jurnalistik.co.id – Majelis Umum PBB memilih untuk mengganti peta dunia yang selama ini lazim dipakai, dengan peta yang dinilai lebih mampu mencerminkan ukuran Afrika secara lebih akurat.
Keputusan tersebut dituangkan lewat resolusi berjudul “Correct the Map”, yang disponsori Togo dan memperoleh dukungan dari negara-negara anggota Uni Afrika (African Union/AU).
Resolusi itu disahkan dengan dukungan 164 negara, termasuk Prancis dan Inggris.
Sebagai catatan, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang memilih menolak, sementara ada enam negara yang abstain.
Dalam praktiknya, pemungutan suara ini bersifat non-binding, tetapi tetap akan mendorong perubahan pada peta-peta yang digunakan oleh berbagai institusi di seluruh dunia.
Dari “Correct the Map” ke perombakan cara melihat ukuran benua
“Correct the Map” diajukan sebagai upaya korektif terhadap peta tradisional yang selama bertahun-tahun dipandang tidak sepenuhnya proporsional.
Gagasan yang mengemuka berangkat dari kritik terhadap proyeksi Mercator, yang digunakan secara luas dan dinilai menggambarkan ukuran negara serta benua secara keliru.
Kritikus menyoroti, misalnya, bagaimana Afrika tampak memiliki ukuran yang mirip dengan Greenland, padahal ukuran Greenland sekitar 14 kali lebih kecil dibanding Afrika.
Menurut para pengkritik, distorsi semacam ini dapat berpengaruh pada cara kebutuhan pembangunan dipersepsikan, termasuk potensi negara-negara yang berada di dekat khatulistiwa yang dinilai ikut “dikecilkan” dalam representasi visual.
Dalam penjelasan yang lebih teknis, proyeksi Mercator sendiri dirancang untuk membantu penjelajah Eropa menavigasi dunia.
Peta bergaya itu pertama kali dibuat pada 1569 oleh kartografer asal Flandria, Gerardus Mercator.
Distorsi yang muncul, menurut logikanya, adalah konsekuensi dari keterbatasan representasi: permukaan bumi berbentuk bola tidak mungkin ditampilkan secara akurat pada bidang datar dua dimensi.
Karena itu, setiap peta dunia yang dibuat selalu memerlukan kompromi tertentu dalam cara menggambarkan bentuk dan ukuran.
Equal Earth: upaya koreksi dengan proyeksi area setara
Berita Terkait
Untuk mengatasi masalah distorsi tersebut, pada 2018 sebuah tim kartografer membangun peta dengan pendekatan equal area yang mereka sebut sebagai proyeksi Equal Earth.
Pada Februari, 54 negara anggota AU mengadopsi proyeksi itu dengan alasan proyeksi tersebut dinilai “lebih akurat dalam merepresentasikan ukuran seluruh benua, khususnya Afrika”.
Menjelang pemungutan suara pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Togo Robert Dussey menyampaikan pandangan dalam berbagai kesempatan.
Dalam pernyataannya kepada kantor berita Reuters, Dussey mengatakan, “A fair world begins with a fair map.”
Ia juga sebelumnya menyampaikan dalam sesi pengarahan PBB, “A map is never neutral. It shapes perceptions, influences how the place of peoples and continents in the world is understood.”
Ungkapan tersebut menekankan bahwa peta tidak hanya soal gambaran geografis, melainkan turut memengaruhi cara orang memahami posisi bangsa dan benua dalam dunia.
Melalui resolusi PBB, gagasan “peta yang adil” ini kemudian dibawa ke ranah keputusan resmi, meski tidak mengikat secara hukum langsung.
Meski demikian, hasil suara Majelis Umum PBB diharapkan menjadi dorongan agar peta yang dipakai lembaga-lembaga di berbagai wilayah dapat menyesuaikan pendekatan representasi yang dinilai lebih sesuai.
US menolak, dukungan mayoritas tetap mendominasi
Dari sisi konstelasi suara, hasil pemungutan menampilkan dukungan mayoritas yang luas.
Resolusi ini memperoleh persetujuan 164 negara, dan melibatkan dukungan dari Prancis serta Inggris.
Di sisi lain, Amerika Serikat mencatat suara menolak yang tidak diikuti oleh negara lain dalam kategori yang sama, sementara enam negara memilih abstain.
Dengan komposisi itu, “Correct the Map” menjadi keputusan yang memperlihatkan adanya kesepakatan signifikan—setidaknya di tingkat diplomatik—bahwa representasi ukuran Afrika patut diperbaiki dalam peta global yang digunakan secara luas.
Dalam konteks perdebatan soal proyeksi, pengalihan dari Mercator menuju proyeksi dengan pendekatan area setara seperti Equal Earth menjadi salah satu jalan yang banyak dipakai sebagai rujukan perbaikan.
Namun, keputusan PBB juga mengingatkan bahwa setiap perubahan peta dunia tetap terkait pada persoalan metodologis representasi: ketika bentuk bola bumi harus diterjemahkan ke bidang datar, distorsi tidak bisa sepenuhnya dihindari, hanya dapat dikelola dengan pilihan proyeksi yang lebih sesuai dengan kebutuhan representasi yang diinginkan.
Pada akhirnya, pemungutan suara Majelis Umum PBB itu menutup proses politik dengan hasil yang jelas: resolusi disahkan, AS menolak, dan abstain datang dari enam negara—sementara tujuan utamanya adalah agar peta dunia semakin mendekati ukuran Afrika yang sebenarnya.
