jurnalistik.co.id – Pejabat kepolisian Thames Valley Police, Chief Constable Jason Hogg, mengatakan akan mempertimbangkan langkah hukum untuk menahan kemungkinan pembebasan dini dua pelaku pembunuhan PC Andrew Harper. Ia menyebut pembahasan itu berlangsung bersama Police Federation of England and Wales dan juga mempertimbangkan respons opini publik.
Dalam pernyataannya kepada BBC, Hogg mengatakan ia sedang berdiskusi dengan Police Federation terkait upaya legal yang mungkin ditempuh. Ia menambahkan, pandangan publik mengenai rencana pembebasan dini tersebut dinilainya “overwhelming”.
Hogg menegaskan bahwa keputusan untuk bergabung atau tidak dalam upaya hukum akan bergantung pada masukan hukum. “Saya perlu mendapatkan nasihat hukum,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia “tentu mempertimbangkan” kemungkinan tersebut.
Polisi yang dimaksud dalam perkara ini adalah dua orang yang menjadi penumpang di mobil pada malam ketika PC Andrew Harper meninggal. Andrew Harper tewas pada 2019 saat bertugas, setelah diseret oleh kendaraan di sebuah jalan pedesaan di Berkshire.
Kejadian itu terjadi ketika tiga remaja melarikan diri setelah insiden pencurian quad bike. Dalam kronologi yang disebutkan, Henry Long menjadi pengemudi kendaraan, sementara Jessie Cole dan Albert Bowers menjadi dua penumpang di dalam mobil.
Di pengadilan, Jessie Cole dan Albert Bowers dijatuhi hukuman 13 tahun penjara untuk dakwaan manslaughter. Mereka disebut dapat mengajukan pembebasan dini setelah menjalani setengah dari masa hukuman yang dijatuhkan.
Sementara itu, Henry Long menerima hukuman 16 tahun penjara. Ia disebut tidak memenuhi syarat untuk pembebasan dini dalam skema yang sama.
Hogg juga mendorong pemerintah untuk meninjau kembali posisinya. Dalam wawancara pada program Today, ia menyatakan memahami tantangan krisis kapasitas penjara, namun menilai garis kebijakan yang telah ditetapkan saat ini tidak selaras dengan situasi kasus PC Harper.
Ia menjelaskan bahwa dalam skema pembebasan dini di Inggris dan Wales, narapidana yang dikecualikan hanya mencakup mereka yang dihukum atas pembunuhan, pemerkosaan, grooming, dan kejahatan seksual anak yang serius. Menurutnya, pihak yang dihukum karena manslaughter tetap dapat mengikuti skema tersebut.
“Saya sepenuhnya memahami tantangan terkait krisis sistem penjara,” ujarnya. Namun ia menilai keputusan mengenai batas pengecualian tersebut membuat pelepasan lebih awal bagi mereka yang merenggut nyawa warga negara menjadi “perverse”.
Ia juga mengingatkan bahwa aturan baru yang menargetkan tindak pidana terhadap pekerja layanan darurat tidak berlaku surut terhadap putusan yang dijatuhkan pada pelaku PC Harper. Hogg mengatakan ia memahami bahwa hukum tidak bersifat retrospektif, tetapi pembebasan dini tetap dipandangnya janggal.
Kasus ini terkait dengan kampanye setelah kematian PC Harper oleh jandanya, Lissie. Menurut pemberitaan, Parlemen kemudian meloloskan “Harper’s Law” yang membuat putusan wajib berupa hukuman penjara seumur hidup bagi pelaku yang membunuh pekerja layanan darurat.
Aturan tersebut juga disebut menggandakan batas maksimum hukuman bagi tindakan yang menyerang polisi atau pekerja layanan darurat lainnya, dari 12 bulan menjadi dua tahun. Meski demikian, perubahan yang diperkenalkan pada 2022 tidak diberlakukan secara retrospektif untuk vonis yang sudah dijatuhkan kepada para pelaku PC Harper.
Organisasi Police Federation pun menyampaikan bahwa pihaknya sedang menilai kemungkinan upaya hukum. Aileen O’Connor, ketua cabang Thames Valley Police Federation, mengatakan organisasinya tengah mengeksplorasi apakah tindakan legal bisa menjadi opsi.
Berita Terkait
Jika jalan tersebut dinilai memungkinkan, O’Connor menyatakan pihaknya akan mendukung dengan penuh. Ia juga menekankan bahwa bentuk tantangan hukum, termasuk substansi yang akan diperbincangkan dalam forum hukum, merupakan kewenangan para spesialis, barrister, dan pihak di bidang hukum.
