jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris berencana memperketat aturan tempat tinggal bagi para penyumbang dana politik agar mereka yang memberikan jumlah besar memiliki kaitan yang nyata dengan Inggris. Langkah ini muncul setelah sengketa terkait dua donasi besar yang totalnya mencapai £72 juta untuk Reform UK.
Dua donasi tersebut berasal dari Ben Delo dan Christopher Harborne, yang keduanya disebut baru-baru ini pernah tinggal di luar Inggris. Nigel Farage, yang memimpin Reform, menyatakan bahwa kontribusi dari Delo dan Harborne “100% compliant with the law today”, namun ia tidak bisa memastikan apakah donasi itu akan tetap dianggap sah di bawah perubahan aturan yang sedang diajukan.
Dalam rencana yang dibahas pemerintah, ketentuan hukum terkait donasi kepada partai politik berbasis Inggris dari pemilih yang tinggal di luar negeri akan diubah. Salah satu poin utamanya adalah penerapan batas donasi sebesar £100.000 yang diberlakukan surut hingga 25 Maret.
Kerangka baru: masa tinggal minimum dan pembuktian koneksi
Pemerintah juga mengusulkan masa residensi minimum selama setidaknya 12 bulan, di mana batas £100.000 tetap berlaku bagi mereka yang kembali ke Inggris. Belum jelas kapan Delo dan Harborne kembali ke Inggris, sehingga penerapan ketentuan baru bisa menjadi bahan perdebatan.
Aturan yang berlaku saat ini menyatakan donasi dari warga negara asing adalah ilegal di Inggris, tetapi pemilih Inggris yang tinggal di luar negeri masih dapat menyumbang tanpa batas yang sama kepada partai-partai politik. Perubahan ini, menurut pemerintah, diarahkan untuk menutup celah tersebut melalui pengetatan syarat residensi.
Anggota parlemen telah mendukung usulan pemerintah melalui persetujuan amandemen dalam Representation of the People Bill. Rancangan undang-undang tersebut tengah diperiksa di House of Lords.
Saat pembahasan di parlemen berlangsung, Communities Minister Baroness Taylor of Stevenage menjelaskan, “We are considering how we will strengthen the residency requirements, including ensuring that the length of time spent in the UK aligns with broader government policy.” Ia menambahkan bahwa hal itu dilakukan “in addition to introducing a robust regime that ensures that donors contributing above the £100,000 annual cap must demonstrate a genuine and ongoing connection” ke Inggris.
Pemerintah juga menyinggung bahwa aspek residensi telah diatur pada ranah perpajakan. Kriterianya mencakup status sebagai penduduk pajak jika seseorang telah tinggal di Inggris setidaknya selama 183 hari pada tahun pajak yang relevan.
Gagasan pengetatan ini turut memicu pertanyaan publik apakah pemerintah sedang menargetkan donor dari Reform. Secretary of State untuk Business, Jonathan Reynolds, menegaskan bahwa kebijakan donasi “never about one political party or one particular set of issues”. Ia menyampaikan kepada BBC Radio 4’s Today programme: “Fundamentally we need to make sure that people who want to influence British politics, who want a say in British politics have a stake in Britain.” Reynolds melanjutkan, “That should apply to everyone and will apply to everyone, so I wouldn’t make it about any particular donations or anything that’s been in the public domain.”
Dari kubu oposisi, perwakilan Liberal Democrat untuk Cabinet Office, Lisa Smart, menuduh pemerintah sedang “playing whack-a-mole”, dengan menilai persyaratan residensi yang diterapkan Partai Buruh “aren’t good enough”. Ia berkata, “We must urgently go further and introduce a universal donation cap to stop Trump’s America becoming Farage’s Britain.”
Berita Terkait
Di sisi lain, pada Senin Farage juga mengkritik upaya pemerintah untuk menyatakan sebagian donasi ilegal secara retrospektif. Ia mengatakan kepada BBC: “If the government was allowed to do this, you know what would happen? There would be a response the other way. “We or the Conservatives would say ‘if you’re going to stop legitimate donors like this, we would say to the trade unions, you can’t give money’.” Farage berpendapat langkah semacam itu akan “collapse” sistem pendanaan politik dan membuat pembayar pajak harus membiayai partai-partai politik, sebuah mekanisme yang menurutnya ditentang oleh publik Inggris.
