jurnalistik.co.id – Teheran terus menekan konsumsi energi di tengah krisis bahan bakar minyak (BBM) dan tekanan ekonomi yang kian terasa. Pemerintah Iran mulai menerapkan serangkaian langkah penghematan, salah satunya mengubah pola kerja pegawai dan membatasi jam kehadiran di kantor.
Mulai 23 September hingga akhir tahun kalender Iran pada akhir Maret 2027, jam kerja pegawai pemerintah ditetapkan mulai pukul 08.00 hingga 13.00 waktu setempat. Sisanya akan dipenuhi sesuai kontrak melalui pekerjaan daring dari rumah.
Di luar perubahan jam kerja, tiap instansi pemerintah juga diminta menyediakan skema mobilitas yang lebih hemat. Aturan yang diberlakukan mewajibkan satu hari dalam sepekan bagi pegawai dan manajer untuk menggunakan transportasi umum saat berangkat dan pulang bekerja.
Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah menteri dilaporkan mengunggah video yang memperlihatkan mereka menggunakan metro sebagai bagian dari kampanye tersebut. Dorongan agar warga mengurangi kendaraan pribadi turut diperkuat dengan kebijakan transportasi publik yang akan digratiskan.
Layanan metro dan bus rapid transit (BRT) juga dijadwalkan gratis hingga pertengahan November. Pemerintah berharap insentif ini dapat menurunkan konsumsi bensin, sekaligus mengurangi tekanan pada pasokan energi yang sedang bermasalah.
Untuk kendaraan dinas pemerintah, pemerintah juga menyiapkan transisi bertahap. Kendaraan dinas yang sudah tua akan diganti secara bertahap dengan kendaraan listrik, berbahan bakar gas, atau hibrida, meski proses penggantian itu diperkirakan memerlukan waktu bertahun-tahun.
Pembatasan aktivitas di sektor pendidikan dan penghematan energi gedung
Pemerintah juga mengatur pembukaan kembali universitas secara bertahap dan terbatas. Sejumlah perkuliahan akan dialihkan ke sistem daring sesuai pengaturan yang ditetapkan otoritas terkait.
Di sisi lain, kantor-kantor yang berhubungan dengan pemerintah diwajibkan mematikan pemanas dan lampu setelah jam kerja berakhir. Untuk sekolah, universitas, fasilitas kesehatan, serta layanan operasional lainnya, pengaturan mengikuti kebijakan tersendiri yang akan diumumkan kemudian.
Arahan kerja jarak jauh tersebut berangkat dari kebijakan yang sebelumnya disetujui Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Ia menandatangani arahan pada 12 September yang meminta lembaga pemerintah memfasilitasi kerja jarak jauh bagi pegawai yang memungkinkan, sebagai upaya mengurangi konsumsi bensin, listrik, dan gas alam pemerintah.
“Kami telah memulai penghematan konsumsi bersama pemerintah,” kata Pezeshkian, dilansir Al Jazeera . Pernyataan itu menempatkan kebijakan kerja dari rumah serta langkah penghematan bagi pegawai sebagai bagian dari upaya yang sejalan dengan permintaan penghematan energi kepada masyarakat.
Harga BBM naik, produksi dan konsumsi berselisih
Iran bukan kali pertama menghadapi masalah energi. Negara yang memiliki sumber daya melimpah tersebut berulang kali mengalami krisis yang berkaitan dengan buruknya pengelolaan dan infrastruktur yang sudah tua.
Namun, situasi makin tertekan karena perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Pada awal September, pemerintah Iran yang tengah menghadapi tekanan keuangan kembali menaikkan harga BBM untuk kuota tingkat ketiga, yang menjadi kenaikan kedua dalam waktu kurang dari setahun.
Berita Terkait
Dengan kebijakan itu, masyarakat harus membayar dua kali lipat untuk konsumsi bensin di atas 110 liter per bulan. Kendaraan impor serta sejumlah kategori mobil lainnya juga hanya mendapatkan akses ke tingkat harga BBM yang paling mahal.
Data produksi dan konsumsi memperlihatkan beratnya tekanan terhadap pasokan. Selama lima bulan pertama tahun Iran yang berakhir pada 22 Agustus, produksi bensin rata-rata mencapai 122 juta liter per hari, sementara konsumsinya mencapai 132 juta liter per hari.
Artinya, terdapat kekurangan pasokan sekitar 10 juta liter setiap hari. Pada paruh pertama bulan keenam tahun Iran tersebut, selisih antara produksi dan konsumsi juga berada di kisaran yang sama, yakni defisit sekitar 10 juta liter per hari.
Blokade laut dan serangan fasilitas energi
Keadaan menjadi makin sulit setelah blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan selatan Iran diberlakukan sejak Juli. Blokade itu menghentikan impor BBM yang sebelumnya membantu menutup kekurangan pasokan.
Blokade tersebut juga menghambat ekspor minyak Iran menggunakan supertanker yang melintasi Selat Hormuz, sehingga turut menekan pemasukan devisa negara. Meski demikian, minyak mentah Iran yang tersimpan di perairan terbuka di luar garis blokade masih secara bertahap dijual ke China.
Selain hambatan distribusi, serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas minyak dan gas, perusahaan petrokimia, serta depo-depo bahan bakar utama turut berdampak pada produksi dan penyaluran energi Iran.
Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad pada awal September menyatakan, “Sebagian besar kapasitas produksi kini telah dipulihkan secara signifikan, dan prosesnya terus berlanjut.” Pernyataan tersebut muncul di tengah upaya pemulihan kapasitas dan penyesuaian distribusi.
Dampak ekonomi dan ketidakjelasan pada sektor layanan publik
Di tengah inflasi yang terus menekan sebagian besar masyarakat Iran, data terbaru dari Pusat Statistik Iran menunjukkan dampak perang terhadap perekonomian. Produk domestik bruto (PDB) riil Iran anjlok 10,1% secara tahunan pada periode akhir Maret hingga akhir Juni 2026.
Pada periode yang sama, ekstraksi minyak dan gas turun 26,4%. Jika sektor minyak dihitung bersama, industri dan pertambangan mengalami kontraksi 14,7%.
Sektor konstruksi turun 6,4%, jasa secara keseluruhan menyusut 4,8%, sedangkan transportasi, pergudangan dan komunikasi anjlok 17%. Gambaran ini menunjukkan pelemahan luas pada banyak lapisan ekonomi, seiring meningkatnya tekanan geopolitik dan gangguan energi.
Pemerintah Iran belum mengungkap berapa banyak pegawai yang diperkirakan terdampak kebijakan kerja dari rumah tersebut. Tidak ada pula informasi mengenai bagaimana perubahan pola kerja ini akan memengaruhi efisiensi pelayanan publik.
Meski demikian, setelah puluhan tahun diwarnai persoalan salah kelola, korupsi, dan inefisiensi di berbagai organisasi yang terkait dengan pemerintah, sebagian warga Iran melihat kebijakan ini sebagai gambaran dari persoalan yang lebih besar, yakni tidak efisiennya negara.
