jurnalistik.co.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh mengonsumsi makanan yang dinilai tidak layak.
Penegasan ini disampaikan Sudaryono dalam keterangannya pada Kamis (13/8/2026) terkait pelaksanaan MBG, setelah sebelumnya memberikan keterangan pers di Jakarta bersama jajaran BGN mengenai penutupan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah pada Senin (27/7/2026).
Menurut Sudaryono, pemeriksaan kondisi makanan oleh guru merupakan langkah penting untuk memastikan keamanan pangan sebelum MBG diterima dan disantap oleh siswa.
Ia menekankan bahwa penilaian “layak atau tidak layak” tidak boleh hanya dipahami secara parsial, karena keputusan harus dibuat berdasarkan keseluruhan kondisi makanan saat itu.
“Makanan yang menunjukkan kondisi tidak layak harus ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh tetap dikonsumsi sebagian,” ujar Sudaryono.
Dengan kalimat itu, Sudaryono menggarisbawahi bahwa jika ada bagian yang terindikasi bermasalah, makanan tersebut tetap harus diperlakukan sebagai tidak layak secara keseluruhan.
Sudaryono juga menjelaskan ketentuan ketika ditemukan perbedaan kondisi pada komponen makanan.
Ia mencontohkan situasi ketika sebagian lauk, sayur, buah, atau nasi menunjukkan tanda yang mengindikasikan makanan tidak memenuhi syarat konsumsi.
“Kalau ditemukan tidak layak, misalnya ada lauk, ada sayur, ada buah, ada nasi, misalnya yang bau hanya sayurnya, harus tidak dikonsumsi semuanya,” tuturnya.
Ia menilai contoh tersebut penting karena kerap ada kebiasaan membiarkan bagian yang dianggap masih “baik”, padahal standar keamanan pangan mengharuskan penanganan menyeluruh.
Jika makanan sudah dinilai tidak layak, Sudaryono menyampaikan bahwa makanan tersebut harus segera dikembalikan kepada dapur SPPG.
Pengembalian ini menjadi bagian dari proses lanjutan untuk memastikan tidak ada makanan bermasalah yang tetap beredar hingga dikonsumsi.
Berita Terkait
“Bagaimana kalau ditemukan tidak layak, wajib hukumnya tidak dikonsumsi dan dikembalikan kepada dapur SPPG. Kemudian nanti kami akan lakukan pemeriksaan,” ujar dia.
Sudaryono menambahkan bahwa proses pemeriksaan dan investigasi dilakukan sebagai upaya pencegahan.
Ia menyebut investigasi diarahkan untuk mencegah potensi gangguan kesehatan yang bisa membahayakan peserta didik maupun guru.
Dengan demikian, pemeriksaan bukan sekadar koreksi ketika masalah sudah terjadi, tetapi juga untuk memastikan akar persoalan dapat ditelusuri.
Dalam kesempatan itu, Sudaryono kembali menegaskan posisi keamanan pangan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan MBG.
Karena itu, BGN mengimbau agar pemeriksaan organoleptik lebih dulu dilakukan, dengan memperhatikan kondisi makanan sebelum MBG disantap.
“Apabila terjadi kelalaian yang berdampak pada keamanan makanan, tindakan tegas akan dilakukan terhadap SPPG,” tegas Sudaryono.
Kalimat tersebut menunjukkan bahwa BGN menempatkan standar kepatuhan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian mutu, termasuk ketika ditemukan pelanggaran dalam proses penyiapan dan penyaluran makanan.
Secara keseluruhan, Sudaryono ingin memastikan bahwa penerima MBG mendapatkan makanan yang aman dan layak konsumsi.
Ia juga menegaskan bahwa bila ditemukan indikasi tidak layak, respons yang harus dilakukan adalah penghentian konsumsi dan pengembalian ke dapur SPPG untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
Menurut Sudaryono, pemeriksaan organoleptik yang dilakukan sebelum makanan diterima siswa berfungsi sebagai filter utama agar proses penyaluran MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan. Guru tidak hanya menilai secara cepat, melainkan memastikan setiap komponen yang akan dikonsumsi berada dalam kondisi yang benar-benar memenuhi kelayakan saat itu.
Apabila ditemukan tanda-tanda yang mengarah pada kondisi bermasalah pada sebagian bagian makanan, langkah yang diambil tidak berhenti pada pertimbangan satu komponen. Makanan perlu diperlakukan secara menyeluruh agar peserta didik tidak tetap memperoleh porsi dari bagian yang berpotensi tidak sesuai standar, sekaligus menjaga konsistensi penerapan pengendalian mutu.
Sudaryono juga menegaskan bahwa rangkaian pemeriksaan dan penelusuran dilakukan untuk menutup peluang terjadinya kesalahan serupa di proses persiapan maupun penyaluran. Dengan begitu, tindakan yang muncul bukan hanya bersifat respons sesaat, tetapi diarahkan pada perbaikan proses melalui evaluasi yang dapat ditelusuri.
