jurnalistik.co.id – Presiden AS Donald Trump mengatakan posisi negaranya terkait Kepulauan Falklands masih “one of many” dan sedang ditinjau, sambil kembali mendesak Inggris agar meningkatkan belanja pertahanan.
Trump menyampaikan hal itu saat menanggapi pertanyaan lanjutan mengenai pendanaan pertahanan, dengan menyatakan bahwa Inggris memang memiliki sejumlah masalah, namun “they’ll get solved” saat ditanya soal kebutuhan peningkatan anggaran.
Menurut Trump, pertimbangan AS tidak berhenti pada satu isu saja. Saat ditanya langsung oleh BBC apakah ia sedang meninjau posisi AS terkait Falklands, Trump menjawab: “I always review every position. That’s just one of many.”
Respons Inggris datang dengan nada tegas. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa warga Falklands “are British with a right to determine their own future”, menegaskan posisi kedaulatan mereka tetap berada di bawah yurisdiksi Inggris.
Seorang juru bicara pemerintah juga menambahkan: “The islanders have repeatedly expressed their wish to remain a British overseas territory and our commitment to them is unwavering.” Pernyataan itu disampaikan sebagai penegasan bahwa keinginan penduduk Kepulauan Falklands menjadi rujukan utama.
Isu Falklands sendiri masih menjadi sengketa kedaulatan antara Inggris dan Argentina. Kedua negara pernah berperang singkat namun getir pada 1982 untuk memperebutkan wilayah tersebut.
Dalam konflik 74 hari itu, pasukan militer Inggris mengusir pasukan Argentina yang mendarat di Falklands untuk mengklaim wilayah. Perang tersebut berujung pada kematian 255 personel militer Inggris, tiga penduduk pulau, serta 649 personel militer Argentina.
Trump juga berbicara di tengah konteks kebijakan yang lebih luas. Pemerintah AS di bawah pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, menurut laporan yang dirujuk BBC, telah mengakui administrasi de facto Inggris atas kepulauan tersebut, tetapi tidak mengambil posisi formal mengenai kedaulatan.
Desakan soal belanja pertahanan dan kritik di parlemen Pernyataan Trump kemudian memicu reaksi di tingkat politik dalam negeri Inggris. Anggota Parlemen dari Partai Buruh, Dame Emily Thornberry, yang memimpin komite urusan luar negeri di Commons, menyebut komentar Trump sebagai “nonsense”.
Thornberry meminta pemerintah Inggris memberikan respons resmi di House of Commons. Kritik itu muncul ketika pembahasan terkait peningkatan belanja pertahanan kembali menjadi isu utama dalam arah kebijakan Inggris.
Menteri Luar Negeri untuk urusan luar negeri, Uma Kumaran, menjawab dengan menegaskan bahwa Inggris tidak memiliki keraguan soal kedaulatan Falklands. Ia menyatakan bahwa kepulauan itu “are and will always remain a British overseas territory in line with the wishes of the Falkland islanders” dan menyebut dukungan Inggris untuk hak menentukan nasib sendiri penduduk pulau sebagai sikap yang “steadfast”.
Berita Terkait
Kumaran juga menyampaikan bahwa “Our position remains unchanged”, menegaskan posisi pemerintah tidak bergeser meski ada komentar Trump.
Koneksi ke rencana tekanan terhadap sekutu NATO Dalam konteks belanja pertahanan, BBC mengaitkan pernyataan Trump dengan laporan sebelumnya yang menyebut adanya opsi untuk memberi tekanan kepada sekutu NATO. Pada April, email internal Pentagon yang dilaporkan Reuters menunjukkan bahwa AS sedang mempertimbangkan sejumlah opsi untuk menghukum sekutu NATO yang dinilai tidak mendukung perang AS di Iran.
Dalam opsi yang disebut, BBC melaporkan adanya kemungkinan AS meninjau kembali sikapnya atas klaim Inggris mengenai Falklands. Laporan seperti ini, menurut BBC, kembali muncul dalam beberapa hari terakhir seiring menguatnya pembahasan mengenai target pengeluaran pertahanan.
Perdana Menteri Andy Burnham menyatakan Inggris akan menepati komitmen yang dibuat pendahulunya, Sir Keir Starmer, untuk mengalokasikan 3,5% dari produk domestik bruto (PDB) Inggris bagi belanja pertahanan inti pada 2035. Sementara itu, pada hari Selasa, Kanselir John Healey menyampaikan bahwa ia akan merinci “a clear path” untuk memenuhi janji NATO pada tinjauan pengeluaran pemerintah berikutnya yang diperkirakan berlangsung pada musim semi tahun depan.
Healey menambahkan bahwa jalur tersebut juga memuat target tanggal untuk menaikkan belanja hingga 3% dari PDB. Namun, ia disebut mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan di pemerintahan Starmer setelah perselisihan terkait pengeluaran militer.
Dalam surat pengunduran dirinya pada Juni, Healey menyampaikan kekecewaan karena pemerintah tidak memiliki jadwal yang jelas untuk mencapai target belanja 3% pada 2030, menurut laporan yang dirujuk BBC.
Pertanyaan seputar Chagos dan pangkalan Diego Garcia Selain Falklands, pemerintah Inggris juga menghadapi pertanyaan mengenai kelanjutan kesepakatan terkait Kepulauan Chagos dan pangkalan militer di Diego Garcia. Kesepakatan itu berkaitan dengan rencana menyerahkan Chagos kepada Mauritius sekaligus membayar untuk menyewa kembali pangkalan militer gabungan AS-Inggris di Diego Garcia.
BBC menyebut bahwa pada April, kesepakatan itu dipastikan dijeda tanpa batas karena Trump menarik dukungannya. Menanggapi pertanyaan di parlemen pada Selasa, Uma Kumaran menegaskan bahwa “maintaining long-term operational control and security of the base remains a top priority and is the entire basis for the UK-Mauritius agreement”.
Kumaran juga menyatakan pendanaan untuk perjanjian tersebut akan disediakan “within the existing spending review settlements” untuk Foreign, Commonwealth and Development Office serta Kementerian Pertahanan. Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak bermaksud memberi komentar yang berjalan di isu tersebut, tetapi menggarisbawahi bahwa administrasi AS “has repeatedly supported this agreement and nothing in this treaty has changed since the US originally gave its endorsement to the deal”.
Dalam penjelasannya kepada anggota parlemen, Kumaran menambahkan: “We’ve always been clear that the US government must be content with the agreement before we proceed in ratifying the treaty.” Ia menutup dengan pernyataan bahwa Inggris akan tetap bekerja sama dengan AS dan Mauritius untuk menemukan langkah yang dianggap terbaik bagi kepentingan Inggris sekaligus melindungi keamanan nasional.
Sementara polemik di Falklands terus dibicarakan, benang merah yang ditarik BBC menunjukkan bagaimana isu pertahanan, komitmen anggaran, dan dinamika diplomasi dengan sekutu NATO sama-sama memengaruhi cara pemerintah Inggris menghadapi pernyataan dari Washington.
