jurnalistik.co.id – Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) menanggapi keputusan pemerintah Indonesia yang memangkas ekspor gas bumi ke Singapura. EMA menilai pemangkasan tersebut berdampak terbatas, dengan pengurangan sebesar 31 juta kaki kubik standar gas per hari (bbtud) dianggap hanya sekitar 2% dari kebutuhan harian mereka.
Dalam respons yang disampaikan kepada media, juru bicara EMA menyebut bahwa total kebutuhan gas Singapura berada di kisaran lebih dari 1.000 bbtud. Dengan angka pemangkasan 31 bbtud, EMA menilai kontribusinya terhadap kebutuhan harian mereka “kurang dari 2%”.
EMA juga menyatakan memahami bahwa para importir akan menempuh langkah hukum yang relevan sesuai ketentuan kontrak terkait gangguan pasokan gas. Pernyataan ini muncul seiring kebijakan Indonesia yang mulai mengurangi pengiriman gas dari dua titik pasokan utama.
Rencana darurat dan penggantian pasokan
Selain menekankan dampak yang dinilai kecil, EMA menegaskan telah menyiapkan rencana darurat untuk mengantisipasi skenario pengurangan. Pihaknya menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, terjadi pemotongan pasokan dengan kisaran 20 bbtud hingga 100 bbtud, baik akibat pemeliharaan terencana maupun kebutuhan yang sifatnya mendesak.
Menurut EMA, setiap pengurangan tersebut dapat digantikan dari sumber gas lainnya tanpa kendala operasional. EMA menyebut Singapore GasCo siap secara operasional untuk mengimpor lebih banyak gas alam cair kapan saja.
EMA turut menambahkan bahwa, selain dari Indonesia, Singapura mengimpor gas alam dari berbagai sumber di dunia. Kebutuhan energi yang mereka sebut sebagai cakupan nasional juga dijelaskan melalui kewajiban bagi perusahaan pembangkit listrik untuk menjaga cadangan bahan bakar pembangkit yang memadai, termasuk cadangan minyak solar.
Dalam kerangka tersebut, EMA menyampaikan bahwa Singapura memiliki pasokan energi yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Pernyataan ini menjadi bagian dari penjelasan otoritas setempat ketika merespons perubahan pasokan dari luar negeri.
Berita Terkait
Indonesia pangkas ekspor 31 bbtud ke Singapura
Di sisi lain, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) resmi memangkas volume ekspor gas bumi Indonesia ke Singapura per hari Sabtu (24/10/2026). Pemangkasan pengiriman gas tersebut dilakukan dari dua titik pasokan utama di wilayah Natuna dan Sumatra melalui pipa.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan bahwa pengurangan pasokan ke Singapura meliputi alokasi dari Natuna sebesar 15 BBTUD dan dari Sumatra sebesar 16 BBTUD. Dengan demikian, total pemotongan ekspor yang ditetapkan adalah 31 BBTUD.
Djoko menyampaikan, “Mulai besok (Sabtu, 23/10/2026, hari ini), kita kurangi (ekspor) gas ke Singapura dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatra 16 BBTUD,” saat ditemui di sela acara Subroto Awards 2026 Kementerian ESDM di The Westin, Jakarta, pada Jumat (23/10/2926) malam.
Kebijakan pengurangan tersebut menjadi sorotan setelah EMA menyatakan bahwa pemangkasan 31 bbtud dinilai tidak sampai mengubah secara signifikan kebutuhan harian gas Singapura. Meski begitu, otoritas Singapura tetap menekankan kesiapan operasional melalui rencana darurat dan kemampuan penggantian pasokan dari sumber lain.
Dengan latar pemotongan yang diuraikan SKK Migas, keputusan pemangkasan ekspor dari Natuna dan Sumatra memengaruhi jumlah pasokan harian yang masuk ke pasar Singapura. Sementara itu, EMA menempatkannya dalam konteks cadangan serta mekanisme pengadaan gas alternatif yang telah berjalan dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam penilaian EMA, pengurangan yang terjadi dari luar negeri tetap ditempatkan sebagai bagian dari manajemen pasokan yang sudah biasa mereka lakukan. Otoritas itu menggarisbawahi bahwa sistem kelistrikan dan kebutuhan energi nasional dijaga melalui kewajiban perusahaan pembangkit untuk menyiapkan cadangan bahan bakar, termasuk solar, sehingga variabilitas pengiriman dapat dikelola.
Merujuk pada penjelasan SKK Migas, pemotongan ekspor ke Singapura dilakukan dengan cara menurunkan alokasi dari dua sumber utama yang terhubung melalui pipa, yaitu Natuna dan Sumatra. Dengan komposisi masing-masing 15 BBTUD dan 16 BBTUD, total 31 BBTUD itu kemudian menjadi angka yang dipertemukan EMA dengan kebutuhan hariannya, yang dinilai berada pada porsi kurang dari 2%.
Di saat bersamaan, EMA juga menegaskan bahwa pihak terkait masih dapat menempuh langkah hukum yang relevan bila gangguan pasokan menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan kontrak. Pernyataan ini melengkapi respons operasional, karena otoritas tersebut menyatakan rencana darurat dan kemampuan penggantian pasokan tetap disiapkan untuk mengantisipasi skenario penurunan.
