jurnalistik.co.id – Robert Jenrick, tokoh Reform UK, mengumumkan rencana baru yang menargetkan keterlambatan layanan telepon di HM Revenue and Customs (HMRC). Usul ini memberikan kompensasi kepada wajib pajak yang harus menunggu terlalu lama sebelum panggilan mereka terjawab.
Dalam skema tersebut, warga yang menunggu lebih dari 30 menit saat menghubungi HMRC melalui telepon akan memperoleh kredit pajak sebesar £30 untuk mengurangi tagihan pajak mereka. Jenrick menjelaskan bahwa kebijakan itu dirancang sebagai insentif langsung agar HMRC memperbaiki kualitas layanan pada kanal telepon.
Untuk mencegah penyalahgunaan, kredit pajak itu akan dibatasi hanya pada dua kesempatan dalam satu tahun pajak. Dengan demikian, manfaat tidak diberikan tanpa batas, melainkan mengikuti aturan frekuensi yang ketat.
Kompensasi £30 untuk penundaan panggilan
Jenrick menyampaikan usulan ini dengan mengaitkannya pada penilaian bahwa penanganan HMRC terhadap wajib pajak dinilai tidak memadai. Ia menyebut perlakuan yang diterima warga “offensive to working people” dan mengatakan sudah “cukup” dengan kondisi tersebut.
“Frankly, it is offensive to working people and I have had enough,” kata Jenrick. Ia menegaskan pendekatannya bertujuan mendorong HMRC memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, bukan sekadar bergantung pada peralihan layanan ke kanal digital.
Ia juga menyatakan: “So, we will give HMRC a big incentive to actually provide proper customer service.” Menurut pengumumannya, jika HMRC terlambat merespons panggilan, pihak HMRC dapat diminta untuk mengembalikan atau menutup mekanisme kompensasi yang telah ditetapkan melalui kredit pajak itu.
Jenrick merinci mekanisme pemberian kredit tersebut dengan kalimat: “I’m announcing today that under a Reform government, if you spend more than half an hour waiting for HMRC to answer your call, you will get a £30 credit off your tax bill. If HMRC delay, they can repay.” Pernyataan ini menempatkan penundaan waktu respons sebagai pemicu utama kompensasi.
Target layanan dan kaitan dengan gaji pejabat
Selain kredit bagi wajib pajak, Reform UK juga berencana mengubah cara evaluasi kinerja di internal HMRC. Jenrick mengatakan bahwa gaji pejabat senior HMRC akan diikat pada target layanan pelanggan, sehingga penilaian kinerja tidak berhenti pada administrasi internal semata.
Rencana pengaitan gaji itu, menurut Jenrick, dimaksudkan agar staf benar-benar mengejar sasaran layanan dan merespons keluhan pelanggan secara lebih cepat. Ia menempatkan hubungan antara hasil layanan dan insentif finansial sebagai bagian dari strategi perbaikan.
Berita Terkait
Dalam presentasi kebijakannya, Jenrick menyinggung temuan-temuan yang sebelumnya pernah disorot secara tajam oleh lembaga pengawas parlemen. Ia merujuk pada laporan komite anggota parlemen pada Januari 2025 yang menilai praktik layanan HMRC kepada wajib pajak telah merusak kepercayaan publik.
Menurut ringkasan yang disebut, Public Accounts Committee menyatakan bahwa hampir 44.000 pelanggan pada tahun 2024 diputus tanpa peringatan setelah menunggu lebih dari satu jam. Laporan itu juga menyebut “HMRC’s treatment of taxpayers has damaged trust in the tax system”, serta menyoroti masalah layanan telepon yang membuat warga tidak mendapat respons memadai.
HMRC mengatakan ada perbaikan respons
Jenrick menampilkan temuan-temuan tersebut dalam konferensi media di pusat London. Ia juga mengingat bahwa temuan itu pada saat yang sama ditolak oleh kepala HMRC ketika itu, yang menyebut laporan tersebut “completely baseless”.
Di sisi lain, HMRC menyatakan bahwa mereka telah meningkatkan waktu respons setelah laporan yang sangat kritis pada Januari 2025. Pernyataan HMRC itu muncul sebagai tanggapan atas tuduhan bahwa organisasi berusaha “degrade its telephone service to drive taxpayers to digital channels”.
Meski demikian, Reform UK menilai masalah keterlambatan telepon tetap perlu ditangani dengan mekanisme yang lebih tegas. Usulan kredit pajak £30 menjadi cara untuk memastikan pengalaman wajib pajak di kanal telepon diperlakukan sebagai indikator kebijakan, bukan sekadar isu operasional yang bisa diabaikan.
Komitmen lain: perubahan aturan privasi
Dalam pengumuman yang sama, Jenrick menyampaikan janji lain terkait regulasi privasi data. Reform UK berencana menghapus aturan privasi di Inggris dengan pendekatan yang lebih “light-touch” terhadap perlindungan data, sebagai bagian dari upaya memangkas beban birokrasi bagi bisnis.
Jenrick menilai bahwa General Data Protection Regulation (GDPR), yang mengikuti kerangka Uni Eropa dan kemudian diadopsi sebagai hukum domestik setelah Brexit, telah “strangled” perusahaan teknologi serta usaha kecil. Menurutnya, rezim baru perlu dibuat dengan gaya regulasi yang lebih ringan agar tidak mengekang aktivitas bisnis.
Reform UK mengusulkan kerangka pengganti yang meniru aturan privasi model Selandia Baru. Partai tersebut menyatakan rezim “lightest-touch” yang mereka usulkan tetap diakui oleh Uni Eropa sebagai “adequate”. Dengan demikian, klaim Reform adalah perubahan regulasi tidak otomatis berarti memutus pengakuan standar dari pihak Uni Eropa.
Menanggapi rencana tersebut, Partai Buruh (Labour) menuduh Reform UK ingin menghapus “vital safeguards that protect people’s private data”. Labour juga menyebut rencana Reform “unworkable and unserious plans”, sehingga menganggap usulan perubahan privasi tidak realistis dan berisiko mengorbankan perlindungan data pribadi warga.
HMRC telah dihubungi untuk memberikan tanggapan atas rencana-rencana yang diumumkan Reform UK, termasuk mekanisme kompensasi bagi keterlambatan layanan telepon dan perubahan arah kebijakan terkait privasi data.
