jurnalistik.co.id – Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus menegaskan bahwa partainya tidak “candu” pada kekuasaan. Pernyataan itu ia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan parpol lain terkait posisi politik PDI-P.
Deddy menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pada Sabtu (20/6/2026). Ia menekankan bahwa PDI Perjuangan tidak mendasarkan pilihan politiknya pada dorongan untuk selalu berkuasa, baik saat menang maupun ketika berada di luar pemerintahan.
“Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,” ujar Deddy. Ia menegaskan, PDI Perjuangan bukan partai yang selalu ingin berada dalam lingkar kekuasaan, termasuk sebagaimana pernyataan itu ia sematkan kepada Golkar.
Deddy mengakui bahwa posisi di dalam pemerintahan memberi keuntungan bagi partai politik. Menurutnya, berada di pemerintahan membuka akses terhadap kekuasaan, sehingga partai dapat memanfaatkan posisi tersebut untuk berbagai agenda politiknya.
Meski demikian, Deddy mengatakan ia justru heran jika ada pihak yang mempersoalkan partai yang memilih berada di luar pemerintahan. Ia menilai, sikap tersebut tidak selaras dengan prinsip saling menghormati keberadaan parpol di berbagai posisi.
“Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,” kata Deddy.
Di sisi lain, Deddy menyinggung pernyataan terkait “apa yang diseimbangkan” sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhamad Sarmuji. Ia menyebut, jawaban dari pertanyaan tersebut sudah sangat jelas karena berkaitan dengan fungsi checks and balances DPR dalam jalannya pemerintahan dan penggunaan kekuasaan.
Dalam penjelasannya, Deddy menilai bahwa dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit untuk membayangkan fraksi-fraksi tersebut mampu dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan ataupun memberikan pendapat yang berbeda. Ia berpendapat, situasi semacam itu berpotensi mengurangi ruang pengawasan di tingkat legislatif.
“Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda,” ujar dia.
Deddy kemudian mempertanyakan konsekuensi politik dari kondisi tersebut bagi kualitas pengawasan DPR. “Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” tambah Deddy.
Menurutnya, menjadi penyeimbang tidak harus dimaknai sebagai sikap berseberangan secara otomatis dengan pemerintah. Ia menyatakan PDI-P tetap akan mendukung kebijakan yang dianggap baik, namun tidak menutup kemungkinan menyampaikan kritik, masukan, atau pandangan berbeda apabila diperlukan.
“PDI-P, kata dia, tetap akan mendukung kebijakan yang dianggap baik, tetapi juga menyampaikan kritik, masukan, atau pandangan berbeda jika diperlukan,” jelas Deddy.
Selain itu, Deddy mengemukakan pandangannya mengenai dampak jika seluruh partai berada dalam pemerintahan. Ia menilai, bila keadaan seperti itu terjadi, maka fungsi checks and balances yang semestinya dijalankan DPR dapat berpindah ke ruang publik melalui demonstrasi.
“Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi,” ucap dia.
Untuk menguatkan pandangannya, Deddy meminta publik menilai keberanian partai-partai yang memiliki menteri di kabinet dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan atau pejabat yang mereka miliki. Ia menilai, ukuran keberanian kritik dapat dilihat dari respons saat kritik harus disampaikan, termasuk terhadap menteri mereka sendiri atau pemerintahan secara umum.
“Coba cek, apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum?” ujar dia.
Lebih lanjut, Deddy mengaku kerap mendengar keluhan dari sesama anggota DPR. Keluhan itu, menurutnya, datang dari anggota yang merasa tidak leluasa menyampaikan pandangan karena posisi partainya berada dalam pemerintahan.
Pernyataan Deddy ini sekaligus menegaskan posisi politik PDI-P sebagai partai yang berupaya memainkan peran penyeimbang dalam mekanisme demokrasi. Ia melihat fungsi pengawasan DPR sebagai ruang penting untuk menjaga checks and balances, sehingga kritik dan pendapat yang berbeda tetap memiliki tempat dalam proses politik.
Dalam konteks itulah, Deddy menegaskan bahwa PDI Perjuangan memilih orientasi yang tidak berangkat dari candu kekuasaan, melainkan dari kebutuhan untuk menghadirkan kontrol dan pengimbangan dalam jalannya pemerintahan.
