Nasional

Purbaya Soroti Efisiensi Anggaran di BGN untuk Program MBG

×

Purbaya Soroti Efisiensi Anggaran di BGN untuk Program MBG

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Komentar Purbaya Soal Upaya Efisiensi Anggaran MBG - Market

jurnalistik.co.id – JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti upaya efisiensi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sorotan itu disampaikan setelah pertemuan dengan Kepala BGN Sudaryono.

Menurut informasi yang disampaikan, pertemuan keduanya berlangsung di kantor Purbaya pada Jumat (28/8/2026). Pembahasan mencakup perkembangan pelaksanaan program MBG sekaligus langkah-langkah efisiensi yang tengah dijalankan di lingkungan BGN.

Purbaya menyampaikan bahwa efisiensi tersebut ditujukan agar anggaran yang digunakan tidak setara dengan angka yang sebelumnya dianggarkan. Ia menegaskan, “Pada dasarnya akan ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan yang membuat nanti anggarannya nggak sebesar yang dianggarkan, yang dipakai nanti,” kata Purbaya dikutip pada Sabtu (29/8/2026).

Efisiensi memengaruhi ukuran anggaran

Dalam konteks pembahasan, pemerintah diketahui mengalokasikan anggaran sekitar Rp240 triliun untuk Program MBG pada 2027. Angka tersebut meningkat dibandingkan alokasi sementara MBG pada 2026 yang berada di kisaran Rp229 triliun.

Selain itu, anggaran MBG 2027 disebut menjadi bagian dari pemanfaatan anggaran pendidikan yang mencapai Rp820,9 triliun. Dengan demikian, pembiayaan program MBG tetap diposisikan berada dalam kerangka pemanfaatan anggaran pendidikan tersebut.

Gambaran pagu MBG 2026

Sebelumnya, BGN mengungkapkan bahwa pagu anggaran MBG 2026 sebesar Rp268 triliun telah diefisiensikan menjadi sekitar Rp229 triliun. Informasi itu menjadi bagian dari rangkaian pembahasan mengenai bagaimana efisiensi bekerja di pelaksanaan program.

Dalam pertemuan yang sama, penekanan mengenai efisiensi juga menunjukkan perhatian terhadap cara lembaga menjalankan program agar penggunaan anggaran selaras dengan perhitungan yang lebih realistis. Pernyataan Purbaya merujuk pada adanya langkah efisiensi yang pada akhirnya dapat mengubah besaran anggaran yang benar-benar dipakai.

Upaya efisiensi yang dibahas juga sekaligus menjadi bahan perhatian ketika menyusun proyeksi anggaran untuk tahun berikutnya. Di tengah adanya kenaikan alokasi sekitar Rp240 triliun untuk 2027 dibanding kisaran Rp229 triliun pada 2026, pembahasan efisiensi menempatkan aspek pelaksanaan dan pemakaian anggaran sebagai fokus utama.

Dengan demikian, pertemuan antara Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala BGN Sudaryono pada Jumat (28/8/2026) menyoroti perkembangan pelaksanaan MBG sekaligus langkah efisiensi yang dijalankan BGN. Efisiensi tersebut, sebagaimana disampaikan Purbaya, dipandang berperan dalam menentukan besaran anggaran yang digunakan pada praktiknya.

Dalam rapat tersebut, fokus pembahasan tidak berhenti pada angka pagu, melainkan juga pada cara program dijalankan agar realisasi anggaran lebih mendekati perhitungan yang dianggap lebih realistis. Dengan pendekatan seperti itu, pemerintah dan BGN memandang efisiensi sebagai jembatan antara rencana awal dan kebutuhan yang benar-benar terjadi saat program berjalan.

Rangkaian informasi yang disampaikan juga memperlihatkan adanya proses penyesuaian pada periode berjalan. Pagu MBG 2026 yang disebut awalnya sekitar Rp268 triliun kemudian mengalami efisiensi hingga menjadi sekitar Rp229 triliun. Gambaran ini menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar slogan, tetapi berhubungan dengan perubahan besaran anggaran yang akhirnya digunakan di lapangan.

Selain untuk tahun berjalan, sorotan efisiensi turut menjadi dasar dalam menyusun proyeksi anggaran berikutnya. Ketika alokasi MBG 2027 disebut berada di kisaran Rp240 triliun, diskusi juga mengaitkannya dengan kondisi 2026 yang berada di kisaran Rp229 triliun. Perbandingan tersebut mempertegas bahwa penetapan anggaran tahun berikutnya dipengaruhi oleh evaluasi dan penajaman cara penggunaan anggaran pada periode sebelumnya.

Di sisi lain, Purbaya menempatkan efisiensi dalam kerangka pemanfaatan anggaran pendidikan yang disebut mencapai Rp820,9 triliun. Dengan demikian, pembiayaan MBG dipahami tetap berada dalam ruang kebijakan yang lebih luas, namun sekaligus diatur agar pemakaian dana selaras dengan target program dan besaran anggaran yang pada akhirnya terpakai.