jurnalistik.co.id – Uskup Agung Canterbury telah menarik penghargaan yang sebelumnya diberikan kepada seorang ulama Muslim, Hafiz Muhammad Tahir Mehmood Ashrafi, menyusul kontroversi pernyataannya yang memuji Osama bin Laden. Penarikan itu diumumkan setelah pemberian penghargaan dilakukan bertepatan dengan peringatan ke-25 serangan 9/11.
Penghargaan tersebut diserahkan kepada Ashrafi oleh Dame Sarah Mullally pada pekan lalu. Saat itu, upacara berlangsung berbarengan dengan momen 25 tahun sejak serangan 11 September di Amerika Serikat.
Dalam pernyataannya yang kemudian menjadi sorotan, Ashrafi pada tahun 2007 dilaporkan memuji Bin Laden sebagai figur yang “been fighting for Islam against the Russians, Americans and British”. Komentar tersebut mengundang reaksi karena Bin Laden dikenal sebagai arsitek serangan 2001.
Ashrafi juga disebut pernah mengatakan bahwa ia akan memberikan kepada Bin Laden gelar Saifullah. Kata “Saifullah” dalam artikel tersebut dijelaskan bermakna “Sword of God”.
Belakangan, Istana Lambeth menghadapi gelombang protes setelah informasi mengenai pujian itu terungkap. Kontroversi ini berujung pada keputusan Uskup Agung Canterbury untuk mencabut penghargaan yang sebelumnya diberikan.
Dalam tanggapannya kepada BBC, Ashrafi menyatakan bahwa keterangan yang ia sampaikan tidak dipahami sebagaimana mestinya. Ia mengatakan bahwa komentarnya “totally taken out of context”. Ia juga menyebut adanya “an unfair campaign” yang diarahkan kepadanya.
Menurut Ashrafi, pembicaraan mengenai Bin Laden muncul dalam konteks percakapan yang lebih luas pada 2007. Ia mengatakan tindakannya hanya merupakan respons terhadap “the hurt felt by many Muslims” terkait penganugerahan gelar kebangsawanan kepada penulis Salman Rushdie.
Ia merujuk pada knighthood yang diberikan kepada Sir Salman Rushdie, penulis “Satanic Verses”. Ashrafi membela perbandingan yang ia buat antara seorang penulis dengan seorang tokoh yang berada di balik kematian ribuan orang, namun kritik tetap menguat.
Dalam penjelasan saat penghargaan diberikan, kantor Uskup Agung Canterbury menyebut Ashrafi dianugerahi karena dinilai berjasa sebagai duta kerukunan antarumat beragama di Pakistan. Lambeth Palace menekankan bahwa penghargaan diberikan atas “his outstanding work as an ambassador of interfaith harmony in Pakistan, known for his commitment to promoting religious tolerance”.
Penghargaan itu diserahkan dalam sebuah seremoni yang juga berkaitan dengan peringatan 25 tahun serangan 9/11 di AS. Serangan tersebut menewaskan hampir 3.000 orang.
Berita Terkait
Dari dukungan penghargaan hingga kritik berlapis
Reaksi publik terhadap Ashrafi tidak hanya berhenti pada isu pernyataannya soal Bin Laden. Ketika penghargaan diberikan untuk upaya memajukan harmoni antaragama, Lambeth Palace juga mencantumkan bahwa Ashrafi pernah turun tangan dalam perkara Rimsha Masih pada 2012.
Rimsha Masih disebut sebagai gadis Kristen muda di Pakistan yang pada saat itu dituduh melakukan penistaan agama secara keliru. Peran Ashrafi dalam kasus tersebut menjadi salah satu dasar penguatan narasi bahwa ia dianggap mendukung dialog dan toleransi.
Namun, kritik kemudian melebar karena ada penilaian bahwa Ashrafi, di sisi lain, mendukung kebijakan hukum penistaan agama di Pakistan. Artikel tersebut menyebut hukum itu berujung pada penuntutan yang memperkirakan menjerat sekitar 2.000 orang sejak akhir 1980-an.
Menurut uraian dalam artikel, penuntutan tersebut berdampak tidak seimbang terhadap kelompok minoritas tertentu. Di antaranya, jumlah yang disebut lebih tinggi dialami oleh komunitas Kristen dan Ahmadi.
Tidak hanya itu, artikel ini juga mencatat bahwa banyak Muslim arus utama dari kalangan Sunni turut terdampak. Dengan kata lain, dampak penerapan kebijakan tersebut tidak hanya menyasar satu komunitas.
Ashrafi membela posisi tersebut dengan mengatakan bahwa hukum penistaan agama justru “save lives”, karena menurutnya dapat menghentikan orang mengambil persoalan ke tangan sendiri. Klaim itu bertentangan dengan pandangan sejumlah organisasi hak asasi.
Human Rights Watch, dalam penilaian yang disebut dilakukan pada tahun lalu, menyatakan bahwa “the laws perpetuate religious discrimination and are used to target the poor and minorities in unlawful evictions and land grabs”. Organisasi tersebut juga mendorong reformasi segera agar aturan itu tidak disalahgunakan.
Human Rights Watch dilaporkan menyerukan agar pemerintah Pakistan segera mengubah hukum tersebut untuk mencegahnya “being weaponised to […] attack marginalised communities.” Seruan ini menjadi bagian dari kritik yang berlanjut di ruang publik.
Dengan latar tersebut, keputusan Uskup Agung Canterbury untuk mencabut penghargaan kepada Ashrafi diposisikan sebagai respons terhadap semakin kuatnya penolakan terhadap pemberian yang sempat diumumkan pada pekan lalu.
Penarikan penghargaan sekaligus membuka kembali perdebatan tentang bagaimana institusi menilai rekam jejak tokoh agama dalam konteks kerja sama lintas iman. Kontroversi yang bermula dari pernyataan terkait Bin Laden kemudian berkembang menjadi isu yang lebih luas menyangkut hukum penistaan agama di Pakistan.
