jurnalistik.co.id – Delapan kepala pemerintahan negara bagian di Jerman menyatakan dukungan kepada kanselir Friedrich Merz di tengah sorotan yang makin intens mengenai kelanjutan kiprahnya memimpin pemerintahan dan Partai Demokrat Kristen (CDU).
Dukungan itu disampaikan para premier yang seluruhnya berasal dari CDU melalui surat yang menekankan perlunya membangun kepercayaan publik lewat āmendengar dan mengambil langkah politikā, bukan lewat perdebatan soal pergantian personel.
Merz baru menjabat sekitar 16 bulan, namun tingkat persetujuan publik terhadapnya dilaporkan rendah. Pada saat yang sama, Partai Alternatif untuk Jerman (AfD)āpartai dengan agenda anti-imigrasi dan bergerak di spektrum sayap kanan ekstremāterus menunjukkan kenaikan dukungan, sehingga muncul pertanyaan apakah Merz dapat menjadi beban elektoral.
Situasi tersebut kini diuji pada dua pemilihan negara bagian yang digelar akhir pekan ini. Setelah hasil-hasil sebelumnya, spekulasi mengenai kemungkinan pergantian ākanselirā atau āKanzlertauschā ikut menguat.
Rumor semacam itu sebenarnya sudah beredar selama berbulan-bulan, tetapi meningkat setelah CDU mengalami kemunduran besar di awal September. Di Saxony-Anhalt, partai konservatif tersebut harus menerima posisi jauh di belakang AfD.
AfD meraih 43,8% suara di Saxony-Anhalt, sedangkan CDU hanya memperoleh 17,2%. Kenaikan yang sangat tajam itu disebut menandai pertama kalinya sejak Perang Dunia II, partai sayap kanan ekstrem hampir mencapai kendali atas pemerintahan sebuah negara bagian di Jerman.
Meski begitu, AfD masih kekurangan tiga kursi untuk meraih mayoritas mutlak. Pilihan koalisi dengan AfD juga tidak dibuka oleh partai-partai besar, meski AfD berpotensi membentuk pemerintahan minoritas.
Merz bereaksi tegas setelah kekalahan CDU di wilayah tersebut. Ia menggambarkan AfD sebagai ākekuatan yang merusakā, sekaligus menilai kebijakan migrasi partai itu setara dengan āpembersihan etnisā terhadap pekerja terampil.
AfD kemudian merespons dengan menyatakan tengah mengajukan pengaduan pencemaran nama baik terhadap kanselir. Mereka menyebut pernyataan Merz sebagai klaim yang tidak berdasar serta āmenjijikkanā.
Di balik perdebatan politik tersebut, cara komunikasi Merz yang dinilai tajam dan ketidakpopuleran personalnya juga menjadi sorotan. Berdasarkan jajak pendapat Bild yang disebutkan di laporan itu, hanya 14% responden yang menilai Merz tepat memegang jabatan tersebut.
Berita Terkait
Karena itu, muncul pertanyaan apakah Merz masih memiliki kelayakan untuk memimpin baik Jerman maupun CDU. Namun, delapan premier CDU yang menandatangani surat menyampaikan bahwa situasi negara membutuhkan kestabilan, dan mendorong agar fokus tidak terpecah pada pembicaraan pergantian.
Dalam pernyataannya, mereka menyebut Jerman tetap memerlukan pemerintahan federal yang stabil dan efektif, serta memiliki mayoritas sendiri di Bundestag. Pernyataan itu disampaikan oleh premier dari Schleswig-Holstein, Saxony, Hesse, Rhineland-Palatinate, Saxony-Anhalt, Thuringia, Berlin, dan North Rhine-Westphalia.
Sikap serupa juga datang dari Markus Sƶder, premier Bavaria sekaligus pemimpin partai saudara CDU, CSU, yang disebut āberdiri bersama Merzā. Setelah itu, sumber partai yang tidak disebutkan namanya melaporkan bahwa pejabat CDU akan bertemu pada hari Minggu untuk menyelaraskan respons terhadap hasil pemilihan negara bagian, khususnya di Berlin dan Mecklenburg-West Pomerania.
Menurut keterangan itu, AfD diperkirakan masih berpeluang meraih tambahan suara di kedua wilayah, sementara CDU menghadapi kemungkinan kehilangan dukungan lebih lanjut. Di Berlin, peta dukanya disebut lebih seimbang dibanding Saxony-Anhalt, dengan CDU dan Die Linke (Partai Kiri) bersaing ketat untuk posisi teratas, sedangkan AfD serta partai Greens tidak jauh di belakang berdasarkan survei.
Untuk Mecklenburg-West Pomerania, laporan tersebut menyebut jajak pendapat menempatkan AfD di depan SPD yang beraliran tengah-kiri. Namun, proyeksi itu diperkirakan masih jauh dari mayoritas mutlak.
Dalam skenario terburuk bagi Merz, CDU bisa kehilangan kendali di Berlin dan tidak meraih cukup dukungan hingga tidak memiliki kehadiran di parlemen Mecklenburg-West Pomerania. Gambaran semacam itu menjadi bahan pertimbangan serius karena posisi pemerintahan negara bagian bisa memengaruhi persepsi publik atas kepemimpinan pusat.
Berbeda dengan praktik di Inggris, Jerman tidak memiliki tradisi kuat untuk mengganti pemimpin di tengah masa jabatan. Meski demikian, secara teori Merz dapat ditekan untuk mengundurkan diri atau menghadapi mosi tidak percaya, walau banyak pihak memandang kemungkinan itu tidak terlalu besar.
Hingga saat laporan ini disusun, belum disebut ada figur di dalam CDU yang menyatakan siap menantang Merz. Akan tetapi, spekulasi mengenai masa depannya membuat sejumlah namaātermasuk Sƶder, premier North Rhine-Westphalia Hendrik WĆ¼st, serta Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindtāmulai diisukan sebagai kandidat pengganti.
Jejak politik Merz juga menampilkan pola dukungan yang tidak selalu datang cepat dari lingkar internal partai. Bahkan sebelum ia dinyatakan resmi menjadi kanselir, ia disebut berhasil menghimpun dukungan untuk dana infrastruktur pertahanan senilai ā¬500 miliar (US$547 miliar; Ā£420 miliar). Gaya bicaranya yang lugas dan fokus pada keamanan Eropa disebut memperoleh apresiasi di panggung internasional.
Tetapi, prosesnya menuju puncak CDU tidak berjalan instan. Ia membutuhkan tiga upaya untuk menjadi pemimpin CDU, lalu dalam upaya awal menjadi kanselir ia mengalami kekalahan, meski secara teknis memiliki dukungan suara yang cukup melalui kesepakatan koalisi dengan SPD. Kejadian itu disebut menjadi hal yang pertama kali terjadi di Jerman pasca-perang.
Rangkaian riwayat tersebut, sebagaimana disiratkan dalam laporan, memberi gambaran bahwa Merz memiliki pengalaman menghadapi kesulitan untuk meraih penerimaan dari bahkan kalangan di dalam partainya sendiri. Di tengah kondisi politik yang makin bergolak, ia diproyeksikan tidak mudah melepas jabatan yang telah lama ia incar.