Menurut O’Connor, bila terdapat dasar untuk menantang kebijakan, mereka akan menempuhnya. Pernyataan ini muncul setelah Hogg menyebut bahwa Police Federation sedang mempertimbangkan langkah hukum, sementara ia sendiri masih menunggu nasihat hukum untuk menentukan apakah akan bergabung.
Dari sisi pemerintah, sentencing minister Jake Richards menyatakan pemerintah tidak seharusnya memusatkan pengecualian pada kasus individual. Ia menegaskan penilaian pengecualian dilakukan dalam kerangka kelompok tindak pidana, bukan berdasarkan satu perkara tertentu.
Richards juga menyebut bahwa manslaughter tidak termasuk kejahatan yang dikecualikan dari skema pembebasan dini. Ia merujuk pada pembaruan daftar pengecualian yang dirilis Kementerian Kehakiman, di mana narapidana untuk sejumlah kategori kejahatan tertentu tidak lagi memenuhi syarat.
Dalam daftar pengecualian yang baru, disebutkan bahwa pemerkosa tidak lagi berpeluang mengikuti pembebasan dini. Selain itu, mereka yang dihukum atas kejahatan seksual anak, grooming, serta konspirasi yang terkait kejahatan tersebut juga disebut tidak lagi eligible.
Pada saat yang sama, pembunuh dan teroris sudah sejak awal tidak termasuk dalam skema pembebasan dini. Richards menekankan bahwa memilih dua individu dalam kelompok perbuatan yang berbeda akan keliru, tidak tepat, dan juga tidak sesuai ketentuan hukum.
Ia menilai keputusan yang membuat dua pelaku tersebut tetap harus mengikuti rezim baru mulai Oktober adalah langkah yang benar. Richards menambahkan, jika ada tantangan hukum, prosesnya akan berlangsung di High Court karena keputusan menteri akan ditinjau oleh pengadilan.
Dalam mekanisme peninjauan tersebut, hakim perlu diyakinkan bahwa pilihan pemerintah bersifat benar-benar tidak sah karena tidak memiliki kewenangan untuk memutus, atau dianggap terlalu tidak rasional hingga gagal dalam standar penilaian keputusan yang wajar. Richards juga menegaskan bahwa pengadilan tidak akan membatalkan kebijakan semata-mata karena hakim tidak menyukai pilihan yang dibuat.
Komisioner Metropolitan Police, Mark Rowley, menyampaikan bahwa perkara PC Harper berdampak “chilling effect” pada kepercayaan petugas kepolisian. Ia mengatakan, ketika polisi melihat sistem peradilan yang dinilai tidak siap mendukung keberanian petugas dalam menjalankan tugas, keyakinan itu ikut terkikis.
Sekretaris Kehakiman Alex Norris juga menyinggung rencana kebijakan pemerintah. Ia menyatakan pemerintah ingin melangkah lebih jauh, tetapi memperingatkan bahwa kondisi krisis kapasitas penjara akan mungkin memburuk jika jumlah narapidana yang bisa keluar lebih sedikit dari rencana.
Norris menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga yang terdampak skema pembebasan dini. Ia juga menegaskan pemerintah telah mampu membuat beberapa perubahan, namun perubahan selanjutnya perlu dibatasi agar tidak terjadi kekurangan tempat di penjara pada November.
Norris mengatakan bahwa sekitar 5.000 pembebasan tambahan akan terjadi dalam 10 gelombang mulai Oktober. Ia juga menjelaskan bahwa sekitar 1.000 narapidana tidak akan dibebaskan lebih awal sebagai hasil revisi terhadap skema.
Pemerintah, menurut pemberitaan, juga mengumumkan tambahan dana sebesar ÂŁ10 juta untuk layanan dukungan korban di lini depan. Paket ini mencakup layanan bantuan nasional baru.
Dengan latar tersebut, Hogg menegaskan ia dan Police Federation tengah membahas apakah ada dasar hukum yang dapat ditempuh. Sementara proses legal itu belum dipastikan, pembebasan dini yang direncanakan mulai Oktober membuat pertimbangan hukum menjadi isu yang mendapat sorotan luas.
Skema yang berlaku tetap menempatkan manslaughter sebagai kejahatan yang tidak otomatis dikecualikan, sehingga pelaku dengan vonis tersebut masih bisa memenuhi syarat setelah memenuhi ketentuan masa menjalani hukuman. Namun, dalam kasus PC Andrew Harper, Hogg dan pihak kepolisian menilai persoalannya bukan sekadar angka putusan, melainkan juga bagaimana kebijakan itu dipandang terhadap nyawa yang hilang saat menjalankan tugas.
