jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan tim penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) akan diperkuat dengan skema operasi udara serta hujan buatan. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat pemadaman di kawasan yang dinilai sulit dijangkau dari jalur darat.
Kepala BPBD Lampung Rudy Sjawal Sugiarto mengatakan pihaknya telah menggeser fokus dari tahap pemantauan menuju pelaksanaan koordinasi dan tindakan. Ia menyebut sedang berkoordinasi dengan BNPB untuk mempercepat penanganan melalui operasi udara.
“Kita bukan monitor lagi, kita sudah bergerak. Saya lagi berkoordinasi dengan BNPB terkait percepatan penanganan melalui operasi udara ,” ujar Rudy saat dikonfirmasi pada Sabtu (22/8/2026).
Rudy menjelaskan, sebelumnya Pemprov Lampung telah merencanakan pelaksanaan hujan buatan pada Senin (24/8/2026). Namun, kebakaran yang kini melanda TNWK berpotensi membuat rencana tersebut dipercepat sesuai perkembangan di lapangan.
“Kita tinggal menunggu rekomendasi dari BMKG. Rencana memang kita Senin itu hujan buatan, kalau operasi udara ini kan terkait dengan adanya awan,” kata Rudy.
Menurut informasi BMKG yang menjadi rujukan penjadwalan, masih terdapat awan yang siap untuk disemai di lokasi pelaksanaan hujan buatan. Rudy menyampaikan bahwa pemantauan juga dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk pengamatan dari satelit dan data Pusdalops.
“Kalau saya monitor dari satelit, dari Pusdalops kita, masih ada awan,” ujarnya.
Selain mempertimbangkan ketersediaan awan, BPBD menilai kondisi medan menjadi alasan penting mengapa operasi udara dipilih sebagai opsi yang mendukung. Rudy menyebut lokasi di Lampung Timur dengan karakter kawasan TNWK membuat akses darat menjadi tantangan, sehingga penanganan darat tidak selalu memungkinkan berjalan cepat.
Berita Terkait
“Di Lampung Timur, di Taman Nasional ini ternyata lokasinya agak sulit terjangkau, kalau melalui darat susah. Harapannya hanya operasi udara,” ungkap Rudy.
Di luar hujan buatan, Rudy menyatakan opsi lain berupa water bombing juga masih dibahas bersama BNPB. Meski demikian, efektivitasnya masih dipertimbangkan karena ada rencana operasi modifikasi cuaca dalam waktu dekat.
“Kalau water bombing melihat posisinya masih jadi pertimbangan karena sepertinya kurang efektif, karena selang satu hari kita mau ada hujan buatan. Tapi nanti mana yang lebih cepat duluan,” ujar Rudy.
Ia juga menjelaskan bahwa di lapangan, petugas gabungan menghadapi sejumlah kendala operasional selama penanganan awal. Kondisi yang disebut ekstrem membuat upaya pemadaman dan pengendalian tidak hanya bergantung pada peralatan, tetapi juga pada akses menuju titik api.
Rudy menyebut persoalan yang terjadi meliputi minimnya sumber air, adanya angin kencang, serta titik api yang harus ditempuh dengan berjalan kaki. Situasi seperti ini membuat respons penanganan perlu disesuaikan agar tindakan di lokasi dapat berjalan dalam tempo yang realistis.
BPBD Lampung, kata Rudy, telah mengirim personel untuk melakukan monitoring sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan tim yang berada di kawasan tersebut. Penguatan koordinasi ini dimaksudkan agar peran tiap unsur bisa saling melengkapi dalam menghadapi kondisi darurat karhutla.
“Penanganan teknis tentunya ada di kabupaten setempat. Kita merumuskan kebijakan pendampingan dan penguatan untuk penanganan jika terjadi karhutla. Kita juga kirim relawan-relawan ke sana,” kata Rudy.
Dengan demikian, BPBD Lampung menempatkan langkah operasi udara dan hujan buatan sebagai bagian dari strategi yang bersandar pada rekomendasi BMKG serta kebutuhan percepatan di TNWK. Rangkaian koordinasi dengan BNPB diharapkan dapat menentukan kapan skema hujan buatan maupun opsi lainnya dijalankan, termasuk mempertimbangkan mana yang paling cepat membantu memutus penyebaran api di lokasi yang sulit diakses.
