jurnalistik.co.id – Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyatakan tidak akan ikut memberikan suara pada RUU assisted dying untuk Inggris dan Wales pada tahap Second Reading. Pernyataan itu berbeda dengan sikap pendahulunya, Sir Keir Starmer.
Dalam waktu sekitar dua pekan ke depan, anggota parlemen diperkirakan akan memperoleh kesempatan untuk membahas sekaligus melakukan pemungutan suara terkait Terminally Ill Adults (End of Life) Bill. RUU ini, menurut informasi yang dibahas, pada dasarnya identik dengan rancangan yang diajukan ke parlemen tahun lalu.
Tahun sebelumnya, RUU tersebut berhasil melewati Dewan Rakyat (House of Commons). Namun, ia kemudian mengalami jalan buntu di Dewan Lords (House of Lords) setelah jumlah amandemen yang masuk dinilai “unprecedented”, sehingga tenggat waktu habis.
Burnham menegaskan bahwa ia memiliki pandangan pribadi mengenai isu itu, tetapi keputusan tetap berada di tangan parlemen. Ia menempatkan posisinya sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan kehendak lembaga legislatif, baik jika hasil akhirnya mengarah pada perubahan hukum maupun tidak.
Dalam surat kepada anggota parlemen Partai Buruh pada Jumat, Burnham menuliskan bahwa perannya adalah memimpin pemerintahan untuk mengimplementasikan keputusan parlemen terkait area tersebut. Ia juga menekankan bahwa perdebatan harus berlangsung sebagai “free vote”, tanpa pengaruh berlebihan darinya sebagai perdana menteri.
Burnham menulis, “My role, as the prime minister, will be to lead a government that implements the will of Parliament in this area – whether that is to change the law or not.” Ia menambahkan, “I also do not want to unduly influence the debate as prime minister and for every colleague to know it is a genuinely free vote.”
Ia kemudian menjelaskan keputusan itu secara langsung melalui kalimat: “For these reasons, I have taken the decision that it is most appropriate for me not to vote at Second Reading.” Menurutnya, “there is no single right position” dan ini merupakan “an incredibly important and personal debate”.
Burnham juga menegaskan sikap terhadap perbedaan pandangan. Ia menulis, “It is vital that those different views are treated with dignity and respect,” sambil menunjukkan bahwa berbagai sudut pandang harus diperlakukan dengan layak.
Berita Terkait
Jika abstensi Burnham menjadi pergeseran dari dukungan yang diberikan Starmer saat masih menjabat perdana menteri, pemerintah tetap menyatakan posisinya netral sebagai satu entitas. Starmer, saat berstatus PM, memilih mendukung RUU terdahulu, tetapi tidak berkampanye untuknya dan memilih sikap resmi “neutral”.
Dari sisi pandangan, Burnham pernah menunjukkan kecenderungan mendukung assisted dying pada tingkat prinsip ketika menjabat sebagai walikota Greater Manchester. Namun, pada Juni, ia mengatakan implementasi aturan semacam itu akan menantang, terutama sebelum perbaikan dilakukan pada layanan sosial dan perawatan paliatif.
Skema assisted dying yang diusulkan dalam RUU ini memungkinkan orang dewasa berusia di atas 18 tahun yang diperkirakan akan meninggal dalam waktu enam bulan untuk menerima bantuan mengakhiri hidupnya. Ketentuan tersebut juga dibarengi “certain safeguards” yang menjadi bagian dari rancangan kebijakan.
Menteri dalam pemerintahan, menurut arahan Burnham, boleh menggunakan hak suara mereka sesuai pilihan masing-masing. Akan tetapi, ia juga menyampaikan bahwa mereka “should avoid being part of the public debate and should not express views about the implications of the bill for their department’s responsibilities”.
Di tingkat kesehatan, Yvette Cooper—yang pernah bertindak sebagai Health Secretary—telah memilih mendukung assisted dying. Sementara itu, pendahulunya Wes Streeting sebelumnya secara terbuka menyampaikan kekhawatiran mengenai dampaknya bagi NHS.
Para pendukung RUU assisted dying yang dibawa oleh anggota parlemen Partai Buruh Lauren Edwards menargetkan agar RUU dapat lolos di House of Commons tanpa amandemen. Alasannya, jika RUU diubah di Commons, kekuatan berdasarkan Parliament Acts tidak dapat digunakan untuk mengesahkan kebijakan tersebut apabila Lords menolak.
Di kubu pendukung, harapannya Lords akan memilih mendukung rancangan tersebut ketika diberikan pilihan antara sejumlah amandemen yang lebih bersifat skeptis versus RUU yang sepenuhnya tidak diubah. Pada putaran sebelumnya, Lords diketahui telah menampung lebih dari 1.200 amandemen, terutama dari pihak yang menentang, sebelum proses tahun lalu kembali terhenti.
Reaksi keras juga datang dari kampanye publik. Dame Esther Rantzen, penggiat assisted dying yang memiliki kanker terminal, menuduh pihak penentang berupaya melakukan “sabotage” ketimbang melakukan penelaahan yang serius.
Sementara itu, pihak penentang berikrar untuk terus melakukan pemeriksaan atas RUU tersebut. Adapun untuk wilayah Skotlandia, rancangan RUU terpisah yang bertujuan melegalkan assisted dying juga telah ditolak oleh Scottish Parliament pada Maret 2026.
