jurnalistik.co.id – Pemerintah menyatakan telah membentuk sejumlah posko untuk mempercepat penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta mengonsolidasikan bantuan dari berbagai daerah. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, posko tersebut juga berfungsi sebagai pusat pengumpulan logistik yang dikirim menuju wilayah terdampak.
Pratikno menjelaskan hal itu saat rapat koordinasi pascabencana di NTT bersama pimpinan kementerian/lembaga lainnya. Ia menyampaikan bahwa pada hari kedua, posko dimaksud sudah terbentuk.
Dalam penjelasannya, Pratikno menyebut adanya posko di tingkat pemerintah pusat yang kemudian terhubung dengan mekanisme konsolidasi nasional. “Dalam hari kedua ini sudah terbentuk posko. Pemerintah pusat ada posko, posko nasional,” kata Pratikno, seraya menjelaskan bahwa Kepala BNPB akan menyampaikan alur bantuan yang masuk.
Ia menambahkan, bantuan logistik dari Jakarta serta pengiriman dari daerah lain akan terkonsolidasi lebih dahulu di Halim, sebelum diarahkan ke lokasi terdampak. “Nanti Pak Kepala BNPB sampaikan bahwa bantuan logistik dari Jakarta, dari daerah lain terkonsolidasi nanti di Halim, dikirimkan ke sini,” ucapnya.
Selain posko di tingkat pusat, Pratikno mengatakan bahwa upaya penanganan juga dilakukan melalui pembentukan posko di sejumlah daerah. Ia menyebut contoh di Labuan Bajo dan Maumere, yang ikut berperan dalam pengawalan penanganan tanggap darurat.
Pratikno juga menegaskan keterlibatan pemerintah daerah dalam membangun posko di wilayah masing-masing. “Dan juga pemprov dan pemkab juga membuat posko-posko. Posko ini akan mengawal sinkronisasi program untuk tanggap darurat ini,” lanjutnya.
Menurut Pratikno, fokus berikutnya tidak hanya berhenti pada konsolidasi bantuan. Pemerintah saat ini juga menempatkan perhatian pada penyelamatan serta pertolongan bagi korban yang terdampak gempa.
Berita Terkait
Ia kemudian memaparkan rencana pemulihan yang mencakup perbaikan infrastruktur agar kembali berfungsi. “Apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet, ya, dan lain-lain, itu recover dalam waktu sesingkat-singkatnya,” katanya, menekankan percepatan pemulihan layanan dasar.
Pratikno juga menegaskan perlunya membangun ketangguhan agar wilayah yang mengalami bencana memiliki kemampuan menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. “Sekali lagi, bencana tidak bisa sepenuhnya kita hindari, tapi kita harus membangun pemda yang tangguh ya, masyarakat yang tangguh, infrastruktur yang tangguh, dan juga masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pratikno menyampaikan belasungkawa kepada korban. Ia mengajak seluruh jajaran masyarakat untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Ia menutup dengan pernyataan agar respons kedaruratan segera dijalankan secara cepat serta pemulihan berikutnya dapat terus bergerak. “Mohon kepada seluruh jajaran masyarakat untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, segera melakukan aksi cepat dalam tanggap darurat dan mendukung secepatnya rehabilitasi dan rekonstruksi,” ucap Pratikno.
Perlu diketahui, gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Dampaknya dilaporkan menelan korban jiwa, membuat ribuan orang mengungsi, serta menyebabkan ratusan bangunan mengalami kerusakan.
Dalam rapat koordinasi pascabencana itu, Pratikno menekankan bahwa pembentukan posko bukan hanya urusan penempatan di lapangan, melainkan bagian dari pengaturan alur. Dengan posko pusat yang terhubung ke mekanisme konsolidasi nasional, proses penyaluran bantuan dapat dipetakan lebih jelas, termasuk bagaimana bantuan yang masuk akan dilaporkan dan diarahkan.
Ia juga menggambarkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dilakukan melalui posko-posko di wilayah masing-masing untuk menjaga kesinambungan penanganan tanggap darurat. Contoh yang disebut mencakup Labuan Bajo dan Maumere, yang ikut berperan dalam pengawalan di daerah, sehingga sinkronisasi program antara pemprov, pemkab, dan pemerintah pusat berjalan selaras.
Selain penataan logistik dan pengawalan bantuan, fokus berikutnya diarahkan pada penyelamatan korban serta percepatan pemulihan fasilitas yang terdampak. Pemerintah menargetkan perbaikan infrastruktur serta layanan dasar agar fungsi kembali berjalan, mulai dari akses transportasi hingga fasilitas kesehatan, dukungan kelistrikan, serta jaringan komunikasi termasuk internet. Di saat yang sama, pemerintah mengingatkan pentingnya membangun ketangguhan agar wilayah dan masyarakat memiliki kemampuan menghadapi kejadian serupa di masa mendatang, sekaligus terus bergerak mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi.
