jurnalistik.co.id – Angela Rayner membela keputusan untuk menunda rencana mengubah batas wilayah dewan lokal di Inggris. Ia mengatakan jeda tersebut dibutuhkan agar rencana bisa lebih siap menghadapi potensi gugatan hukum.
Menurut Rayner, yang ingin ia pastikan adalah rencana penataan ulang itu tetap dapat bertahan jika menghadapi tantangan di pengadilan. Ia juga menekankan bahwa ia ingin memandang rencana perubahan tersebut secara “clear-eyed” tentang apa yang kemungkinan bisa dicapai.
Rayner menyampaikan penjelasan itu saat berbincang dengan BBC melalui podcast Political Thinking bersama Nick Robinson. Dalam kesempatan tersebut, ia mengakui bahwa mengambil langkah menahan perubahan bukan keputusan yang mudah.
Ia mengatakan Rayner memahami bahwa otoritas lokal telah menyiapkan berbagai rancangan dan mengalokasikan banyak waktu serta tenaga. Ia menegaskan, kendati ada proses yang telah berjalan, ia tetap ingin memperoleh “all the information” sebelum melangkah lebih jauh.
Rayner menyebut penilaiannya dipengaruhi nasihat hukum yang ia terima. Ia mengatakan: “I got the legal advice and I hadn’t had the time to review and to go through all of that, and court cases were looming,” serta menambahkan, “If I’m making a decision that is highly likely to be in legal challenge, I want to make sure I’ve dotted my i’s and crossed my t’s.”
Penasihatannya datang ketika ia baru kembali memegang peran kabinet di bawah Andy Burnham. Ia kembali ke jabatan itu sepuluh bulan setelah mengundurkan diri pada tahun lalu, setelah sebelumnya diminta meninjau ulang cetak biru yang diumumkan oleh pendahulunya, Steve Reed.
Jeda tersebut beririsan dengan situasi hukum yang sudah lebih dulu muncul di beberapa wilayah. Sebelumnya di pekan yang sama, Rayner juga telah membatalkan usulan di empat area lain, setelah muncul ancaman tindakan hukum dari kubu Reform dan otoritas yang dipimpin kelompok otoritas Konservatif.
Penarikan rencana di empat wilayah dan tinjauan 16 area lain
Dalam pengumumannya pada Senin, Rayner menyatakan menarik rencana reorganisasi dewan di Essex, Hampshire, Norfolk, dan Suffolk. Rencana yang diumumkan pada bulan Maret itu memang telah menjadi sasaran tantangan hukum dari dewan yang dipimpin Reform untuk Essex, Norfolk, dan Suffolk, serta dari pemerintahan yang dipimpin Konservatif untuk Hampshire.
Rayner juga menyampaikan niat untuk meninjau rencana di 16 area lainnya. Di antara area yang akan dikaji, terdapat 14 area yang diumumkan oleh Reed beberapa hari sebelum Burnham menggantikan Sir Keir Starmer sebagai perdana menteri dan kemudian mengangkat kembali Rayner ke peran lamanya.
Beberapa dewan yang terdampak juga menyatakan ancaman serupa untuk menggugat proses pengambilan keputusan. Di antaranya disebut Kent dan Leicestershire, yang mempersiapkan kemungkinan langkah hukum terkait kebijakan tersebut.
Pemerintah, menurut Rayner, berpendapat perubahan itu akan membuat tata kelola pemerintahan lokal lebih efektif dan lebih efisien dari sisi biaya. Pemerintah juga menyebut rencana itu akan menghapus wilayah yang masih menggunakan struktur dua lapis, yaitu ketika tanggung jawab layanan dibagi antara dewan county dan dewan district.
Berita Terkait
Namun, para pengkritik menilai sebaliknya. Mereka menyatakan rencana tersebut tidak akan menghemat uang, justru akan mengalihkan sumber daya dari layanan yang langsung menyentuh masyarakat, serta berpotensi membuat dewan semakin jauh dari komunitasnya.
Selain itu, ada kekhawatiran rencana reorganisasi ini akan menghambat atau menunda upaya penggabungan dewan menuju otoritas regional yang dipimpin wali kota. Kekhawatiran itu juga terkait rencana ekonomi Burnham yang menempatkan penggabungan tersebut sebagai bagian penting.
Catatan lain: sikap soal Palestina dan sanggahan terkait sanksi
Dalam wawancara yang sama, Rayner juga menyinggung keputusan Partai Buruh di bawah Sir Keir. Ia mengatakan Partai Buruh seharusnya lebih cepat mengakui negara Palestina, padahal pada pemilihan terakhir, pengakuan tersebut dijanjikan sebagai “a contribution to a renewed peace process”.
Rayner mengungkapkan bahwa langkah pengakuan negara Palestina terjadi pada September tahun lalu. Ia menilai proses itu memakan waktu terlalu lama dan mengutip keyakinannya tentang kebijakan Partai Buruh.
Ia menyatakan: “It’s always been Labour policy to recognise a Palestinian state, and it felt like we got there too late. It was something that should have been really clear,” sambil menegaskan pandangannya bahwa kejernihan soal hal itu seharusnya lebih cepat terlihat.
Ia juga menolak tuduhan bahwa sanksi Inggris terhadap permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki—yang diumumkan pada Selasa—dimaksudkan untuk membantu Partai Buruh menjelang pemilihan sela di Holborn and St Pancras, wilayah London bagian tengah.
Rayner mengingatkan bahwa permukiman ilegal di bawah hukum internasional, dan ia menyebut ada peningkatan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat oleh pemukim dalam beberapa bulan terakhir. Ia kemudian menyoroti bahwa sekutu Barat lain juga mengumumkan sanksi.
Rayner berujar: “The French and the Canadians are not going to be like ‘oh well, we’ll just signal something to help you with a local by-election in London’”.
Di penutup, Rayner membandingkan gaya kepemimpinan Burnham dengan pendahulunya di Downing Street. Ia mengatakan ada “a big difference” karena Burnham cenderung menceritakan “the story of why we’re doing something” dalam pemerintahan.
Ia menambahkan bahwa keduanya memiliki “passion and the commitment” untuk menyampaikan hasil bagi Partai Buruh. Namun, ia menyebut: “Andy is probably more like me, in terms of [he] wears his heart on his sleeve”.
Wawancara Angela Rayner akan ditayangkan di BBC2 pada pukul 12:30 BST, Jumat 11 September, dan pada pukul 17:30 BST, Sabtu 12 September.
