jurnalistik.co.id – Partai Konservatif Inggris memaparkan rencana pembatasan bantuan bagi pencari kerja yang sudah lama menganggur, dengan fokus pada cara dana kesejahteraan dapat digunakan. Dalam proposalnya, kelompok tertentu akan mengalami pemotongan nilai Universal Credit apabila dinilai masih mampu bekerja.
Menurut usulan Konservatif, penerima yang telah menganggur lebih dari enam bulan akan melihat Universal Credit mereka dipangkas sebesar 30% bila sebelumnya belum “cukup” membayar kontribusi ke sistem. Ketentuan ini tetap berlaku meski mereka dinilai bisa bekerja, sehingga skema dukungannya diarahkan untuk mendorong perpindahan ke pekerjaan.
Bagian pengurangan tersebut direncanakan tidak dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Dana dengan tarif yang dipotong akan ditempatkan di kartu bertuliskan “Back to Work”, yang tidak mengizinkan penarikan tunai dan melarang penggunaan untuk pembayaran alkohol, rokok, serta judi.
Konservatif menyatakan kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan dorongan kembali bekerja sekaligus menekan beban anggaran kesejahteraan yang terus membesar. Namun, pendekatan berbasis kartu pembatas ini langsung mendapat respons kritis dari pihak oposisi, yang menilai mekanismenya sulit diterapkan.
Skema manfaat yang diusulkan juga mengatur periode transisi bagi mereka yang dinilai fit to work. Penerima “fit to work” diberi waktu enam bulan dengan manfaat penuh untuk mencari pekerjaan, sementara aturan terkait kelayakan tarif penuh diperbarui lewat riwayat kerja.
Dalam rancangan itu, setiap dua tahun seseorang telah bekerja akan “membeli” tambahan satu tahun pada tingkat manfaat Universal Credit penuh. Sebaliknya, mereka yang dianggap belum berkontribusi cukup akan turun ke skema baru bernama “Subsistence Allowance” yang nilainya setara 70% dari tarif manfaat penuh.
Konservatif mengklaim pengaturan tersebut melindungi pihak yang memiliki rekam pekerjaan kuat. Sebagai contoh, disebutkan seseorang berusia 58 tahun yang bekerja sejak lulus sekolah namun kemudian terkena pemutusan kerja akan tetap memperoleh tunjangan penuh hingga usia pensiun negara.
Adapun kelompok yang sakit, penyandang disabilitas, atau yang sudah bekerja akan dikecualikan dari pemotongan tarif. Hanya penerima yang dinilai mampu bekerja yang akan terkena perubahan.
Berita Terkait
Untuk memastikan dukungan diarahkan pada kebutuhan pokok, Konservatif ingin memasukkan “Subsistence Allowance” ke dalam kartu prabayar dengan pembatasan penggunaan. Partai berargumen bahwa cara ini akan menjamin uang pajak mendukung kebutuhan seperti makanan, bukan dibelanjakan untuk kategori yang dibatasi.
Ketua partai Konservatif Kemi Badenoch menilai sistem bantuan yang berjalan saat ini tidak adil. Ia mengungkapkan, “Welfare harus menjadi jaring pengaman bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan pilihan gaya hidup bagi mereka yang tidak mau repot.” Dalam pernyataan lain, Badenoch juga menyebut kondisi saat “seseorang yang bisa bekerja memilih untuk tidak bekerja, dan malah menghasilkan lebih banyak dari bantuan ketimbang orang yang bekerja” sebagai ketidakadilan bagi pekerja, pembayar pajak, dan mereka yang benar-benar memerlukan dukungan.
Labour menolak keras proposal kartu pembatas tersebut. Seorang juru bicara Partai Buruh menyatakan: “Konservatif punya 14 tahun untuk memperbaiki sistem kesejahteraan kita, tetapi mereka benar-benar gagal melakukan reformasi yang bermakna. Sekarang mereka mengusulkan skema kartu baru yang tidak bisa dijalankan, dan itu tidak mengatasi jumlah orang yang sistem mereka tinggalkan—lalu dinyatakan selesai urusannya.”
Organisasi anti-kemiskinan juga ikut mengkritik arah kebijakan ini. Helen Barnard, direktur kebijakan dan riset di Trussell, menilai usulan tersebut “keliru secara mendalam”. Ia menambahkan, “Universal Credit sudah jauh dari cukup untuk membiayai kebutuhan dasar seperti makanan dan pemanas, sehingga memaksa orang-orang di seluruh Inggris datang ke pintu bank makanan.” Barnard juga menyebut kesehatan masyarakat terdampak dan kemampuan mencari serta mempertahankan pekerjaan melemah akibat kesulitan berat yang dialami banyak orang.
Dari kubu Reform UK, Robert Jenrick sebagai juru bicara ekonomi menyatakan Konservatif telah meninggalkan jumlah orang pada bantuan jangka panjang dalam rekor, dan proposal ini “tidak akan membuat perubahan berarti” pada beban anggaran kesejahteraan. Pernyataan ini memperkuat penilaian bahwa langkah yang ditawarkan tidak menyentuh akar masalah yang membuat pengeluaran kesejahteraan terus membengkak.
Konservatif juga telah mengaitkan rencana ini dengan agenda perubahan manfaat lainnya. Partai tersebut telah berjanji menghapus Personal Independence Payment—sebagai bantuan disabilitas utama di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara—untuk kondisi kesehatan mental yang dinilai “tingkat rendah”. Mereka juga ingin mempersulit pengajuan bantuan sakit, dengan argumen bahwa hal itu akan membuat lebih banyak orang diwajibkan mencari pekerjaan.
Dalam hitungan internal Konservatif, perubahan yang dirancang akan memindahkan sekitar 350.000 penerima ke tingkat tarif Universal Credit yang lebih rendah. Proyeksi penghematan yang disebut mencapai sekitar ÂŁ538 juta per tahun. Konservatif menekankan perubahan ini sebagai cara mempercepat perpindahan dari bantuan menuju pekerjaan.
Di sisi fiskal, belanja kesejahteraan diperkirakan terus naik. Berdasarkan data Departemen Pekerjaan dan Pensiun, pengeluaran manfaat diproyeksikan mencapai £408,6 miliar pada 2030/31. Perdana Menteri Andy Burnham juga menegaskan ia akan menurunkan beban tersebut, antara lain dengan menargetkan jumlah anak muda yang tidak berada dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan, tetapi tanpa melakukan “pemotongan kasar” (crude cuts).
Jika proposal Konservatif ini berjalan, dampaknya akan terasa melalui dua lapis pengaturan: pemotongan tarif 30% bagi pencari kerja jangka panjang yang dinilai mampu bekerja, serta pembatasan penggunaan dana melalui kartu “Back to Work”. Perdebatan publik pun bergeser dari sekadar besaran bantuan menuju pertanyaan tentang cara penerapan, pengecualian bagi kelompok rentan, dan efektivitas dorongan kembali bekerja.
