jurnalistik.co.id – Donald Trump mengatakan posisi Amerika Serikat terkait Kepulauan Falklands sedang ditinjau, sembari mendorong pemerintah Inggris meningkatkan anggaran pertahanan. Pernyataan itu muncul setelah Trump menyebut sikap AS sebagai “one of many”.
Trump menyatakan bahwa posisi negaranya mengenai Falklands adalah “one of many” yang “under review”. Saat ditanya soal pendanaan pertahanan sebagai kelanjutan dari responsnya mengenai Falklands, ia mengatakan Inggris “got some problems, but they’ll get solved”.
Komentar Trump itu mendapat sorotan politik di Inggris. Perdana Menteri dan pejabat terkait kemudian menegaskan kembali sikap resmi London soal kedaulatan dan hak menentukan nasib warga Kepulauan Falklands.
Falklands: AS “one of many” dan dorongan belanja pertahanan
Dalam laporan yang disebut The Daily Telegraph, pejabat pertahanan AS sedang menyusun usulan untuk memberi insentif agar sekutu NATO memenuhi komitmen belanja. Salah satu opsi yang disebut adalah kemungkinan menekan lewat penentangan terhadap kedaulatan Inggris atas Falklands.
Pemerintah Inggris merespons dengan menegaskan bahwa warga Falklands “are British with a right to determine their own future”. Seorang juru bicara menambahkan, “The islanders have repeatedly expressed their wish to remain a British overseas territory and our commitment to them is unwavering.”
Kepulauan Falklands, yang berada di Atlantik Selatan barat daya, masih menjadi objek sengketa kedaulatan antara Inggris dan Argentina. Kedua negara sempat menjalani perang singkat namun sengit pada 1982 untuk wilayah tersebut.
Dalam konflik selama 74 hari itu, 255 personel militer Inggris tewas, demikian pula tiga warga pulau, serta 649 personel militer Argentina. Sengketa ini terus memengaruhi hubungan diplomatik dan pembahasan keamanan di kawasan.
Trump juga dikaitkan dengan pertanyaan apakah Washington mempertimbangkan perubahan sikapnya. Saat berbicara kepada wartawan pada Senin, BBC menanyakan langsung apakah Trump sedang meninjau posisi AS terkait Falklands.
Trump menjawab, “I always review every position. That’s just one of many.” Pernyataan itu kemudian disebut “nonsense” oleh anggota parlemen Partai Buruh, Dame Emily Thornberry, yang memimpin Komite Urusan Luar Negeri di Commons, seraya meminta pemerintah Inggris mengeluarkan respons resmi di House of Commons.
Foreign Office Minister Uma Kumaran menyatakan pemerintah Inggris tidak meragukan kedaulatannya atas Falklands. Ia menegaskan bahwa pulau-pulau tersebut “are and will always remain a British overseas territory in line with the wishes of the Falkland islanders”, serta menyebut Inggris “steadfast in our support for the islanders’ rights of self-determination”.
Menurut Kumaran, posisi Inggris tidak berubah. Ia juga menyatakan bahwa ia telah melihat komentar Trump, namun “Our position remains unchanged.”
Belanja pertahanan NATO dan kaitan dengan rencana AS
Berita Terkait
- Trump: Posisi AS soal Falklands “one of many” yang masih ditinjau, tekan Inggris tingkatkan belanja pertahanan
- Warga Inggris Diselamatkan Hampir Seminggu Usai Banjir Mematikan di Nepal
- Trump: Sikap AS soal Falklands “one of many” yang masih ditinjau, sambil desak Inggris tingkatkan belanja pertahanan
Isu Falklands kembali masuk pembahasan dalam konteks upaya meningkatkan pengeluaran pertahanan. Pada April, Reuters mengutip email internal Pentagon yang menyebut AS sedang mempertimbangkan pilihan untuk “punish” sekutu NATO yang dinilai tidak mendukung perang AS di Iran.
Laporan itu menyebut salah satu kemungkinan opsi adalah meninjau kembali posisi AS terkait klaim Inggris atas Falklands. Dalam beberapa hari terakhir, pemberitaan mengenai gagasan itu disebut mengemuka lagi seiring perdebatan belanja pertahanan.
Di Inggris, komitmen belanja pertahanan juga diproyeksikan meningkat. Andy Burnham menyatakan ia akan menepati janji yang dibuat pendahulunya, Sir Keir Starmer, untuk mengalokasikan 3.5% PDB Inggris bagi belanja pertahanan inti pada 2035.
Pada Selasa, Kanselir John Healey mengatakan kepada The Times bahwa pihaknya akan “set out a clear path” untuk memenuhi komitmen NATO dalam tinjauan belanja pemerintahan berikutnya, yang diperkirakan berlangsung pada musim semi tahun depan.
Healey menambahkan bahwa rencana itu juga akan memuat target tanggal untuk menaikkan belanja menjadi 3% PDB. Ia sebelumnya mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan di pemerintahan Starmer pada Juni, setelah perselisihan terkait belanja militer.
Dalam surat pengunduran dirinya, Healey mengungkapkan kekecewaan karena pemerintah dinilai tidak memiliki jadwal yang jelas untuk mencapai target 3%. Ia berpendapat target tersebut seharusnya terjadi pada 2030.
Chagos, Diego Garcia, dan perdebatan dukungan AS
Di luar Falklands, pemerintah Inggris juga menghadapi pertanyaan terkait kesepakatan Chagos. London ditanya apakah akan melanjutkan rencana menyerahkan Kepulauan Chagos kepada Mauritius dan membayar untuk skema sewa kembali pangkalan militer bersama AS–Inggris di Diego Garcia.
Kesepakatan itu disebut sempat dipause secara “indefinitely” setelah Trump menarik dukungannya pada April. Kumaran kemudian menyampaikan kepada anggota parlemen bahwa “maintaining long-term operational control and security of the base remains a top priority and is the entire basis for the UK-Mauritius agreement”.
Ia juga mengatakan pendanaan untuk perjanjian tersebut akan disediakan “within the existing spending review settlements” bagi Foreign, Commonwealth and Development Office serta Kementerian Pertahanan.
Wendy Morton dari kubu konservatif mengkritik dengan menyebut pada April para menteri mengakui bahwa perjanjian Chagos menjadi “impossible to agree at political level” setelah AS menarik dukungannya. Namun, katanya, pemerintah kini menyatakan berupaya mendorong kesepakatan tersebut kembali dengan Washington.
Kumaran menjawab bahwa ia tidak akan “give a running commentary” mengenai isu tersebut, tetapi menekankan bahwa pemerintahan AS “repeatedly supported this agreement” dan “nothing in this treaty has changed since the US originally gave its endorsement to the deal”.
Ia menambahkan bahwa pemerintah Inggris perlu memastikan kesepakatan itu sesuai dengan persyaratan pihak AS sebelum proses ratifikasi. “We’ve always been clear that the US government must be content with the agreement before we proceed in ratifying the treaty,” ujarnya, seraya menyatakan Inggris akan terus bekerja dengan AS dan Mauritius untuk menemukan langkah yang sejalan dengan kepentingan terbaik Inggris serta menjaga keamanan nasional.