Peran serikat pekerja dan usulan batas donasi
Sengketa seputar donasi “mega-donors” juga bersinggungan dengan perdebatan pendanaan melalui serikat pekerja. Sejak 2020, Labour disebut menerima hampir £43 juta dari serikat pekerja, yang menghimpun dana melalui iuran keanggotaan dari pekerja perorangan.
Lebih jauh, sejak pemilu 2024, Conservative Party dilaporkan mengumpulkan £37 juta, sementara Reform mengumpulkan £35 juta sebelum donasi besar dari Delo dan Harborne. Dalam periode tersebut, Labour memperoleh £21 juta, Liberal Democrats £17 juta, dan Green Party £1,9 juta.
Pada Selasa, para pemimpin serikat pekerja mengeluarkan pernyataan bersama mengenai donasi politik setelah diskusi di Trades Union Congress di Brighton. Pernyataan itu meminta pemerintah “protect our democracy from being captured by the super-rich” dan berjanji bekerja sama dengan pembuat kebijakan untuk “clean up our politics”. Mereka juga mengemukakan bahwa pendanaan serikat pekerja merupakan “cleanest money in politics” yang “heavily regulated”. Namun, pernyataan itu tidak secara eksplisit menyerukan batas bagi donasi individual di Inggris.
Menurut laporan, saat ini tidak ada pembatasan untuk jumlah uang yang dapat disumbangkan oleh donor yang berbasis di Inggris kepada partai-partai politik. Pemerintah sebelumnya menyatakan “determined to tackle” isu “mega-donors” dan telah membentuk satuan tugas baru untuk menanganinya.
Unite, yang disebut sebagai serikat pekerja terbesar kedua di negara itu, mengusulkan cap antara £500.000 hingga £1 juta untuk donasi individual, dengan catatan bahwa batas tersebut tidak diterapkan pada donasi dari serikat pekerja. Serikat-serikat lain yang ukurannya lebih kecil juga mendukung cap lintas pihak, tetapi beberapa serikat yang lebih besar khawatir usulan tersebut akan mengganggu donasi kepada Labour.
Menjelang pernyataan bersama itu dirilis, Sekretaris Jenderal Unite Sharon Graham menyampaikan kepada BBC bahwa “we’re talking about apples and pears” saat diminta menanggapi donasi kepada Reform maupun donasi dari serikat pekerja. Ia menuturkan kepada Today: “Individual donations from very, very wealthy people, from billionaires, the Americanisation of our democracy is very, very different from everyday people, workers putting 10p-a-week into a political fund that fights on a whole range of things.”
Graham juga menambahkan, “If there’s an ick feeling, a yucky feeling about something then it’s probably wrong. “I think most people will think two crypto billionaires giving £72m to Reform in two days is a problem for British politics and if it’s wrong then deal with it.”
Dalam konteks kasus Reform, Delo dan Harborne masing-masing menyumbang £36 juta kepada Reform dalam dua hari, dan keduanya berbagi rekor sebagai donasi terbesar yang pernah diberikan kepada partai politik Inggris. Kedua pria itu juga disebut telah menyumbangkan jutaan pound kepada Reform sebelum pengumuman donasi terbaru mereka.
Dengan rancangan aturan residensi dan batas donasi yang kini bergulir di parlemen, debat tentang apakah donasi besar dapat dibenarkan di bawah standar keterkaitan residensi Inggris kemungkinan akan terus berlanjut. Bagi pemerintah, langkah ini dimaksudkan untuk memastikan keterlibatan donor mencerminkan hubungan yang berkelanjutan; bagi penentang, terutama kubu Reform dan sejumlah pihak terkait, perubahan yang diberlakukan surut berisiko mengguncang sistem pendanaan politik yang selama ini berjalan.
