jurnalistik.co.id – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mulyonegoro di Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, setelah menerima laporan keluhan kesehatan pada sejumlah siswa.
Sidak tersebut dilakukan pada Kamis (10/9/2026) sebagai respons atas adanya dugaan masalah kesehatan yang muncul usai makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikonsumsi oleh anak-anak di sekolah.
SPPG Mulyonegoro, yang berada di bawah Yayasan Rumah Inovasi Madani, diketahui mengelola sekitar 2.110 porsi MBG. Dalam kesempatan itu, Idah menekankan bahwa temuan awal tetap harus ditangani hati-hati karena belum ada hasil pemeriksaan laboratorium yang menjadi dasar penetapan penyebab.
Idah menerima laporan adanya enam siswa SDN 11 Pulubala yang diindikasikan mengalami keluhan kesehatan dan diduga berkaitan dengan makanan yang mereka konsumsi. Meski demikian, ia memilih menahan kesimpulan sebelum pemeriksaan resmi rampung.
Pada hari sidak berlangsung, menu yang dibagikan dalam program MBG terdiri dari nasi, telur ceplok saus kecap, sayur wortel menggunakan laksa tahu, serta buah apel. Atas laporan tersebut, Idah menyampaikan agar semua pihak menunggu proses pemeriksaan dengan cermat.
Wagub menyatakan bahwa kondisi yang dialami siswa masih berada pada tahap awal dugaan. “Ini masih praduga. Kita masih menunggu hasil laboratorium yang ditangani langsung oleh Dinas Kesehatan dan BPOM Provinsi Gorontalo. Jadi kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa ini keracunan akibat MBG sebelum ada hasil pemeriksaan,” tegas Idah.
Ia juga menegaskan bahwa laporan semacam ini harus menjadi perhatian serius, terutama karena program MBG menyasar anak-anak yang menjadi penerima manfaat langsung. Menurut Idah, kelalaian pengawasan tidak boleh terjadi, sekalipun kejadian belum terbukti sepenuhnya.
Idah menyampaikan sikap pengingat kepada seluruh pengelola SPPG agar tidak lengah. “Saya tetap memberikan warning kepada seluruh SPPG. Jangan lengah. Jangankan enam anak, satu anak saja mengalami persoalan pasti akan menjadi sorotan. Apalagi program MBG ini menjadi perhatian masyarakat luas,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, Idah meminta peningkatan pengawasan dimulai dari tahapan yang paling awal. Mulai dari pemilihan bahan makanan, proses pengolahan, kebersihan dapur, sampai pengelolaan penyimpanan, pengemasan, hingga saat makanan diterima oleh penerima manfaat.
Idah menegaskan bahwa tanggung jawab tidak cukup dibebankan kepada petugas teknis. Kepala SPPG dan mitra diminta ikut memastikan semua tahapan berjalan sesuai standar, agar mutu layanan MBG tetap terjaga dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.
Perketat standar hingga pengelolaan menu
Berita Terkait
Selain aspek pengawasan operasional, Idah juga menyoroti peran ahli gizi dalam penyusunan menu. Ia mengingatkan agar pengelolaan tidak berhenti pada pengetahuan teori, melainkan benar-benar diterapkan dalam praktik pengadaan dan penyajian.
Ia meminta setiap menu memiliki rekapan, laporan, serta perhitungan angka kecukupan gizi. Baginya, dokumentasi menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar memenuhi kebutuhan penerima manfaat.
“Untuk ahli gizi, saya mohon harus mempunyai rekapan, laporan, dan data menu-menu yang sudah disajikan maupun yang akan disajikan. Misalnya dalam satu minggu menunya apa saja, itu harus tertulis dan disertai angka kecukupan gizinya. Jangan hanya teori, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam praktik,” jelasnya.
Idah menyatakan bahwa Tim Satgas MBG Provinsi Gorontalo akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Ia juga meminta agar setiap laporan dijadikan bahan perbaikan sehingga potensi kejadian serupa dapat dicegah sejak awal.
Ia menekankan pentingnya pembelajaran dari kasus yang muncul, termasuk memperbaiki prosedur yang mungkin belum berjalan sesuai standar. Dengan begitu, pengelolaan MBG dapat berlangsung lebih tertib, terukur, dan responsif terhadap masukan lapangan.
Lebih lanjut, berdasarkan informasi dari pihak sekolah, sejumlah siswa yang mengalami keluhan sebelumnya sempat mengonsumsi makanan dari kantin sekolah sebelum menerima MBG. Ada pula siswa lain yang diketahui tidak sarapan dari rumah.
Informasi tersebut ikut dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan penyebab keluhan yang dialami para siswa. Dengan adanya data pendukung dari kebiasaan makan sebelum MBG dibagikan, tahapan investigasi diharapkan lebih terarah.
Puskesmas Pulubala kemudian melakukan observasi, memberikan penanganan serta obat kepada siswa, sekaligus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Langkah penanganan medis ini menjadi bagian dari upaya memastikan kondisi anak-anak segera stabil.
Hingga pada Rabu 9 September 2026 pukul 14.10 WITA, seluruh siswa yang sebelumnya mengalami keluhan dilaporkan telah pulih dan diperbolehkan pulang. Kondisi membaik tersebut menjadi sinyal bahwa penanganan awal berjalan dan kebutuhan kesehatan siswa telah ditangani.
Meski begitu, Idah tetap menegaskan bahwa pemeriksaan lanjutan oleh Dinas Kesehatan dan BPOM Provinsi Gorontalo masih berlangsung. Hasil laboratorium nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah keluhan siswa berkaitan dengan makanan MBG, atau justru disebabkan faktor lain di luar konteks program tersebut.
Dengan sidak yang dilakukan secara langsung, Idah ingin memastikan bahwa setiap tahapan program MBG di SPPG Mulyonegoro berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, mulai dari rantai pengadaan sampai penyajian kepada penerima manfaat.
Langkah pengawasan yang diperketat, dokumentasi menu yang jelas, serta evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar program MBG tetap dipercaya publik dan memberikan manfaat kesehatan secara aman bagi anak-anak.
