jurnalistik.co.id – Kepala Staf Pertahanan Inggris dan sejumlah pejabat pemerintah di sana mulai berbicara terang-terangan tentang risiko konflik yang dipandang makin dekat, sekaligus memicu pertanyaan yang lebih sulit: apakah masyarakat siap secara psikologis menghadapi gangguan besar dalam kehidupan sehari-hari?
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Inggris mendorong persiapan menghadapi kemungkinan “severe disruption” pada berbagai sisi kehidupan. Langkah yang disebut termasuk menyiapkan stok makanan kaleng dan air minum, memperkuat ketahanan warga (civic resilience), serta merancang kemungkinan perang.
Pekerjaan untuk apa yang disebut “war book” versi pemerintah juga mulai digulirkan. Dokumen tersebut, menurut laporan, belum diperbarui selama puluhan tahun—sebuah jeda panjang yang kontras dengan meningkatnya narasi ancaman di era modern.
Sir Richard Knighton, Kepala Staf Pertahanan (Chief of the Defence Staff), menyatakan ancaman dari Rusia membuat Inggris berada dalam periode “most dangerous” sepanjang kariernya yang sudah 35 tahun. Pernyataan itu memperkuat kesan bahwa kesiapan bukan lagi sekadar urusan militer, tetapi juga persoalan kewaspadaan nasional.
Namun, “ancaman” tidak selalu berbentuk serangan konvensional yang mudah dibayangkan. Sejarawan Margaret MacMillan mengingatkan, “It’s not the tanks you need to worry about,” dan mengarahkan perhatian pada cara-cara lain yang mungkin lebih sulit dikenali sejak awal, “It’s the cutting of cables on the ocean floor. It’s the hacking into systems on which so many things depend.”
Menurut MacMillan, kemungkinan perang asimetris dan perang siber berkembang “by leaps and bounds”. Di titik inilah diskusi bergeser dari pertanyaan taktis ke pertanyaan psikologis: apakah publik benar-benar siap menerima bahwa ancaman bisa datang lewat sistem, jaringan, dan infrastruktur yang selama ini dianggap stabil.
BBC menyoroti gagasan bahwa penyiapan mental sering tertinggal dari penyiapan material. Setelah hampir delapan dekade tanpa perang di wilayah mereka sendiri, masyarakat Inggris—sebagai sebuah komunitas—dinilai belum tentu “psychologically ready” menghadapi situasi yang sama sekali berbeda dari pola hidup normal.
MacMillan menyebut kebiasaan kolektif terhadap damai sebagai akar masalah: “I think we have become used to the idea that peace is the normal state of affairs, that it’s going to last.” Ia melanjutkan penilaian bahwa, “So no, I don’t think we are psychologically prepared… but I do think that we are beginning to recognise that war is something that is closer to us than we’d like to think”.
Kontras yang terasa datang dari memori budaya dan rekaman sebelum pecahnya Perang Dunia I. McMillan menggambarkan bagaimana musim-musim akhir era Edwardian sebelum 1914 dipenuhi pembicaraan tentang perang, tetapi gagasan untuk benar-benar berperang “seemed so far-fetched as to be beyond belief”.
Retired British General Sir Richard Shirreff, mantan Deputy Supreme Allied Commander Europe, menempatkan situasi modern pada pola yang serupa. Ia memandang kondisi saat ini mengingatkan pada masa ketika perang dibicarakan tetapi masih diperlakukan seperti kemungkinan yang terlalu jauh untuk menjadi nyata.
Sejarah lantas menunjukkan bahwa keyakinan semacam itu bisa runtuh dalam hitungan singkat. Pada 1914, stasiun rekrutmen banjir sukarelawan yang ingin bertempur; sementara generasi yang dibesarkan dengan kisah-kisah kejayaan kekaisaran mengaitkan perang dengan kemenangan cepat dan kepulangan yang mungkin terjadi sebelum akhir tahun.
