jurnalistik.co.id – Rekaman banjir kilat di perbatasan Tibet–Nepal yang beredar melalui CCTV terlihat jelas di sejumlah media global, tetapi tayangannya di China jauh lebih terbatas. Hingga kini, hanya ada satu cuplikan bergambar yang disiarkan oleh kantor berita negara, sementara detail mengenai korban di wilayah tersebut relatif minim.
Pemandangan yang ditangkap kamera CCTV memperlihatkan air deras menyapu kawasan Pelabuhan Gyirong, salah satu titik perlintasan utama antara Nepal dan Tibet. Adegan itu cepat menyebar ke media sosial dan layar berbagai negara, namun di China jangkauannya tidak seluas yang terlihat di luar negeri.
Dalam laporan tersebut, Beijing menyebut operasi penyelamatan berlangsung besar-besaran, melibatkan ratusan petugas darurat. Presiden Xi Jinping juga memimpin rapat darurat dengan pejabat untuk mengoordinasikan upaya tersebut.
Namun, ketika dibandingkan dengan pembaruan yang muncul dari belahan dunia lain, pola informasi di China memperlihatkan perbedaan yang mencolok. Situs dan platform di dalam negeri disebut mengalami pembatasan ketat, sehingga video sulit ditemukan bahkan bagi mereka yang mencari informasi mengenai banjir kilat tersebut.
Di sisi lain, otoritas China dilaporkan telah melakukan pembaruan harian terkait orang yang hilang maupun korban tewas. Selain itu, informasi juga menyinggung potensi bahaya dari sebuah “barrier lake” yang disebut berisiko meluap.
Sejak insiden terjadi pada Rabu, informasi yang tersedia di China terutama berasal dari media negara. Pada Sabtu, rekaman baru dari media negara menampilkan tim penyelamat yang berjalan di hamparan lumpur dan batu sambil memanggil kemungkinan korban yang terjebak, tetapi rincian di luar itu tetap sangat terbatas.
Hingga saat ini, tidak ada laporan dari penyintas di Tibet, sementara rekaman yang dibuat warga sendiri juga nyaris tidak terlihat. Keluarga yang kehilangan anggota tidak banyak terdengar memberi keterangan, dan upaya menghubungi orang di sana juga disebut sangat sulit dalam kondisi normal.
BBC juga menyoroti kendala bagi jurnalis asing untuk mengakses langsung wilayah tersebut. Wartawan tidak dapat bepergian ke Tibet tanpa izin pemerintah, sehingga liputan cenderung bertumpu pada materi media negara, terutama ketika video berisiko dihapus atau arus informasi dikendalikan.
Berita Terkait
Dalam konteks pengelolaan respons, Perdana Menteri Li Qiang dikabarkan segera dikerahkan ke wilayah tersebut. Ia terlihat memeriksa pembersihan puing, dalam kunjungan yang disebut jarang dilakukan untuk pejabat peringkat tinggi dalam waktu singkat setelah bencana besar.
Pihak Beijing juga disebut menjalankan langkah untuk menjaga stabilitas. Mesin partai dilaporkan mengimbau kader akar rumput agar tidak muncul ketidakpuasan terhadap penanganan bencana, baik terkait respons yang diberikan maupun soal pencegahan yang dinilai kurang antisipatif. Dalam pemberitahuan lokal, anggota diperintahkan untuk “make every effort to maintain social order and ensure stability and public confidence in the disaster areas”, sementara kinerja dinyatakan akan berdampak pada penghargaan maupun pertanggungjawaban.
Sejumlah aktivis hak asasi menilai iklim tersebut membuat informasi tentang kondisi keluarga di wilayah terpencil makin sulit terungkap. Mereka menyebut bahwa warga Tibet di kawasan itu dapat ditahan atau ditangkap bila berbicara kepada jurnalis atau mengunggah hal yang dianggap bertentangan dengan narasi pemerintah.
International Campaign for Tibet, meskipun memuji kerja penangan pertama di lapangan, menyatakan Beijing menghapus video dan informasi langsung lain dari media sosial. Organisasi itu meminta otoritas China “disclose complete and verifiable information about the damage and casualties”.
Untuk memberi gambaran tentang situasi yang mendasari keterbatasan komunikasi, BBC menggambarkan perjalanan ke sebuah kota di tepi dataran tinggi Himalaya pada tahun lalu, di luar wilayah yang oleh China disebut sebagai Tibetan Autonomous region. Di sana, BBC berbicara dengan para biarawan di Kirti monastery di Aba, atau Ngaba dalam bahasa Tibet, yang pernah menjadi pusat perlawanan terhadap Beijing.
Salah satu biarawan mengatakan, “We Tibetans are denied basic human rights”. Mereka juga menyatakan hidup di bawah pengawasan terus-menerus serta menuduh pemerintah China menindas dan menganiaya warga Tibet.
Beijing membantah tuduhan pelanggaran hak, dan menekankan investasi besar di kawasan tersebut untuk mendorong pariwisata serta mengintegrasikannya dengan bagian lain negara. Meski begitu, laporan tersebut menyimpulkan bahwa masyarakat di China tidak akan mengetahui banyak tentang apa yang tengah terjadi di Tibet pada saat ini.
Di sisi lain, informasi yang minim juga dikaitkan dengan sensitivitas politik yang lebih luas. Tibet disebut mengalami kontrol ketat sejak China menganeksasi kawasan itu pada 1950-an, sementara sejarah perlawanan dan ketegangan membuat istilah “Tibet” dianggap sensitif di ruang publik China.
Terkait langkah pengendalian arus informasi, sejumlah kelompok Tibet di luar negeri juga disebut menyuarakan kekhawatiran atas peningkatan kontrol China, termasuk melalui undang-undang pendidikan baru yang mereka nilai bertujuan melemahkan peran biara dan tradisi keagamaan Buddhis.
