jurnalistik.co.id – FIFA menegaskan tenggat 19 September bagi 211 asosiasi anggota untuk menerima rencananya terkait penjualan saham di kompetisi-kompetisi utama. Federasi juga menawarkan paket insentif finansial sebagai dorongan agar rencana tersebut disetujui.
Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh asosiasi anggota, Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan bahwa mereka akan memperoleh US$40 juta (£30 juta) apabila mendukung rencana yang ia sebut kontroversial. Bagi yang merespons dan menerima rencana sebelum batas waktu, FIFA menyediakan akses ke dana awal sebesar US$20 juta (£15 juta).
FIFA menetapkan 19 September sebagai tanggal batas penerimaan rencana, agar asosiasi yang setuju dapat mengakses bagian awal tersebut. Dalam dokumen yang ditandatangani Infantino—setebal lima halaman—FIFA menyebut bahwa dana US$20 juta akan “tersedia segera” mulai 1 Januari.
FIFA menguraikan skema yang berpusat pada pembentukan entitas bisnis komersial. Entitas ini dimaksudkan untuk mengelola acara-acara utama, termasuk Piala Dunia, sementara investor eksternal dapat membeli saham di dalamnya.
Respons Eropa datang dengan nada keras. UEFA menuduh FIFA menggunakan sepak bola untuk “memperkaya diri dan orang-orang terdekatnya”, serta menegaskan ada oposisi yang terus menguat terhadap skema tersebut. UEFA juga menyatakan FIFA “tidak bisa terus” memakai olahraga ini demi keuntungan kelompok tertentu, dan meminta agar prioritas diarahkan kepada asosiasi, klub, liga, pemain, serta penggemar.
Insentif dan tuduhan prosedur yang tak memadai
Menurut FIFA, sumber dana berasal dari “pelikuidasian sebagian kecil” dari kepemilikan mereka pada Fifa Forward Enterprise. Perusahaan turunan ini dibentuk untuk memaksimalkan pendapatan komersial, dan di dalamnya akan ada investor swasta.
FIFA dikabarkan telah memberikan gambaran luas mengenai rencana tersebut kepada dewan sebelum final Piala Dunia bulan ini. Namun, sebagian pihak yang hadir menolak penjelasan itu, dengan anggapan bahwa yang disampaikan baru sebatas visi aspiratif untuk memaksimalkan aliran pendapatan.
Dalam perkembangannya, isu yang mengemuka adalah soal ketidaktahuan sebagian pimpinan. Disebutkan Infantino bahkan meninggalkan beberapa wakil presiden FIFA dalam ketidaktahuan mengenai rencananya, dan klaim ini turut memperbesar ketegangan setelah pernyataan yang mengejutkan itu beredar.
Asosiasi dari Inggris melalui Football Association (FA) menegaskan mereka “sepenuhnya tidak mengetahui” proposal tersebut. FA menyatakan tidak memiliki rincian substansial, termasuk apa sebenarnya proposisinya dan syarat apa yang melekat pada rencana itu, sehingga mereka khawatir terhadap minimnya proses serta tata kelola.
David Bernstein—mantan ketua FA dan Manchester City—mengatakan Inggris harus “menarik diri” dari Piala Dunia jika proposal FIFA tersebut benar-benar berjalan. Bernstein menilai situasi ini “sangat buruk”, serta merasakan unsur seperti kronisme dan nepotisme dalam cara rencana dipaksakan.
UEFA siapkan langkah darurat
UEFA mengambil langkah yang dinilai tidak biasa dengan menerbitkan tanggapan terhadap rencana FIFA sebelum publikasinya pada Selasa. UEFA menyebut rencana itu telah “melewati batas” dan menyatakan akan menggelar pertemuan darurat yang melibatkan seluruh 55 anggotanya pada pekan ini untuk menyusun rencana aksi.
UEFA juga menyiratkan bahwa dalam situasi yang memicu emosi kuat, kemungkinan pembicaraan soal boikot tidak bisa dikesampingkan. UEFA menilai persoalan ini menjadi rumit karena walau konfederasi tersebut mencakup seperempat dari 211 negara anggota FIFA, UEFA berisi banyak tim paling sukses di dunia.
Berita Terkait
UEFA menyoroti keterkaitan keterlibatan anggotanya dengan nilai kompetisi. Untuk Piala Dunia pada edisi 2026 musim panas ini, enam dari delapan perempat finalis—termasuk juara Spanyol—berasal dari Eropa. Pada edisi 2022 dan 2018, jumlah tim Eropa masing-masing tercatat lima dan enam.
Di sisi lain, rencana FIFA juga memicu ketakutan tentang perluasan format kompetisi. Kekhawatiran itu muncul seiring menguatnya rencana Piala Dunia 2030 yang disebut akan berisi 64 tim, dengan penyelenggaraan oleh enam negara di tiga konfederasi. Dampaknya, jadwal sepak bola yang sudah padat dinilai akan semakin tertekan, terutama karena ekspansi kompetisi klub Eropa.