Tapi pengalaman “Great War” justru membentuk ingatan kolektif Eropa dengan cara yang berbeda. MacMillan menegaskan, “The experience of the First World War showed just how dreadful modern war is… And the idea that war could be glamorous never really came back after that.”
Biaya perang itu menyentuh semua lapisan masyarakat. Dalam laporan, disebutkan “One in eight of the men who enlisted in the UK left their bones in the fields of Flanders and France, Mesopotamia and Gallipoli,” dan para penyintas memahat dukanya menjadi lanskap melalui ribuan monumen peringatan perang—sebuah jejak yang menyebar ke komunitas di seluruh negeri.
Di sisi lain, Andrew Michta, akademisi studi strategis, menilai Eropa—terutama kepemimpinan di Barat—terjebak dalam “crisis of disbelief”. Ia berpendapat Inggris, bersama banyak negara Eropa lainnya, memiliki tingkat kesiapan psikologis yang rendah, sementara otoritas tidak berbicara dengan cukup jujur mengenai ancaman yang mengintai.
Michta mengutip penilaiannya dengan nada tegas: “The Germans have totally disarmed during the last 30 years. The UK is also largely disarmed and, most importantly, mentally.” Ia menambahkan, “There is no readiness for what’s happening because the policy elites are not addressing their publics in a way that would honestly state the gravity of the situation.”
Menurutnya, runtuhnya Uni Soviet di awal 1990-an mendorong banyak negara Eropa memangkas persiapan militer selama dekade-dekade berikutnya, dengan keyakinan bahwa ancaman dari Rusia telah hilang. Ia juga menyoroti hubungan Jerman dengan energi Rusia melalui pipa gas Nord Stream, sebagai contoh pendekatan yang dianggapnya keliru.
Ia menyimpulkan dengan kritik atas proses yang membiarkan situasi bergerak tanpa keberanian menjelaskan perubahan secara terus terang: “So you’ve lived through 20 years of appeasement in Europe driven by the elites’ lack of willingness or courage… to articulate how the situation was changing and how rapidly.”
Berita Terkait
Sementara itu, Sir Richard Shirreff menempatkan titik balik pada invasi Rusia ke Ukraina pada 2014. Ia menyatakan, “The reality is that Russia believes it’s been at war with Nato since 2014. Not a conventional war, but a war designed to undermine the integrity of target states or alliances.”
Menurut Shirreff, meremehkan Rusia adalah kesalahan. Ia mengatakan, “I would never take the Russians for granted. It would not be beyond the realms of possibility for them to try to unhinge Nato by, for example, attempting to take over Spitsbergen [in the Norwegian archipelago of Svalbard] or something else indirect. So that’s what we need to be prepared for”.
Seruan peningkatan anggaran pertahanan kemudian berakar pada keyakinan bahwa pencegahan perang terbaik adalah kesiapan—secara psikologis dan militer. Tetapi tidak semua sepakat dengan cara membaca ancaman tersebut.
Psikolog Jim Orford mengkritik pendekatan yang terlalu menyederhanakan masalah. Ia menyebutnya “simplistic thinking”: “In order to contemplate the possibility of going to war we’ve got to think in simplistic terms. In terms of enemies and heroes. We’ve got to think of Russia as an enemy. The narratives are all simplified.”
Orford juga membagi proses kesiapan menjadi tahapan. Ia mengatakan, “Being [psychologically] prepared for war is the first stage. Contemplating war is the second phase and then actually engaging in war is the third. I think we’re well into the ‘contemplating war’ phase.”
Perbedaan kesiapan mental, menurut laporan, tidak merata. Makin ke timur suatu negara berada—mendekati perbatasan Rusia—biasanya makin tinggi kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman, dan makin besar peluang kesiapan psikologis terbentuk dalam kehidupan sehari-hari.
Swedia menjadi contoh yang sering disebut. Negara itu tidak mengalami perang selama dua abad, menjalankan kebijakan netralitas dalam jangka panjang, tetapi setelah invasi penuh Rusia ke Ukraina pada 2022, Swedia meninggalkan netralitas dan dalam waktu singkat disebut menjadi salah satu yang paling siap secara psikologis di Eropa.
