jurnalistik.co.id – Di panggung politik, kenyamanan sering terdengar seperti tujuan. Namun, dalam logika kepemimpinan yang ingin tetap memberi manfaat, politik lebih tepat diposisikan sebagai pekerjaan yang menghasilkan dampak.
Dalam kolom yang dimuat Kompas.com, Ferril Dennys BAHLIL menilai pernyataan Bahlil Lahadalia soal Partai Golkar layak dibaca sebagai sinyal arah politik organisasi itu. Lahadalia menyebut Partai Golkar tidak terbiasa menjadi oposisi, dan pernyataan tersebut disampaikan saat Musyawarah Daerah XI DPD Golkar Sumatera Selatan pada awal Agustus 2026.
Lebih jauh, dari klaim “tidak terbiasa” itu, Lahadalia menegaskan dukungannya kepada pemerintahan hasil Pemilu 2024. Bagi penulis, klaim semacam ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait tradisi panjang posisi Golkar dalam hubungan dengan kekuasaan di berbagai fase rezim.
Sejak Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar lahir pada 20 Oktober 1964, organisasi ini digambarkan sebagai wadah bagi golongan fungsional atau golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Dalam uraian sejarahnya, Golkar juga tidak lepas dari cara negara mempraktikkan “demokrasi” pada masa Orde Baru.
Pada era Soeharto, Golkar masih disebut Golongan Karya, dan organisasi itu tetap terlibat dalam Pemilu sejak 1971. Di dalam kerangka Orde Baru, Golkar digambarkan sebagai sekrup penting kekuasaan, bahkan ketika rezim disebut berjalan dengan pola yang “seolah-olah demokrasi”.
Penulis menuliskan bahwa di bawah pola tersebut, Golkar mampu memenangkan Pemilu dari 1971 hingga 1997. Karena itu, urusan menang-kalah menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang sudah mapan, bukan sesuatu yang benar-benar bebas dari kendali politik.
Setelah gelombang demokratisasi menghantam rezim otoriter, nama Golkar kemudian mengalami perubahan: organisasi ini menjadi Partai Golkar pada tahun 1999. Perubahan itu disebut sebagai masa transisi yang “superberat”, karena Golkar identik dengan Soeharto dan Orde Baru, sehingga beban publik yang menempel ikut menentukan ruang gerak partai.
Titik lain yang disebut penulis adalah dekrit Presiden Abdurrahman Wahid yang memasukkan poin membekukan Golkar. Dekrit itu terbit pada 23 Juli 2001, dengan bunyi: “Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung”.
Namun, penulis menilai dekrit Gus Dur tidak mengubah banyak dalam praktiknya. Dekrit tersebut digambarkan hanya sebagai “macan kertas”, terutama ketika proses politik berikutnya berujung pada mekanisme impeachment yang justru membuat Golkar “selamat”.
Berita Terkait
Pada Pemilu 1999, Golkar diceritakan kalah dari PDI Perjuangan. Tetapi sejarah kemudian berputar: pada 2004, Golkar kembali menang pemilihan umum melalui kepemimpinan Akbar Tandjung, yang digambarkan kalem, dingin, dan licin—bahkan sulit dicari tandingannya.
Sesudah fase itu, penulis menyoroti jeda panjang ketika Golkar tidak lagi menjadi pemenang pada Pemilu 2009-2024. Meskipun demikian, pengalaman periode 1971-1997 tetap melekat dalam narasi, karena pada rentang itu Golkar disebut menentukan hitam dan putih Indonesia.
Dari situ, penulis menghubungkan doktrin kekaryaan dengan ideologi developmentalism yang menjadi tumpuan Soeharto. Ia kemudian mengajukan pertimbangan yang menurutnya wajar: partai yang mendominasi pemilu cenderung tidak berada di luar kekuasaan, sehingga posisi oposisi sering kali menjadi sesuatu yang berada di luar orbit pragmatis pemerintahan.
Dalam pengamatan penulis, setelah Orde Baru tumbang, Golkar tetap menunjukkan pola “selalu berada di dalam pemerintahan”. Lahadalia memakai bahasa yang selaras dengan tradisi organisasi itu, yakni “berkarya dan mengabdi”, yang dalam narasi kolom dimaknai sebagai orientasi untuk terhubung dengan kuasa, bukan menutup diri dari akses kebijakan.
Contoh yang disebut adalah Pemilihan presiden lewat MPR tahun 1999. Penulis menuliskan bahwa Golkar bergandengan tangan dengan Poros Tengah untuk menggolkan Gus Dur menjadi presiden, dan sejarah berpihak pada langkah tersebut karena Gus Dur menang melawan Megawati Soekarnoputri. Sejumlah kader beringin juga masuk kabinet, menandakan kedekatan hubungan dengan pusat eksekutif.
Pada 2004, Golkar digambarkan menghadapi situasi yang tidak sederhana: ketika mereka disebut menang Pileg, tetapi pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid keok di Pilpres oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Dalam fase berikutnya, Akbar Tandjung membawa Golkar menempati barisan oposisi di DPR, seolah mencoba memperankan checks and balances.
Namun, penulis menilai DNA Golkar tidak mudah berubah. Ia menekankan bahwa niat oposisi untuk memerankan peran kontrol sering menabrak kenyataan politik yang lebih pragmatis, sampai akhirnya arah itu bergeser lagi.
Di bagian penutup, penulis menyoroti peran Jusuf Kalla sebagai “mengambil alih” kemudi. Dengan konfigurasi politik tersebut, Golkar disebut belok kanan menjadi bagian dari sekrup pemerintahan SBY-JK, sehingga posisi oposisi yang sempat dibangun tidak bertahan lama.
Lewat rangkaian peristiwa itu, pesan kolom menjadi jelas: politik yang terlalu mengejar kenyamanan bisa mengabaikan arah substansi. Ketika organisasi memilih jalan “berkarya dan mengabdi”, ia sedang menyatakan bahwa setiap langkah harus berujung pada kebaikan yang bisa dirasakan, bukan sekadar permainan posisi.
Pada akhirnya, membaca sejarah Golkar menurut penulis berarti melihat konsistensi strategi dalam berelasi dengan kekuasaan—meski nama, era, dan konfigurasi berubah. Jika tujuan politik disambungkan dengan manfaat publik, maka pergulatan posisi tidak lagi hanya soal rasa aman, tetapi soal kontribusi nyata terhadap ruang hidup bersama.
