jurnalistik.co.id – Puluhan orang ditahan dalam sebuah razia yang dilakukan polisi Turki terhadap aktivis dan komunitas LGBTQ+, menyusul penindakan yang sebelumnya telah menyasar sejumlah tempat dan rumah aktivis. Penahanan itu terjadi ketika mereka berkumpul pada Selasa di luar gedung pengadilan utama di Istanbul.
Di lokasi aksi, para demonstran menyerukan agar kelompok aktivis LGBTQ+ yang ditahan pada akhir pekan segera dibebaskan. Kelompok tersebut disebut mengalami penangkapan dalam rangkaian penggerebekan pada tempat hiburan bagi komunitas gay serta di rumah-rumah para aktivis.
Dalam aksi Selasa, para peserta meneriakkan “Long live the struggle for freedom!” sembari meminta pembebasan mereka yang telah ditahan. Sejumlah orang juga membuka spanduk bertuliskan “Being LGBTQ is not a crime”.
Salah satu demonstran menyampaikan kepada AFP, “What we are seeing now is deeply disturbing”. Pernyataan itu muncul setelah polisi melakukan beberapa penangkapan ketika sebagian pengunjuk rasa membuka banner di tengah aksi.
Menurut pemberitaan, penahanan puluhan orang tersebut merupakan bagian dari kampanye pemerintah yang lebih luas untuk menarget komunitas LGBTQ+ beserta ruang-ruang yang dianggap terkait. Pemerintah Turki menyebut programnya dengan nama “My Family is Safe”, yang menurut mereka dirancang untuk melindungi nilai-nilai keluarga.
Dalam satu minggu terakhir, otoritas Turki dikabarkan melakukan penggerebekan di kantor-kantor asosiasi. Selain itu, pihak berwenang juga melakukan pemblokiran terhadap situs web serta melakukan penangkapan di beberapa provinsi.
Organisasi hak asasi manusia juga menilai kampanye yang dilakukan pemerintah kian meluas dan menekan ruang gerak komunitas LGBTQ+. Human Rights Watch menyebut pemerintah telah memblokir atau membatasi akses terhadap akun media sosial dan situs web puluhan organisasi yang berkaitan dengan isu LGBT, media, serta kelompok-kelompok hak sipil.
Turki menghapus kriminalisasi hubungan sesama jenis, namun homofobia masih dinilai kerap terjadi. Presiden Recep Tayyip Erdogan pernah menggambarkan orang-orang LGBTQ+ sebagai “perverts”, serta mengaitkannya dengan penurunan angka kelahiran.
Berita Terkait
Respons internasional juga muncul dari lembaga-lembaga yang memantau standar hak asasi. Komisaris untuk Hak Asasi Manusia di Dewan Eropa, Michael O’Flaherty, menyatakan kekhawatiran atas laporan serangkaian penangkapan, penggerebekan, dan pemblokiran kanal digital.
Dalam pernyataannya, O’Flaherty mengatakan, “I am concerned by reports of a series arrests, raids and the blocking of websites and social media accounts targeting LGBTI civil society and human rights defenders across Turkey”. Ia menyoroti bahwa penargetan tersebut diarahkan pada masyarakat sipil LGBTI serta pembela hak asasi manusia.
Lebih lanjut, pernyataan O’Flaherty menyebut Menteri Kehakiman Turki menyatakan operasi tersebut dilakukan terhadap 162 individu, sembilan asosiasi, dan 13 bisnis. Penindakan itu disebut berlangsung di 15 provinsi dengan koordinasi beberapa Kantor Kejaksaan Agung.
Rangkaian aksi dan penangkapan yang diikuti upaya pembatasan akses digital memperlihatkan eskalasi langkah pemerintah dalam kampanye yang dikaitkan dengan “nilai keluarga”. Bagi para demonstran pada Selasa, seruan pembebasan aktivis yang ditahan menjadi inti dari protes mereka di depan pengadilan.
Dengan penahanan yang terjadi saat aksi berlangsung, insiden di Istanbul juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya menindak di balik layar kebijakan, tetapi juga mengintervensi ruang publik ketika orang-orang berkumpul untuk menuntut pelepasan. Para peserta mengaitkan tindakan tersebut dengan penekanan yang lebih luas terhadap komunitas LGBTQ+ dan para aktivisnya.
Di depan gedung pengadilan utama Istanbul, para peserta aksi Selasa menempatkan pembebasan para aktivis yang ditahan sebagai tuntutan utama. Seruan yang mereka lantunkan diiringi aksi membuka banner di tengah kerumunan, sejalan dengan klaim bahwa penangkapan berangkat dari penggerebekan terhadap tempat hiburan yang dikaitkan dengan komunitas gay serta rumah-rumah para aktivis.
Di sisi lain, langkah penegakan hukum yang disebut sebagai bagian dari kampanye “My Family is Safe” dipandang memiliki pola yang lebih luas. Sementara pemerintah menegaskan program itu bertujuan melindungi nilai-nilai keluarga, organisasi hak asasi menilai pendekatan tersebut kian mempersempit ruang gerak komunitas LGBTQ+. Human Rights Watch, misalnya, menyebut pembatasan terjadi melalui pemblokiran atau pembatasan akses terhadap akun media sosial dan situs web puluhan organisasi yang berkaitan dengan isu LGBT, media, serta kelompok hak sipil.
Keprihatinan juga disampaikan lembaga pemantau standar hak asasi di Eropa. Komisaris untuk Hak Asasi Manusia di Dewan Eropa, Michael O’Flaherty, menilai laporan tentang penangkapan beruntun, penggerebekan, dan pemblokiran kanal digital menarget masyarakat sipil LGBTI serta pembela hak asasi manusia. Dalam keterangan yang ia kutip, Menteri Kehakiman Turki menyebut operasi menyasar 162 individu, sembilan asosiasi, dan 13 bisnis, yang berlangsung di 15 provinsi dengan koordinasi beberapa Kantor Kejaksaan Agung.