Perdana Menteri Swedia Ulf Christersson menyatakan, “Russia is self-evidently dangerous”. Ia juga menambahkan, “We don’t know when it [the war in Ukraine] ends, but how it ends will define the security situation in our part of the world for at least a generation.”
Swedia menerapkan skema partial conscription. Semua lulusan sekolah diwajibkan mendaftar untuk layanan militer, lalu angkatan bersenjata memilih—dan mengonskresikan—kandidat terbaik. Para wajib militer menjalani pelatihan wajib hingga 15 bulan sebelum kembali ke kehidupan sipil, baik bekerja maupun menempuh pendidikan tinggi, dan kemudian menjadi bagian dari kekuatan cadangan negara.
Minna Alander, analis di Stockholm Centre for Eastern European Studies, menekankan adanya keterlibatan warga. “There’s a lot of citizen engagement,” katanya, termasuk munculnya “an internet joke in 2022 and 2023 that everybody wished for a call up,” serta frustrasi ketika panggilan itu tak kunjung datang dalam waktu lama.
Ia juga memberi contoh penguatan kapasitas sipil: Swedia mengidentifikasi insinyur sipil dengan keahlian yang relevan—misalnya pada suplai listrik—yang bisa dikerahkan bila terjadi gangguan. Dengan cara itu, negara dapat memanfaatkan “this pool of civil engineers [who know] what they could do and how they could be activated”.
Ketika ditanya apakah Rusia tetap harus dipandang sebagai calon agresor bahkan setelah perang Ukraina selesai, Christersson menjawab, “Yes. We have a few hundred years experience of this… We know Russia pretty well.”
Negara-negara Baltik—Lituania, Estonia, dan Latvia—juga disebut memahami Rusia dengan sangat dekat. Mereka baru memperoleh kemerdekaan dari Moskow pada 1990-an, setelah sebelumnya mengalami pendudukan; Jerman, misalnya, pernah menyerang Lituania pada 1940-an dan kini pasukan Jerman kembali ke tanah Lituania atas undangan untuk memperkuat pertahanannya dari arah timur.
Di Estonia, kira-kira seribu tentara Inggris memimpin sebuah kekuatan multinasional dengan alasan yang sama. Sinyal-sinyal seperti ini menunjukkan bahwa kesiapan tidak hanya berbentuk wacana, tetapi juga pergeseran nyata dalam kebijakan pertahanan.
Namun, pelajaran yang sering dicari Eropa justru datang dari Finlandia. Laporan menyebut pendekatan pertahanan dan keamanan Finlandia berakar pada pengalaman historis: dari 100.000 warga Nordik yang meninggal dalam Perang Dunia II, 90% berasal dari Finlandia—yang banyak meninggal dalam “Winter War of 1939-40” melawan Uni Soviet.
Finlandia, sebagai negara kecil, mampu memukul kembali serangan dari tetangganya yang jauh lebih besar dan mempertahankan kemerdekaan. Saat ini, Finlandia berbatasan darat sepanjang “800-mile (1,287km)” dengan Rusia, sehingga ancaman dipahami dalam konteks jarak yang langsung dan nyata.
Setelah invasi penuh Ukraina pada 2022, Finlandia juga meninggalkan netralitas historis dan bergabung dengan NATO bersama Swedia. Sistemnya mencakup wajib militer laki-laki secara universal, sementara sebagian perempuan juga menjadi relawan untuk bertugas, dan setelah masa layanan selesai mereka kembali menjadi bagian dari kekuatan cadangan Finlandia.
Dengan rangkaian kebijakan yang berbeda antarnegara, benang merah yang dibawa laporan ini adalah: kesiapan psikologis—sebagaimana kesiapan militer—membutuhkan waktu, pembiasaan, dan kejelasan. Tanpa proses itu, ancaman yang terukur di ruang rapat bisa terasa “jauh” di ruang publik, padahal dampaknya akan pertama kali dirasakan masyarakat sendiri.
