jurnalistik.co.id – Kementerian Kehakiman Inggris (Ministry of Justice/MoJ) menyatakan sedang melakukan investigasi setelah terjadi kebocoran data yang melibatkan berkas pengadilan terkait korban, penyintas, serta keluarga dalam serangan Southport.
MoJ mengatakan akses tanpa izin itu terdeteksi saat dilakukan peninjauan atas sistem digital departemen.
Menurut keterangannya, untuk sejumlah kecil orang, informasi yang diakses mencakup data sensitif dan data pribadi. Namun, MoJ tidak merinci jumlah pihak yang terdampak.
Juru bicara MoJ juga menyebut tidak ada bukti bahwa data pribadi yang terkena dampak dibagikan kepada pihak ketiga, serta bahwa otoritas pengawas—Information Commissioner’s Office (ICO)—telah diberi tahu.
Perdana Menteri, lanjut MoJ, telah meminta Lord Chancellor untuk mengawasi penanganan perkara tersebut.
Penilaian risiko perlindungan data
Seorang sumber MoJ menyatakan pejabat perlindungan data independen (Data Protection Officer) telah menilai kasus ini. Hasil penilaian itu menyebutkan bahwa untuk sejumlah kecil orang, informasi yang diakses termasuk data sensitif dan data pribadi yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi terhadap hak dan kebebasan mereka.
MoJ mengatakan pihak yang terdampak akan diberi pemberitahuan secara langsung.
Dalam pernyataan resminya, MoJ menyatakan kekecewaan atas kejadian tersebut, sekaligus meminta penyelesaian segera atas investigasi yang sedang berjalan.
Juru bicara MoJ menyampaikan: “We are appalled that this happened and recognise the distress it will have caused victims, survivors, and their families.
We apologise to those affected – unauthorised access to court files is completely unacceptable.
This is now being investigated urgently, and the prime minister has asked the Lord Chancellor to oversee this.
All wrongdoing will be met with extremely firm action.”
Revisi kebijakan dan penanganan berlapis
MoJ menambahkan bahwa pihaknya juga meninjau ulang kebijakan serta kerangka kerja yang mengatur perilaku staf, penggunaan yang dapat diterima (acceptable use), dan rencana respons terkait penipuan (fraud response plan).
Berita Terkait
Selain MoJ, HM Courts and Tribunals Service turut melakukan penyelidikan, begitu pula HM Prison and Probation Service.
Dalam konteks tersebut, MoJ menegaskan akses tanpa izin terhadap berkas pengadilan merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima.
MoJ juga menempatkan pengawasan dari Lord Chancellor sebagai langkah lanjutan setelah permintaan Perdana Menteri.
Serangan Southport dan korban yang disebut
Kasus kebocoran data ini muncul setelah terjadinya serangan di Southport pada 29 Juli 2024, yang menewaskan tiga anak.
Berdasarkan keterangan yang dirujuk dalam laporan tersebut, Bebe King (6 tahun), Elsie Dot Stancombe (7 tahun), dan Alice da Silva Aguiar (9 tahun) meninggal dunia dalam serangan saat kelas tari bertema Taylor Swift.
MoJ juga menyebut bahwa sepuluh orang lainnya mengalami cedera fisik akibat serangan tersebut.
Dalam pengungkapan kebocoran data ini, MoJ menempatkan korban, penyintas, serta keluarga sebagai kelompok yang berkas pengadilannya menjadi bagian dari insiden akses tanpa izin.
Kaitan dengan kasus akses rekam medis sebelumnya
Pengumuman mengenai kebocoran data ini disampaikan setelah adanya kasus terpisah yang menyangkut akses yang tidak semestinya atau berpotensi tidak semestinya terhadap rekam medis pihak-pihak yang terlibat dalam serangan tersebut.
Pada bulan Mei, sebuah kepercayaan rumah sakit di Liverpool mengakui bahwa hampir 50 staf mengakses rekam medis secara tidak semestinya untuk sebagian korban yang dirawat di Aintree Hospital.
Selanjutnya, North West Ambulance Service kemudian memulai penyelidikan terkait kemungkinan adanya akses yang tidak semestinya terhadap rekam medis pasien oleh sebagian staf mereka.
Serangkaian pengungkapan tersebut membuat isu kerahasiaan data yang berhubungan dengan kasus Southport menjadi sorotan.
MoJ, dalam pernyataannya, menyatakan bahwa proses investigasi sedang berlangsung dan pihak yang memeriksa kebijakan internal serta kerangka respons juga dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Sementara itu, adanya pemberitahuan langsung kepada pihak yang terdampak menjadi bagian dari langkah penanganan yang disampaikan MoJ.
Secara keseluruhan, MoJ menekankan bahwa akses tanpa izin terhadap berkas pengadilan adalah tindakan yang “completely unacceptable”, sekaligus menyebut bahwa investigasi dilakukan secara mendesak dan seluruh pelanggaran akan ditindak tegas.
