jurnalistik.co.id – Jakarta, Senin (10/8/2026), Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyampaikan sejumlah wilayah yang dinilai paling perlu diwaspadai menyusul meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, ia menyoroti konsentrasi titik rawan serta upaya penanganan yang dijalankan pemerintah.
Djamari menyebut ada enam provinsi yang termasuk kategori paling kritis. Pernyataan itu ia sampaikan langsung saat menjelaskan peta risiko di berbagai daerah.
“Daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis ada enam provinsi yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau,” ujar Djamari.
Ia juga menegaskan bahwa karhutla tidak berhenti di wilayah provinsi tersebut. Di luar enam provinsi kritis itu, kebakaran juga melanda kawasan Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, Gunung Bromo di Jawa Timur, serta Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat.
Secara nasional, Djamari menyebut luas kebakaran mencapai 107.000 hektare hutan dan lahan. Angka tersebut dihubungkan dengan kondisi cuaca yang dipengaruhi fenomena El Nino sejak awal Agustus 2026.
“Kita menghadapi El Nino yang kuat, yang sudah berlaku dan mulai berlaku sekarang sampai dengan awal September atau awal Oktober yang akan datang,” kata Menko Polkam.
Menurut Djamari, pemerintah merespons situasi itu dengan memperkuat penanganan di udara agar penyebaran api tidak makin meluas. Langkah penanggulangan melalui pengerahan armada udara dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan.
Dalam upaya tersebut, pemerintah menyiapkan 43 helikopter untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah. Selain helikopter, penanganan juga didukung dengan sekitar 10 hingga 15 pesawat sayap tetap atau fixed wing yang berperan membantu operasi di area yang terdampak.
Operasi udara dan modifikasi cuaca
Berita Terkait
Djamari menjelaskan bahwa salah satu metode yang dipandang efektif adalah operasi modifikasi cuaca (OMC). Namun, pelaksanaan OMC untuk memicu hujan buatan tidak dapat dilakukan sembarangan karena harus didukung kondisi atmosfer yang memungkinkan.
Ia menyatakan bahwa OMC hanya dapat dilakukan apabila terdapat awan potensial yang bisa disemai. Karena itu, pemerintah terus memantau perkembangan dan perubahan kondisi cuaca untuk menentukan kapan OMC dapat diterapkan.
“Kita berharap dalam minggu ini sampai dengan tanggal 18 Agustus yang akan datang kita menemukan awan hujan sehingga kita bisa menggunakan OMC,” ujar Djamari.
Dari penjelasan tersebut, keputusan penggunaan OMC bergantung pada hasil pemantauan cuaca yang menunjukkan adanya awan hujan yang dapat diproses untuk penambahan curah hujan. Dengan pendekatan ini, operasi di udara tetap diarahkan untuk memaksimalkan peluang pengendalian karhutla.
Penanganan darat dan penguatan koordinasi
Upaya penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan operasi udara. Pemerintah juga mengintensifkan operasi darat, terutama pada lokasi yang mulai menghadapi keterbatasan ketersediaan air.
Djamari menyebut penanganan di darat dilakukan dengan memanfaatkan tangki fleksibel atau alat penampung air sementara. Peralatan tersebut digunakan untuk menampung air dalam jumlah besar terlebih dahulu sebelum dialirkan ke titik-titik kebakaran.
Selain menyiapkan perangkat, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Koordinasi itu ditujukan agar pengerahan personel, distribusi peralatan, hingga pelaksanaan tindakan di lokasi dapat berjalan secara optimal.
Dengan kombinasi operasi udara, dukungan pesawat sayap tetap, penerapan prinsip OMC yang bergantung pada kondisi awan potensial, serta penguatan logistik di darat, pemerintah berupaya menekan dampak karhutla. Langkah-langkah tersebut dipaparkan dalam konteks El Nino yang dinilai kuat dan masih berpotensi memengaruhi cuaca hingga awal September atau bahkan awal Oktober mendatang.
Di tengah kondisi itu, Djamari menegaskan bahwa perhatian khusus diarahkan pada enam provinsi yang ia sebut sebagai wilayah paling kritis. Fokus tersebut berangkat dari kebutuhan pengendalian lebih cepat agar kebakaran tidak meluas, termasuk pada kawasan Gunung Gede Pangrango, Gunung Bromo, dan Gunung Rinjani yang juga disebut terdampak.
