jurnalistik.co.id – Perangkat pemerintahan di Lombok Timur mengambil langkah antisipatif untuk mempercepat penanganan kekeringan menjelang musim kemarau 2026. Kebijakan itu disusun sebagai respons terhadap potensi gangguan iklim yang diperkirakan berdampak pada ketersediaan air bersih.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menetapkan status siaga darurat kekeringan untuk menghadapi ancaman dampak El Nino pada periode kemarau tahun ini. Penetapan tersebut diarahkan agar penanganan di lapangan dapat dilakukan lebih cepat sekaligus lebih tepat sasaran.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur, Lalu Mulyadi, menjelaskan bahwa keputusan pemerintah daerah mengacu pada prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Menurut dia, pemerintah juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat sebelum kebijakan diterapkan.
Rujukan prediksi BMKG dan koordinasi pemerintah pusat
Lalu Mulyadi menyatakan, pihaknya menerbitkan surat keputusan (SK) siaga darurat sesuai prediksi El Nino berdasarkan informasi BMKG. Ia menyampaikan hal itu pada Senin (13/7/2026), sebagaimana dilaporkan dari Antara.
Selain mengandalkan rujukan ilmiah, Pemkab Lombok Timur juga mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta sejumlah instansi terkait. Koordinasi itu dimaksudkan untuk mempersiapkan langkah antisipasi agar dampak El Nino tidak melebar ke wilayah yang lebih luas.
Dalam arahannya, BPBD menekankan bahwa antisipasi tidak cukup menunggu kondisi di lapangan berubah. Karena itu, penguatan mitigasi dilakukan sejak awal, sesuai dengan perkiraan BMKG terkait dinamika musim kemarau tahun ini.
Potensi kekeringan di delapan kecamatan
BPBD Lombok Timur telah memetakan delapan kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Keruak, Jerowaru, Sakra Timur, Sambelia, Sembalun, Pringgabaya, Suela, dan Wanasaba.
Pelaksana BPBD menilai bahwa jumlah wilayah terdampak masih dapat bertambah. Lalu Mulyadi menyebut potensi kekeringan dapat meluas hingga 11 kecamatan, sehingga pemetaan perlu terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi.
Berdasarkan perhitungan yang disusun, dampak El Nino pada tahun ini diperkirakan berada pada kategori moderat. Meski demikian, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih lama, sehingga perubahan pola cuaca berpotensi berpengaruh pada pasokan air.
Berita Terkait
Karena frekuensinya cenderung panjang, BPBD memilih memperkuat langkah mitigasi sejak sekarang. Pendekatan ini dilakukan agar respons darurat dapat berjalan lebih terstruktur ketika kebutuhan air mulai meningkat.
TRC memetakan sumber air untuk tanggap darurat
Setelah status siaga darurat ditetapkan, BPBD menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC). Tugas tim tersebut adalah memetakan sumber-sumber air yang masih bisa dimanfaatkan saat musim kemarau berlangsung lebih panjang.
Hasil pemetaan itu kemudian menjadi dasar dalam penanganan di lapangan. Dengan demikian, BPBD dapat menyesuaikan langkah sesuai kondisi masing-masing wilayah yang telah teridentifikasi berpotensi mengalami kekeringan.
Dalam skema penanganan, BPBD memusatkan perhatian pada ketersediaan air bersih yang dapat segera didorong untuk membantu masyarakat. Jika suatu wilayah memiliki sumber air bersih yang memungkinkan untuk segera dialirkan, maka fokus diarahkan pada pipanisasi.
Pola tersebut dilakukan dengan menyalurkan air langsung ke pemukiman warga. Cara ini dipilih ketika kondisi teknis memungkinkan, sehingga layanan air dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih teratur.
Opsi jika pipanisasi atau pengeboran tidak memungkinkan
Bila wilayah memiliki potensi air tanah, BPBD akan mengusulkan pengeboran sumur. Opsi ini dipandang relevan ketika akses air permukaan terbatas, sementara kebutuhan tetap harus dipenuhi selama periode kemarau.
Namun, jika kedua upaya tersebut tidak memungkinkan, BPBD akan mendistribusikan air bersih menggunakan mobil tangki. Lalu Mulyadi menegaskan bahwa distribusi tangki menjadi alternatif ketika penyaluran melalui pipanisasi maupun pengeboran tidak dapat dilakukan.
Saat ini, BPBD menyiapkan lima mobil tangki yang siap beroperasi setiap hari. Kesiapan armada tersebut dimaksudkan agar respons darurat dapat dilakukan tanpa menunggu terlalu lama ketika permintaan meningkat di titik-titik terdampak.
Selain lima unit yang sudah disiapkan, BPBD juga dapat mengerahkan hingga 30 mobil tangki bila kebutuhan di lapangan bertambah. Langkah penambahan armada disesuaikan dengan perkembangan kondisi di wilayah-wilayah yang terdampak, sehingga distribusi dapat mengikuti ritme kebutuhan masyarakat.
Dengan langkah pemetaan dan kesiapan distribusi yang disiapkan sejak dini, Pemkab Lombok Timur berupaya menjaga keberlangsungan layanan air bersih selama musim kemarau 2026. Kebijakan status siaga darurat diharapkan membuat penanganan kekeringan berjalan lebih cepat, terarah, dan mampu menjawab potensi meluasnya wilayah yang membutuhkan dukungan.
