lebih banyak negara.
Di saat yang sama, dorongan tersebut dikaitkan dengan situasi ketika Trump mempertanyakan aliansi militer NATO. Di sisi lain, ada pula kekhawatiran bahwa dewan itu bisa menjadi kendaraan yang justru menggeser atau menyaingi peran NATO.
Von der Leyen menegaskan bahwa UE akan “strengthening our work with Nato”. Ia juga menyebut kenaikan belanja pertahanan perlu “fully aligned” dengan aliansi tersebut.
Bagian paling mendasar dari dewan itu, menurut von der Leyen, adalah kemampuan memicu pertemuan darurat bila satu negara merasa berada dalam ancaman. Ia menyamakan gagasan itu dengan Article 4 dalam kerangka NATO.
Menurutnya, dewan keamanan Eropa akan menjadi “a mechanism to flank” Article 4. Istilah tersebut dapat dipahami sebagai pelengkap terhadap fungsi NATO, atau—bila dibaca dalam konteks militer—berpotensi dipandang sebagai cara untuk melangkahi fungsi tertentu NATO.
Biaya hidup, perubahan teknologi, dan rencana kebijakan baru
Selain agenda keamanan, von der Leyen juga menyinggung kekhawatiran banyak keluarga Eropa terhadap biaya hidup. Ia juga menyoroti “dizzying speed of change” akibat teknologi dan dampaknya terhadap pekerjaan serta tatanan masyarakat.
Di bidang lain, von der Leyen menyebut usulan untuk mengundang para pelaku AI terbesar di dunia guna membahas cara mendukung upaya industri agar dapat “pace the frontier”. Ia juga menyinggung rencana menurunkan birokrasi bagi bisnis di UE.
Untuk perlindungan anak, UE juga memaparkan rencana membatasi penggunaan media sosial. Salah satu bagian kebijakan adalah melarang platform bagi anak di bawah 13 tahun.
Dalam skema yang disebut, anak usia 13 hingga 15 tahun hanya dapat membuat akun media sosial dengan pengawasan orang tua. Pembatasan ini diarahkan untuk mengurangi risiko yang dinilai terkait dengan penggunaan layanan digital pada kelompok usia lebih rentan.
Von der Leyen juga mengusulkan pembentukan alat darurat baru. Tujuannya adalah membantu negara-negara menangani pergerakan migrasi massal, menyusul kedatangan yang fatal dari arus migran ke enklaf Spanyol bernama Ceuta pada bulan Juli.
Komitmen tersebut dinilai sejalan dengan pesan politik dari politisi Eropa di sayap kanan dan sayap kanan keras yang beberapa tahun terakhir memperoleh dukungan. Sebagian di antara mereka, menurut pemberitaan, menyebut upaya massal masuk ke UE melalui Ceuta sebagai “invasion” dan berpendapat bahwa aturan suaka harus ditangguhkan untuk merespons krisis.
Kriteria ketat dan jaminan hak asasi—tetapi kekhawatiran tetap muncul
Von der Leyen menyatakan alat darurat baru itu “only be triggered under a strictly defined set of criteria” dan untuk periode waktu tertentu. Ia menegaskan bahwa hak-hak fundamental akan dilindungi.
Namun, kelompok-kelompok advokasi hak asasi manusia memperingatkan bahwa kebijakan itu dapat berujung pada pemulangan paksa terhadap orang-orang rentan, termasuk perempuan dan anak. Mereka juga mengkhawatirkan penolakan akses perlindungan yang seharusnya diberikan oleh hukum internasional.
Dalam rentang pidatonya, von der Leyen menempatkan paket langkah-langkah tersebut sebagai bagian dari upaya UE menyusun respons terhadap tantangan global, baik yang berkaitan dengan keamanan maupun tekanan ekonomi dan sosial di dalam wilayahnya.
