jurnalistik.co.id – Presiden Donald Trump kembali melontarkan janji bernilai besar: setiap orang dewasa di Amerika Serikat akan menerima bayaran $5.000 apabila Partai Republik menang pada pemilu sela bulan November. Pernyataan itu disampaikan saat konvensi perdana partai di tengah masa jabatan presiden.
Trump menyebut bahwa semua orang dewasa Amerika akan memperoleh pembayaran $5.000 (ÂŁ3.700) jika Partai Republik meraih kemenangan untuk dua kamar Kongres pada pemilu sela November. Ia mengaitkan syarat tersebut dengan kemenangan DPR dan Senat.
Namun, rincian mengenai cara kerja rencana tersebut tidak dijelaskan secara spesifik dalam pidatonya. Ia juga tidak menguraikan dari mana dana akan berasal, meski menegaskan bahwa uang tersebut harus dibelanjakan di dalam negeri.
Dalam pidatonya, Trump menekankan penyaluran insentif tersebut sebagai dorongan daya beli warga. Ia menyatakan bahwa pembayaran dimaksudkan untuk menguatkan kemampuan belanja masyarakat, sekaligus menarik tepuk tangan keras di aula konvensi.
“If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them,” Trump said, “I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.”
Trump juga memberi batasan terkait penggunaan uangnya. “We don’t want you going to Canada to spend the money,” katanya, lalu menambahkan, “We don’t want you going to China, to Germany. You got to spend the money in the United States of America.”
Meski demikian, otoritas atau mekanisme pengawasan agar belanja dilakukan sesuai arahan tersebut tidak dijelaskan. Pernyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan baru, baik dari sisi tata kelola maupun kemungkinan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Gagasan pembayaran untuk seluruh orang dewasa juga dipandang akan menimbulkan beban fiskal yang sangat besar. BBC menyebut jumlah orang dewasa di AS mendekati 270 juta, sehingga total biaya potensial mencapai sekitar $1,3 triliun bila pembayaran $5.000 benar-benar dilakukan untuk semuanya.
Kalangan lawan politik cepat menilai janji tersebut kurang berdasar. Demokrtaik menyebutnya sebagai “empty promise”, sementara pihak lain meragukan apakah janji semacam itu bisa diwujudkan, terutama ketika harga-harga di AS sedang meningkat.
Berita Terkait
Di sisi lain, Trump juga menghubungkan dinamika ekonomi dengan perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah. Ia menyinggung bahwa konsekuensi perang yang melibatkan AS dan Israel terhadap Iran sejak Februari turut berdampak pada kondisi hidup warga, termasuk melalui fluktuasi harga minyak yang juga menekan ekonomi.
Menurut laporan, respons Iran mencakup serangan terhadap pangkalan AS dan sekutu di kawasan Teluk, namun yang paling krusial disebut adalah penutupan sebagian besar Selat Hormuz—jalur yang sekitar seperlima minyak dan gas alam cair dunia melewatinya. Akibatnya, harga minyak berfluktuasi dan Trump menghadapi tekanan dari Partai Republik untuk mengakhiri perang.
Rabu sebelumnya, presiden AS memperingatkan bahwa perang tidak akan berakhir sebelum setelah pemilu sela. Ia juga mengatakan harga minyak tidak akan turun sebelum periode tersebut, menyampaikan pernyataan itu setelah berpidato di Texas dan kemudian mengulangnya dalam konvensi.
Dalam konteks itu, Trump berargumen bahwa rasa sakit ekonomi jangka pendek dinilai sepadan demi mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir. Ia mengaitkan urgensi politik tersebut dengan momentum pemilu sela bulan November.
Selain persoalan biaya dan implementasi, janji pembayaran $5.000 juga memicu diskusi hukum. Federal laws, menurut pembahasan dalam laporan, melarang pembayaran yang ditujukan untuk memengaruhi pilihan pemilih.
Meski begitu, beberapa pakar berpendapat janji Trump dapat dipahami secara berbeda. Mereka menyebut bahwa janji tersebut mungkin dilihat sebagai komitmen pemotongan pajak—yang secara umum legal—dengan landasan kebebasan berbicara yang juga dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS.
Di tingkat prosedural, ada pula pertanyaan mengenai kewenangan penganggaran. Kongres yang berwenang mengesahkan pengeluaran, sementara dalam pidatonya di Dallas presiden tidak menyebut apakah ia berencana meminta persetujuan semacam itu untuk pembayaran yang ia sebut sebagai “Trump Dividends”.
Janji Trump sendiri bukan yang pertama kali muncul. Ia sebelumnya mengusulkan cek sebesar $2.000 yang didanai dari pendapatan tarif, dan Presiden AS kerap mengangkat skema insentif serupa dalam berbagai kesempatan.
Di AS, kandidat dari berbagai level juga pernah menjanjikan imbalan ekonomi sebagai bagian dari strategi politik. Contohnya, Partai Demokrat di Georgia pernah menjanjikan bantuan $2.000 jika mereka merebut kendali Senat pada puncak pandemi Covid-19.
Dengan pemilu sela November yang semakin dekat, tawaran pembayaran massal ini berpotensi terus menjadi bahan perdebatan. Publik dan pengamat akan menilai apakah janji tersebut dapat diturunkan menjadi kebijakan yang valid, sambil mempertimbangkan aspek biaya, implementasi, serta dasar hukumnya.
