jurnalistik.co.id – DPRD DKI Jakarta menyoroti rencana pengalihan pengelolaan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta ke PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menilai perubahan ini harus membawa dampak yang nyata bagi warga, bukan sekadar memindahkan pengelola.
Jupiter mengingatkan agar pengalihan tersebut tidak berujung pada kenaikan tarif yang justru membebani masyarakat. “Jangan sampai pengalihan pengelolaan justru berdampak pada kenaikan tarif atau membebani masyarakat,” kata Jupiter saat dihubungi, Selasa (11/8/2026).
Menurut Jupiter, transportasi laut mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kepulauan Seribu. Warga mengandalkan kapal untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bekerja, bersekolah, berdagang, hingga mendapatkan pelayanan kesehatan di daratan Jakarta.
Karena itu, ia menekankan bahwa tarif layanan harus tetap terjangkau meski pengelolaannya berpindah ke Transjakarta. Dengan demikian, menurutnya, layanan publik tetap bisa diakses tanpa menambah beban pengeluaran warga.
Tarif jangan berubah jadi beban
Jupiter memandang isu tarif sebagai titik awal yang perlu dijaga sejak kebijakan dialihkan. Baginya, proses perubahan pengelolaan tidak boleh mengorbankan kepastian biaya yang selama ini menjadi pertimbangan masyarakat dalam menggunakan layanan transportasi laut.
Ia juga menegaskan bahwa kebutuhan warga Kepulauan Seribu bersifat rutin dan berkelanjutan. Ketika transportasi menjadi bagian dari aktivitas harian, setiap perubahan tarif berpotensi langsung memengaruhi akses layanan pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan.
Keselamatan dan kelayakan armada jadi prioritas
Selain tarif, Jupiter meminta perhatian utama diarahkan pada keselamatan dalam rencana pengalihan tersebut. Ia menilai transportasi laut memiliki karakteristik serta risiko yang berbeda dibandingkan transportasi darat, sehingga standar operasionalnya harus dipastikan sesuai sejak awal.
Transjakarta, menurut Jupiter, perlu memperhatikan kondisi armada dan kelayakan kapal sebelum layanan dioperasikan. Faktor cuaca juga disebutnya harus menjadi pertimbangan karena kondisi di laut dapat berubah dan memengaruhi keselamatan pelayaran.
Berita Terkait
Di DPRD, kata Jupiter, aspek keselamatan tidak bisa diposisikan sebagai hal yang menyusul. Transjakarta diminta memastikan seluruh armada yang digunakan memenuhi standar keselamatan sebelum mengambil alih pengelolaan transportasi laut.
“Keselamatan dan kelayakan armada harus menjadi prioritas utama, mengingat transportasi laut memiliki karakter dan risiko yang berbeda dengan transportasi darat,” katanya.
Kaji rute, jadwal, kapasitas, hingga kondisi cuaca
Jupiter juga meminta Pemprov DKI Jakarta dan Transjakarta melakukan kajian secara menyeluruh sebelum kebijakan diterapkan. Ia menilai rancangan layanan tidak boleh berhenti pada aspek kelembagaan, melainkan harus menyentuh keseluruhan kebutuhan operasional.
Kajian tersebut, menurut Jupiter, perlu mencakup rute dan jadwal perjalanan. Selain itu, DPRD meminta parameter kapasitas armada disesuaikan, termasuk kebutuhan masyarakat yang akan dilayani oleh layanan transportasi laut.
Pada bagian keselamatan, ia menambahkan bahwa kondisi cuaca dan keselamatan pelayaran harus menjadi bagian dari pertimbangan sejak tahap perencanaan. Dengan pendekatan tersebut, layanan diharapkan lebih siap menghadapi tantangan operasional di wilayah Kepulauan Seribu.
Lebih jauh, Jupiter menekankan bahwa pengalihan pengelola seharusnya menghadirkan peningkatan kualitas. “Jangan hanya memindahkan pengelola, tetapi kualitas pelayanan harus benar-benar meningkat,” ujarnya.
Bagi DPRD DKI Jakarta, poin pentingnya adalah memastikan layanan transportasi laut tetap berpihak pada warga Kepulauan Seribu. Tarif yang terjangkau, standar keselamatan yang kuat, serta kajian yang lengkap menjadi ukuran utama agar perubahan menuju Transjakarta benar-benar memberi manfaat, terutama bagi kebutuhan harian masyarakat.
Jupiter juga mendorong agar transisi pengelolaan tersebut tidak mengganggu keberlangsungan layanan yang biasa dimanfaatkan warga. Menurutnya, perubahan pihak yang mengurus transportasi laut tetap harus menjaga kepastian jadwal dan keteraturan layanan agar kebutuhan harian di Kepulauan Seribu tidak terganggu.
Ia menilai, sejak tahap persiapan sampai implementasi, penilaian terhadap dampak kebijakan perlu dilakukan dengan serius. Fokusnya pada dua hal yang disebut berulang: tarif harus tetap berada pada level yang terjangkau, sementara aspek keselamatan serta kelayakan armada harus sudah dipastikan lebih dulu sebelum layanan berjalan.
Dengan rute, jadwal, kapasitas, dan kondisi cuaca yang sudah dikaji, Jupiter berharap pengalihan pengelola mampu menghadirkan peningkatan kualitas pelayanan. Kualitas tersebut, baginya, terlihat dari kemampuan layanan menjaga standar operasional, meminimalkan risiko di laut, dan memastikan kebutuhan warga tetap terlayani secara baik tanpa menambah beban pengeluaran.
