jurnalistik.co.id – Metropolitan Police menyatakan tidak akan mengambil tindakan lanjutan terhadap pemimpin Partai Hijau, Zack Polanski, setelah ia mengunggah ulang foto terkait gambar guillotine.
Dalam keterangan resminya, polisi menyebut tidak yakin bahwa tindakan membagikan foto tersebut memenuhi unsur pelanggaran.
Meski demikian, polisi juga menambahkan poin lain terkait foto yang diunggah ulang Polanski di ruang publik.
Foto dan respons aparat
Foto yang menjadi sorotan menampilkan seorang pria mengenakan kaus bergambar guillotine dengan slogan, “we’re only making plans for Nigel”.
Polisi menegaskan bahwa mereka tidak melihat pembagian ulang foto itu sebagai tindak pidana yang patut dikenai proses lanjutan terhadap Zack Polanski.
Namun, aparat menyatakan bahwa unsur “memakai kaus tersebut” perlu dicatat sebagai tindak kejahatan, lalu polisi melakukan rujukan laporan ke kepolisian yang berwenang atas wilayah lokasi foto diambil.
Keterangan itu menyebut laporan perkara telah diteruskan kepada Avon and Somerset Police, yang mencakup Bristol, tempat foto tersebut diambil.
Pernyataan Zack Polanski
Menanggapi perhatian publik, Zack Polanski mengatakan bahwa ia telah melakukan kesalahan yang tidak disengaja saat mengunggah ulang gambar itu kepada pengikut di media sosial.
Ia menyebut tindakannya sebagai “inadvertent mistake”.
Dengan demikian, fokus pembahasan di sisi aparat tidak sepenuhnya diarahkan pada pengunggahan ulang foto, tetapi juga pada aspek pelanggaran yang terkait dengan pakaian yang dikenakan pada gambar.
Polisi juga mengindikasikan bahwa mereka membedakan antara penilaian atas tindakan membagikan foto dan pencatatan atas penggunaan kaus bergambar guillotine seperti yang tampak di unggahan tersebut.
Berita Terkait
Komentar dari pihak lain
Di tengah respons kepolisian, juru bicara Reform UK turut memberikan komentar bernada kritik.
Ia mengatakan: “Once again we see that we are living in two tier Britain.”
Ungkapan tersebut mencerminkan penilaian bahwa kasus yang menyangkut unggahan Polanski tidak sepenuhnya dipahami dengan standar yang sama sebagaimana dipersepsikan publik.
Sementara itu, Metropolitan Police tetap pada sikapnya bahwa tidak akan ada langkah lanjutan terhadap Polanski terkait unggahan ulang yang dimaksud.
Menurut keterangan yang dipublikasikan, dasar pertimbangan aparat adalah keyakinan bahwa berbagi gambar tersebut tidak memenuhi dugaan pelanggaran.
Namun, rujukan yang dilakukan untuk Avon and Somerset Police menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek lain dalam rangkaian kejadian, khususnya terkait “pemakaian” kaus bergambar guillotine yang tercantum dalam foto.
Kasus ini kemudian menjadi sorotan karena memadukan dinamika unggahan media sosial dengan interpretasi penegak hukum mengenai batas antara konten yang dibagikan dan unsur yang dianggap berhubungan langsung dengan tindak kejahatan.
Dengan keputusan “tidak ada tindakan lanjutan” terhadap Zack Polanski, proses berikutnya yang menunggu adalah tindak lanjut pada aspek yang dirujuk kepada kepolisian setempat, sesuai dengan wilayah tempat foto diambil.
Di saat yang sama, pernyataan Polanski tentang “inadvertent mistake” mempertegas bahwa ia menilai unggahan ulang tersebut sebagai tindakan yang tidak disengaja, bukan sikap yang direncanakan.
Bagi publik, perbedaan penilaian antara pengunggah ulang dan pencatatan unsur yang terlihat dalam gambar menjadi bagian penting dari cara kasus ini akan dipahami, baik dalam kacamata hukum maupun debat politik yang menyertainya.
Dalam penjelasan yang disampaikan, aparat juga menekankan bahwa penilaian mereka tidak berhenti pada ada atau tidaknya unggahan ulang, melainkan melihat bagaimana tindakan itu dipandang dari sudut pandang ketentuan yang relevan. Metode yang dipakai adalah memisahkan persoalan “membagikan” dari aspek lain yang terlihat pada unggahan, sehingga keputusan untuk tidak meneruskan perkara lanjutan tetap disertai catatan atas elemen tertentu yang tampak pada foto.
Di ruang publik, respons yang muncul kemudian berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas: sebagian menyoroti sikap penegak hukum yang membatasi langkah lanjutan, sementara pihak lain menilai cara kasus tersebut dipahami dapat mencerminkan persepsi tentang standar yang berbeda antara kelompok yang berkuasa dan yang tidak. Dengan adanya komentar Reform UK dan pernyataan Zack Polanski tentang “inadvertent mistake”, percakapan yang beredar turut memperkuat pemisahan antara niat pengunggah, interpretasi konten, dan tindak lanjut yang menunggu di otoritas setempat.
