jurnalistik.co.id – Reform UK berjanji akan membuat para pimpinan perusahaan yang mempekerjakan migran ilegal menghadapi penjara, sekaligus mengenakan denda besar setara 10% dari pendapatan global perusahaan.
Menurut rencana yang disampaikan partai tersebut, tujuan utamanya adalah menghentikan bisnis layanan pengantaran dan model gig economy yang meraup keuntungan dari pekerja ilegal “without consequences”.
Juru bicara urusan dalam negeri Reform UK, Zia Yusuf, menilai kebijakan itu perlu karena “young British people are being shut out of entry level jobs and our whole economy is being undermined”.
Skema tanggung jawab pribadi dan ancaman pidana
Reform UK menyatakan bila mereka memenangkan pemilihan umum berikutnya, mereka akan mendorong lahirnya undang-undang yang membuat chief executive officer (CEO) serta direktur perusahaan besar yang diuntungkan dari pekerja ilegal menjadi “personally and criminally liable”.
Ketentuan itu berlaku bahkan bila para petinggi tersebut mengaku tidak mengetahui status legal para pekerja, karena Reform menekankan tanggung jawab pribadi tetap berjalan.
Partai membandingkan konsep tersebut dengan pola tanggung jawab personal pimpinan senior atas pelanggaran finansial perusahaan dalam aturan Financial Conduct Authority.
Reform UK juga mengusulkan pembentukan saluran telepon khusus agar masyarakat dapat melaporkan dugaan kerja ilegal atau aktivitas kriminal terorganisasi. Laporan yang masuk, menurut rencana partai, wajib ditindaklanjuti oleh kepolisian dan otoritas lain, termasuk tim trading standards.
Jika proses itu berujung pada penuntutan yang sukses, Reform UK menyatakan pelapor akan memperoleh bagian dari dana denda yang dihasilkan.
Dalam pengumuman kebijakan, Yusuf menegaskan niat untuk menghadirkan “the toughest penalties anywhere in the world for illegal working”.
Berita Terkait
Di sisi lain, angka denda yang sudah diterapkan disebut menjadi salah satu contoh. BBC mencatat, pada bulan Juni lalu, sebuah dewan (council) menerima denda ÂŁ45,000 karena mempekerjakan satu pekerja ilegal.
Respons pemerintah: “empty posturing” dan pengetatan pemeriksaan
Namun, pihak Home Office mengkritik gagasan Reform UK. Sumber dari departemen tersebut menyebut beberapa usulan Reform sebagai “empty posturing”.
Kritik itu juga muncul lewat pernyataan lain: “The Government is already doing much of this. The rest is just empty posturing.”
Departemen menyebut mereka telah berupaya menutup celah yang memungkinkan migran ilegal bekerja di Inggris. Dalam keterangan resminya, mereka menyatakan “We are already closing the loopholes that allow illegal migrants to work in the UK by extending right to work checks to the gig economy and delivery sector”.
Di bagian ancaman, pemerintah menegaskan bahwa “Employers who break the law face severe consequences, including fines of up to £60,000 per illegal worker, business closures, licence revocations and prison sentences of up to five years.”
Selain itu, pemerintah menilai penegakan juga meningkat seiring perubahan kepemimpinan. Sumber Home Office menambahkan bahwa sejak Labour berkuasa, tindakan Immigration Enforcement meningkat “to the highest level in British history, with illegal working arrests up by 83% and raids up by 77%.”
Dengan demikian, Reform UK dan Home Office sama-sama mengklaim langkah penertiban terhadap pekerjaan ilegal, tetapi berbeda pada fokus kebijakan: Reform menitikberatkan pada penegakan yang menjangkau pimpinan perusahaan secara pribadi, sedangkan pemerintah menekankan perluasan pemeriksaan “right to work” serta konsekuensi hukum yang sudah berjalan dalam berbagai bentuk.
Dalam kritiknya, Home Office menegaskan sanksi yang sudah tersedia mencakup denda hingga ÂŁ60.000 untuk setiap pekerja ilegal, sekaligus kemungkinan penutupan bisnis, pencabutan izin, dan hukuman pidana hingga lima tahun.
Pemerintah juga menempatkan perluasan pemeriksaan “right to work” sebagai bagian dari strategi yang berjalan, dengan cakupan yang diperluas ke gig economy dan sektor layanan pengantaran agar celah perekrutan ilegal makin sempit.
Contoh yang disebutkan berasal dari catatan BBC: pada bulan Juni lalu, sebuah dewan (council) menerima denda ÂŁ45.000 setelah mempekerjakan satu pekerja ilegal, yang dipakai untuk menunjukkan bahwa konsekuensi hukum dapat langsung menyasar pemberi kerja.
