jurnalistik.co.id – Islandia memilih pada referendum untuk menentukan apakah negara itu akan melanjutkan perundingan bergabung dengan Uni Eropa (UE), setelah 13 tahun pembicaraan sempat dihentikan. Jajak pendapat terbaru menunjukkan kubu “No” unggul dengan 51,6%, sehingga hasil diyakini sangat ketat dan sulit diprediksi.
Referendum ini digelar Sabtu dengan pemungutan suara berlangsung 09.00–22.00 GMT. Penghitungan diperkirakan tuntas pada dini hari Minggu.
PM Kristrún Frostadóttir telah mendorong referendum ini setelah urusan internasional yang bergejolak membuat agenda maju dari rencana awal pemerintahan. Meski wacana publik memuat banyak pertimbangan, perdebatan sering kali berpusat pada kedaulatan dan industri perikanan Islandia.
Jumlah penduduk Islandia kurang dari 400.000 jiwa. Menurut penyiar publik Islandia, RUV, lebih dari satu dari lima pemilih sudah memberikan suara lebih awal sebelum hari Sabtu.
Pertanyaan pada surat suara berbunyi: “Should Iceland resume accession negotiations with the European Union?”
Walau Islandia sudah menjadi bagian dari pasar tunggal UE dan kawasan Schengen tanpa batas di bawah payung European Economic Area, keanggotaan penuh akan mengubah posisi negara itu terhadap serikat pabean. Keputusan juga membuka jalan menuju penggunaan euro.
Permohonan Islandia untuk bergabung telah memasuki tahap lanjut saat pembicaraan ditangguhkan pada 2013. Pejabat Komisi Eropa sebelumnya menyebut pembicaraan berpotensi dapat diselesaikan dalam satu atau dua tahun jika proses dilanjutkan.
Perundingan yang dikenal memiliki 35 bab mencakup topik dari perikanan dan kebijakan ekonomi hingga kebebasan berbicara serta pergerakan barang tanpa hambatan. Dari seluruh bab tersebut, 27 bab telah mulai, dan 11 di antaranya dinyatakan selesai secara sementara.
Namun, suara “Yes” tidak otomatis menjadi keputusan akhir untuk benar-benar bergabung ke UE. Jika hasilnya mendukung arah perjanjian aksesi, persetujuan tetap harus melalui referendum kedua, persetujuan parlemen, serta amandemen konstitusi.
Selain itu, seluruh 27 negara anggota UE juga harus menandatangani kesepakatan tersebut.
Salah satu kelompok kampanye “Yes” bernama “Yes to See” menyatakan warga perlu melihat kesepakatan yang bisa diperoleh, agar mereka memiliki informasi lengkap sebelum keputusan final diambil.
Sementara kubu “No” menekankan bahwa penolakan hari ini tidak berarti Islandia menutup kemungkinan melanjutkan pembicaraan di masa depan.
Perdebatan kunci: kedaulatan, perikanan, dan arah ekonomi
Kedaulatan menjadi isu yang paling menonjol dalam perdebatan menjelang referendum. Islandia berupaya keras untuk mandiri penuh dari Denmark pada 1944, dan industri perikanan serta kelautannya menyumbang hampir 40% ekspor.
Para pendukung “No” khawatir kontrol Islandia atas wilayah tangkap bernilai besar akan beralih di bawah Common Fisheries Policy UE. Mereka menyatakan tekad untuk tidak berbagi perairan dengan pihak lain.
Berita Terkait
Brussel pernah mengisyaratkan kemungkinan adanya pengecualian, tetapi opsi tersebut dipandang sebagai hambatan terbesar bagi tercapainya kesepakatan. Banyak warga juga masih mengingat “Cod Wars” dengan Inggris pada era 1970-an.
Persoalan perikanan juga disebut menjadi alasan yang berkali-kali menghambat langkah Islandia bergabung dengan UE sebelum pada akhirnya pembicaraan ditata kembali. Setelah krisis finansial 2008 dan runtuhnya sistem perbankan Islandia, Reykjavik memulai pembicaraan aksesi pada 2009, tetapi proses kembali berhenti pada 2013.
Kini Islandia kerap dipotret sebagai salah satu negara paling makmur di Eropa. Eirikur Bergmann, profesor politik di Bifröst University, mengatakan kepada BBC bahwa “many people attribute this to Iceland’s independence”.
Hasil survei serikat pekerja Islandia tahun ini juga menunjukkan negara itu lebih mahal dibandingkan sepuluh negara berikutnya yang memiliki biaya hidup tinggi di dunia.
Meski pendapatan per kapita Islandia menempati peringkat kelima tertinggi secara global dalam ukuran output ekonomi, tingkat suku bunga dinilai tetap tinggi di 8% dan inflasi telah mencapai 5,6%. Di kubu “Yes”, argumentasinya adalah manfaat ekonomi dari UE dapat membantu menurunkan angka-angka tersebut.
Keamanan: posisi NATO, pertahanan bersama, dan dinamika geopolitik
Soal keamanan juga menjadi perhatian. Islandia adalah anggota pendiri NATO, tetapi tidak memiliki militer dan bergantung pada sekutu untuk pertahanan.
Perjanjian pertahanan bilateral dengan Amerika Serikat telah berjalan sejak 1951. Kampanye “No” menyatakan bahwa keamanan Islandia bertumpu pada NATO dan AS, dan keanggotaan UE tidak dapat menggantikan peran NATO.
Sepanjang invasi penuh Rusia ke Ukraina, Islandia disebut memiliki dukungan kuat. Pejabat juga menilai peningkatan manuver maritim Rusia di sekitar pulau itu menimbulkan kekhawatiran.
Meski demikian, terdapat pula kegelisahan terkait ketertarikan Presiden Donald Trump untuk mengambil alih Greenland yang disebutnya, serta fakta bahwa ia dikabarkan menyamakan Greenland dengan Islandia. Tahun ini, UE dan Islandia menandatangani kemitraan keamanan dan pertahanan, dan pejabat UE menyebut UE “offers an anchor in a community of values, prosperity and security”.
Gagasan kubu “Yes” dan “No” di ruang debat
Menjelang referendum, kedua kubu menggelar debat televisi. Tim “Yes” dipimpin oleh PM Kristrún Frostadóttir, sementara kubu “No” dipimpin oleh Guðrún Hafsteinsdóttir, ketua Partai Independence yang berada di kubu oposisi.
Kristrún menyampaikan bahwa Islandia sesungguhnya sudah terintegrasi dengan UE, dan menjadi anggota merupakan “one of the biggest risk-reducing steps we can take”. Ia juga menegaskan suara “Yes” tidak otomatis berarti Islandia langsung bergabung, dan bila hasilnya “No”, keputusan itu akan dihormati.
Guðrún menyatakan bahwa referendum ini bukan soal apakah Islandia bisa bekerja sama dengan Eropa, karena “We already do, and we want that to continue.” Menurutnya, pemungutan suara lebih merupakan ajakan untuk menentukan apakah warga ingin menyerahkan “decision-making powers” kepada Brussels terkait perikanan, pertanian, serta sumber daya alam mereka.
Hallgrimur Oddsson, direktur think-tank European Currents (pemikirannya terkait UE dan Islandia), menilai dorongan pemerintah memang berangkat dari dinamika geopolitik, tetapi pembahasannya relatif minim selama kampanye. “It’s lower on the agenda than many would think,” katanya.
