jurnalistik.co.id – Penghitungan suara dalam referendum Islandia yang menentukan apakah negara itu melanjutkan pembicaraan keanggotaan dengan Uni Eropa masih berjalan, dan hasilnya tetap terlalu rapat untuk diprediksi.
Berdasarkan 153.197 suara pertama dari total 270.000 pemilih yang berhak, opsi penolakan memperoleh 50,1%, sedangkan dukungan 49,9%. Selisih keduanya hanya 435 suara, membuat setiap penambahan hitungan berpotensi menggeser pemenang.
Stasiun penyiaran publik RUV melaporkan angka tersebut ketika penghitungan masih berlangsung, sehingga keputusan politik belum benar-benar “final” untuk saat ini. Dengan margin sedekat itu, perselisihan opini publik menjadi sorotan utama di tengah proses rekapitulasi.
Pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Kristrún Frostadóttir—berhaluan tengah-kiri—menyatakan komitmennya untuk menggelar referendum pada 2027. Namun, agenda itu dipercepat, dipengaruhi ketegangan internasional yang ikut mewarnai perdebatan nasional.
Salah satu faktor yang disebut terkait percepatan pemungutan suara adalah ancaman Presiden AS Donald Trump terhadap Greenland. Isu tersebut turut membawa dimensi keamanan ke meja diskusi, meskipun pada praktiknya perdebatan publik di Islandia lebih banyak berpusat pada sektor ekonomi.
Bagi negara dengan populasi hampir 400.000 jiwa ini, ruang diskusi referendum ternyata tidak hanya berkutat pada kerangka keamanan. Banyak pembahasan juga mengarah ke posisi Islandia di tatanan perdagangan dan industri, terutama melalui lensa perikanan.
Secara hubungan dengan Uni Eropa, Islandia sebenarnya sudah berada dalam pasar tunggal UE serta kawasan Schengen tanpa perbatasan. Jika pembicaraan keanggotaan dilanjutkan dan pada akhirnya mencapai kesepakatan, keanggotaan dapat membawa Islandia masuk ke serikat bea cukai serta—pada tahap berikutnya—mengarah pada penggunaan euro.
Islandia memulai proses permohonan keanggotaan pada 2009, menyusul krisis finansial 2008 dan runtuhnya sistem perbankan domestik. Pada saat itu, tahapan dialog sudah melangkah cukup jauh.
Namun, pada 2013, situasi berubah ketika pemerintahan yang memegang kendali adalah kabinet yang skeptis terhadap UE. Dialog kemudian dihentikan, dan perdebatan kembali menguat pada isu yang sejak awal menjadi titik paling sulit.
Berita Terkait
Hak-hak perikanan menjadi kendala terbesar—dan tetap menjadi penentu sampai kini. Industri perikanan dan kelautan menyumbang hampir 40% ekspor Islandia, sehingga aspek pengelolaan sumber daya laut dipandang langsung menyentuh kepentingan ekonomi utama.
Sejumlah pemilih yang memilih “tidak” khawatir Islandia akan kehilangan sebagian kendali atas wilayah penangkapan ikan yang selama ini menghidupi banyak pihak. Kekhawatiran itu merujuk pada kebijakan UE tentang perikanan bersama, yang berpotensi mengubah cara pengaturan dilakukan.
Selama kampanye, Frostadottir menyatakan referendum ini juga menjadi ruang untuk menegaskan posisi Islandia di dunia. Pernyataan tersebut muncul setelah ia memberikan suaranya di ibu kota pada hari Sabtu.
“Ini hari yang hebat. Kami menunggu selama bertahun-tahun agar bisa punya kesempatan untuk memberikan suara,” kata Frostadottir. Ia menambahkan bahwa pemerintahnya akan melanjutkan pekerjaannya apa pun hasil yang keluar.
Pertanyaan yang tersedia di surat suara berbunyi: “Haruskah Islandia melanjutkan perundingan aksesi dengan Uni Eropa?” Dengan kata lain, pilihan “Ya” tidak otomatis menjadi keputusan akhir untuk benar-benar bergabung, melainkan langkah menuju perjanjian aksesi yang nantinya masih harus mendapat persetujuan lewat referendum kedua.
Sementara itu, pilihan “Tidak” juga tidak menutup kemungkinan bahwa pembicaraan bisa kembali dijalankan di masa depan. Dalam kerangka surat suara yang disiapkan, opsi penolakan lebih diposisikan sebagai penangguhan langkah saat ini ketimbang penutupan total.
Walau persoalan ekonomi mendominasi diskusi, dimensi keamanan tetap muncul dalam referendum. Islandia adalah negara pendiri NATO, tetapi tidak memiliki kekuatan militer sendiri dan mengandalkan dukungan sekutu untuk pertahanan.
Selama invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, Islandia turut mendukung Ukraina. Pejabat negara kemudian menyatakan kekhawatiran terkait meningkatnya manuver maritim Rusia di sekitar wilayah pulau, yang memperkuat kegelisahan terkait situasi keamanan.
Minat Trump terhadap penguasaan Greenland juga ikut memicu perhatian. Bagi sejumlah pihak, perkembangan semacam itu menimbulkan pertanyaan tentang arah kebijakan dan risiko keamanan yang mungkin berdampak pada Islandia.
Dengan penghitungan yang masih berlanjut dan selisih yang hanya ratusan suara, hasil akhir referendum tetap berada di garis tipis. Sementara warga menunggu rekapitulasi berikutnya, perdebatan pun terus memperlihatkan bagaimana pilihan politik Islandia bersentuhan dengan ekonomi kelautan sekaligus kalkulasi keamanan di kawasan yang lebih luas.
