jurnalistik.co.id – Panduan baru dari Equality and Human Rights Commission (EHRC) mengenai ruang khusus satu gender kini berlaku di Inggris, Wales, dan Skotlandia. Aturan tersebut menekankan pengaturan akses di fasilitas publik berdasarkan seks biologis.
Dalam kode yang diterbitkan EHRC, orang transgender diminta memakai fasilitas netral gender atau menggunakan fasilitas yang sesuai dengan seks biologisnya. Pedoman itu disebut berlaku untuk sejumlah layanan, termasuk ruang ganti di pusat kebugaran dan tempat layanan terkait krisis perkosaan.
Kode EHRC menjelaskan bahwa organisasi dapat menyelenggarakan layanan satu gender bila hal itu dipandang proporsional. Untuk contoh yang disebutkan, di fasilitas seperti toilet umum atau ruang ganti, serta layanan seperti pusat krisis perkosaan, hanya orang dengan seks biologis yang sama yang diperbolehkan mengakses.
Dengan kerangka tersebut, kode menyatakan bahwa trans perempuan—yakni seseorang yang lahir sebagai laki-laki secara biologis dan mengidentifikasi diri sebagai perempuan—tidak seharusnya menggunakan fasilitas yang khusus untuk perempuan. Sebaliknya, trans laki-laki juga tidak dianjurkan memakai fasilitas yang hanya tersedia untuk laki-laki.
Di saat yang sama, kode menyinggung potensi diskriminasi apabila seseorang terpaksa menggunakan layanan yang berkaitan dengan seks biologisnya. EHRC menempatkan ruang netral gender sebagai alternatif yang dapat digunakan dalam situasi tertentu.
EHRC mengaitkan pedoman ini dengan perlindungan dalam Equality Act, yang mencakup hak bagi orang berdasarkan seks biologis sekaligus status gender reassignment. Dalam kode, EHRC juga menggambarkan bahwa perdebatan muncul karena adanya pandangan berbeda tentang bagaimana layanan seharusnya disediakan bagi orang transgender.
Kelompok yang mendukung hak berbasis identitas berargumen bahwa layanan seharusnya selaras dengan cara seseorang menjalani dan mengungkapkan jati dirinya, bukan semata-mata seks biologis. Sementara itu, pihak yang menekankan hak berbasis seks biologis mengatakan pendekatan tersebut berpotensi melemahkan perlindungan yang ditujukan khusus untuk perempuan.
Titik temu kedua kubu tersebut, menurut kode, terkait dengan keputusan Mahkamah Agung Inggris pada April 2025. Dalam putusan itu, pengertian “sex” dalam hukum kesetaraan dinyatakan mengacu pada “biological sex”, bukan pada gender yang diidentifikasi.
EHRC menyebut pedoman ini sebagai nasihat praktis agar layanan, badan publik, dan asosiasi dapat menafsirkan Equality Act 2010. Kode ini juga dinyatakan mencakup ragam organisasi, mulai dari kafe, pusat rekreasi, toilet umum, penampungan kekerasan dalam rumah tangga, hingga klub bowls dan banyak bentuk layanan lainnya.
Perjalanan kode dan respon politik
Berita Terkait
Panduan tersebut dipublikasikan pada bulan Juni, namun mulai diterapkan di Inggris, Wales, dan Skotlandia pada saat kode diberlakukan. Pelaksanaannya muncul meski ada penolakan dari sebagian anggota parlemen.
Menurut laporan, naskah kode draft sebelumnya dikirim kepada Briget Phillipson, menteri urusan kesetaraan, untuk mendapatkan persetujuan pada September 2025. Kemudian, ada amandemen yang dilakukan pada bulan Juni tahun ini.
Setelah kode disetujui, anggota parlemen dan pihak House of Lords diberi kesempatan untuk mengadakan debat. Namun, meski 167 anggota parlemen menandatangani permohonan agar pedoman tersebut dicabut, debat tidak dilaksanakan.
Kode EHRC juga mengisyaratkan kemungkinan langkah hukum terkait penerapannya. Potensi proses hukum disebut bisa datang baik dari kelompok yang tidak sepakat dengan prinsip kode itu sendiri maupun dari kelompok yang berupaya menantang organisasi yang dinilai tidak menjalankan pedoman.
Dukungan, penolakan, dan contoh dampak
Sejumlah organisasi, menurut laporan, sudah melakukan penyesuaian yang mereka nilai sejalan dengan ketentuan hukum dan dengan kode. Di antaranya, Women’s Institute dan Girl Guiding yang sejak sebelumnya menyatakan keanggotaan mereka untuk perempuan.
Sementara itu, aktivis hak transgender menentang kode ini dengan alasan bahwa aturan tersebut membuat kehidupan transgender menjadi lebih sulit. Alexandra Parmar-Yee, direktur Trans+ Solidarity Alliance, menyatakan: “Trans people will be shut out of the services they need, made to feel unwelcome and unsafe in public spaces. Our lives will feel smaller and more precarious.”
Pihak yang kritis terhadap pandangan “gender identity-based” berpendapat kode ini penting untuk membantu organisasi mematuhi hukum. Maya Forstater, dari yayasan hak berbasis seks yang bergerak di Sex Matters, menilai: “The law is clear and the code is practical, giving many examples that apply to everyday services.”
Dalam kode, rujukan praktik diarahkan pada bagaimana layanan publik seharusnya menempatkan akses satu gender. Pedoman tersebut menegaskan bahwa bila fasilitas atau layanan tertentu dinilai layak untuk dibuat satu gender, maka pengguna harus berasal dari seks biologis yang sama, serta ruang netral gender menjadi opsi apabila dipandang diperlukan.
Perdebatan yang terus berlangsung kemudian bermuara pada pertanyaan mengenai keseimbangan dua jenis hak yang sama-sama diakui dalam kerangka Equality Act. Di satu sisi ada perlindungan berbasis seks biologis, di sisi lain ada pertimbangan terkait gender reassignment, yang oleh sebagian kelompok transgender dianggap perlu tercermin dalam cara layanan disediakan.
Dengan mulai berlakunya kode EHRC di Inggris, Wales, dan Skotlandia, organisasi publik maupun layanan masyarakat kini menghadapi kebutuhan menyesuaikan kebijakan internal. Dalam praktiknya, penerapan di ruang-ruang seperti toilet dan ruang ganti, termasuk di layanan yang ditujukan bagi korban kekerasan seksual, menjadi sorotan utama perbedaan pandangan tersebut.
