jurnalistik.co.id – Ekonomi Irak kini berada dalam titik rawan setelah terseret pusaran konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Salah satu pukulan paling terasa datang dari terhentinya arus perdagangan bebas melalui Selat Hormuz sejak akhir Februari.
Dalam keterangan yang dikutip Al Jazeera pada Sabtu (26/09/2026), Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi mengatakan negaranya sedang menghadapi tantangan ekonomi yang “luar biasa”. Ia menjelaskan bahwa Irak kehilangan pendapatan minyak sekitar US$ 60 miliar (Rp 1.068 triliun) karena sempat tidak dapat mengekspor sekitar 90% minyaknya lewat rute Teluk yang kini menjadi pusat negosiasi sengit antara Washington dan Teheran.
Gangguan ekspor itu menjadi pukulan ganda karena pendapatan minyak menyumbang lebih dari 90% anggaran federal Irak. Ketika rute pelayaran Hormuz terganggu, rantai pasokan ikut terputus, sehingga waktu dan biaya transportasi meningkat dan volume impor tertekan secara tajam.
Impor menyusut, harga bergerak naik
Dampaknya terlihat langsung di pasar. Pemilik supermarket di Baghdad, Alaa-Eddin Sulaibi, memperkirakan porsi barang impor yang dijualnya turun dari 90% menjadi 70%, sementara harga melonjak antara 25% hingga 30%.
“Kami tidak punya pilihan selain menjual produk lokal, meskipun kualitasnya tidak sama dengan produk impor,” ujarnya.
Perubahan ini juga tercermin pada kondisi mata uang. Krisis tersebut memukul nilai tukar dinar Irak terhadap dolar AS di pasar paralel, yang pekan lalu sempat menyentuh 1.600 dinar per dolar AS, jauh di atas kurs resmi 1.300 dinar serta level sebelum perang di sekitar 1.540 dinar.
Pengetatan pasokan dolar
Di tengah tekanan ekonomi, pemerintah Irak juga menghadapi pengetatan pasokan dolar AS. Pada bulan April, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menangguhkan pengiriman uang tunai fisik dari rekening pendapatan minyak Irak di AS, dengan alasan adanya tekanan atas aktivitas milisi yang didukung Iran.
Berita Terkait
Meski pengiriman sempat dilanjutkan sebagian pada bulan Juli, AS kemudian secara terbuka menuduh sejumlah bank swasta Irak terlibat dalam operasi penyelundupan dolar skala besar ke Iran. Tuduhan ini menambah kerentanan sistem keuangan Irak saat kebutuhan dolar justru makin meningkat.
Bank Sentral Irak (CBI) membantah keras isu kekurangan dolar. Lembaga itu menyalahkan ekspektasi spekulasi pihak tertentu atas lonjakan nilai tukar di pasar paralel.
Namun, Penasihat Keuangan PM Irak, Mudher Mohammed Salih, menyampaikan gambaran yang berbeda. Ia mencatat cadangan devisa CBI anjlok dari sekitar US$ 106 miliar (Rp 1.886,8 triliun) sebelum perang menjadi hanya US$ 80 miliar (Rp 1.424 triliun) pada akhir Agustus.
Celakanya: kelemahan struktural ekonomi
Peneliti ekonomi internasional dari Anglia Ruskin University, Ziad al-Hashimi, melihat rangkaian kekacauan ini sebagai penyingkap kelemahan struktural yang sudah lama mengendap. Menurutnya, masalah paling menonjol adalah ketergantungan Irak pada minyak sekaligus barang asing.
“Krisis ini telah mengungkap ketidakseimbangan yang mendalam dalam struktur ekonomi Irak, yang paling menonjol adalah ketiadaan perlindungan yang mampu melindungi ekonomi di masa gejolak,” paparnya.
Al-Hashimi juga menekankan keterbatasan langkah yang bisa ditempuh pemerintah. “Semua yang dapat dilakukan pemerintah Irak adalah langkah-langkah jangka pendek yang mungkin hanya membatasi dampaknya di masa mendatang, seperti menggunakan pinjaman, yang bukan merupakan solusi sejati,” pungkasnya.
Terputusnya jalur Teluk juga membuat proses perdagangan menjadi lebih tidak efisien bagi pelaku usaha dan rumah tangga. Saat waktu pengiriman memanjang dan biaya angkut meningkat, harga barang yang masuk ikut terdorong naik, lalu keputusan belanja bergeser. Kondisi ini tidak hanya mengurangi ketersediaan produk impor, tetapi juga memaksa perputaran ekonomi berjalan dengan kemampuan yang lebih terbatas dari sebelumnya.
Di saat kebutuhan valuta asing makin terasa, pemerintah justru menghadapi kendala penyaluran dolar AS. Keputusan AS pada April untuk menangguhkan pengiriman uang tunai fisik dari rekening pendapatan minyak Irak, kemudian dilanjutkan sebagian pada Juli, diikuti tuduhan terhadap bank swasta terkait penyelundupan dolar skala besar ke Iran. Sementara Bank Sentral Irak menolak narasi kekurangan dolar dan mengaitkannya dengan spekulasi, penasihat keuangan PM mencatat penurunan cadangan devisa yang cukup signifikan dari sekitar US$ 106 miliar menjadi US$ 80 miliar pada akhir Agustus.
Penilaian peneliti juga menggarisbawahi bahwa tekanan saat ini memperlihatkan masalah yang lebih mendasar. Ketergantungan Irak pada minyak sekaligus pada barang dari luar membuat guncangan rantai pasok dengan cepat merembet ke berbagai sisi ekonomi. Menurut pandangan Ziad al-Hashimi, ruang gerak kebijakan cenderung sempit dan lebih banyak berupa respons jangka pendek yang hanya menahan dampak, sementara pemulihan sejati tidak dapat bertumpu pada langkah yang sifatnya sementara seperti pinjaman.