Sumber senior dari kancah sepak bola Inggris menyebut ancaman skema FIFA sebagai salah satu yang paling besar yang pernah dihadapi, sejajar dengan kontroversi European Super League pada 2021. Kala itu, gagasan serupa dihentikan dalam waktu 48 jam, sehingga banyak pihak meragukan FIFA akan mundur dengan cara yang sama.
Hubungan FIFA dan UEFA juga disebut memanjang dalam tensi yang sulit. UEFA sebelumnya bereaksi marah terhadap upaya menjadwalkan Piala Dunia setiap dua tahun, ketika ide itu mengemuka pada 2021 oleh mantan manajer Arsenal sekaligus tokoh kunci pengembangan global FIFA, Arsène Wenger. Bahkan, Presiden UEFA Aleksander Ceferin memilih memboikot final Piala Dunia bulan ini sebagai protes atas sejumlah langkah kontroversial, termasuk intervensi Presiden AS Donald Trump yang membantu mengubah skors satu pertandingan Folarin Balogun menjadi skors yang ditangguhkan, sehingga ia dapat bermain pada laga 16 besar melawan Belgia.
Reaksi organisasi lain dan kekhawatannya
Konfederasi sepak bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (Concacaf) menyatakan perhatian serius atas kurangnya due process. Mereka menyatakan kecewa karena level detail proposal didesain dan dibagikan ke publik sebelum adanya diskusi dengan badan tata kelola serta pemangku kepentingan terkait.
La Liga melalui Presiden Javier Tebas menuduh Infantino mencoba “membeli” dukungan sebelum Kongres FIFA berikutnya pada bulan Maret. Tebas menilai ini bukan reformasi, melainkan kampanye pemilihan yang dibiayai oleh masa depan sepak bola, sementara hak kompetisi dan hak komersial FIFA bukan milik pribadi Infantino.
Pernyataan serupa datang dari AFC (Asian Football Confederation), yang mengakui pentingnya pendekatan inovatif demi menguatkan masa depan sepak bola global. Meski begitu, AFC menegaskan inisiatif berskala dan berkonsekuensi besar harus didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta konsultasi yang bermakna.
Hans-Joachim Watzke—wakil presiden Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) sekaligus presiden Borussia Dortmund—menyebut rencana FIFA sebagai “serangan mutlak” terhadap sepak bola. Ia menyatakan bahwa garis telah dilampaui, dan jika sepak bola Eropa bersatu menentang rencana tersebut, penolakannya akan berbobot.
Sepak terjang FIFA juga dikritik oleh mantan presiden mereka, Sepp Blatter, yang menyebut kedekatan presiden FIFA dengan Presiden AS telah mencapai dimensi finansial yang dinilai merusak sepak bola. Blatter menyatakan tidak ada hak untuk menjual permainan itu.
European Football Clubs (EFC), organisasi yang mewakili lebih dari 850 klub, menyatakan akan “pantas” jika FIFA berkonsultasi dengan mereka untuk proposal berdampak sebesar itu. EFC mendesak konsultasi yang tenang dan menyeluruh, disertai proses tata kelola yang lebih ketat dan transparan demi menjaga sepak bola dalam jangka panjang.
Federasi Sepak Bola Wales (FAW) menyatakan belum menerima rincian substansial dari FIFA terkait proposal yang diberitakan, serta khawatir karena isu ini menjadi publik sebelum dibagikan kepada asosiasi anggota FIFA. Namun, dukungan juga muncul dari salah satu anggota UEFA, yakni David Trunda, presiden asosiasi sepak bola Republik Ceko. Ia menyatakan memahami manfaat pragmatis bagi sepak bola Ceko, sekaligus menegaskan bahwa ia pribadi melihat ada dampak positif dari niat FIFA, meski ia tetap meminta detail lebih lanjut.
Serikat pemain global, FIFPRO, meminta FIFA mempertimbangkan ulang proposal tersebut tanpa penundaan. FIFPRO menilai proposal untuk mengubah Piala Dunia dan kompetisi FIFA lain menjadi aset yang bisa diinvestasikan modal swasta akan membentuk ulang dan mengubah secara mendasar insentif yang menjadi dasar kompetisi. Mereka juga menilai proposal berskala besar itu dikembangkan sebagian besar di balik pintu tertutup, meski memiliki implikasi luas bagi kesejahteraan pemain, kalender pertandingan internasional, serta tata kelola masa depan permainan.
Dengan tenggat 19 September yang sudah ditetapkan, perselisihan yang kini memanas akan diuji oleh sejauh mana asosiasi anggota bersedia merespons, sementara penolakan dari berbagai pihak terus menguat seiring tuntutan agar proses dan konsultasi dilakukan secara lebih transparan.
