jurnalistik.co.id – Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa setiap perubahan besar di republik ini tidak pernah bisa dilepaskan dari tangan dan suara mahasiswa.
Dari kobaran semangat pergerakan nasional di awal abad ke-20, hingga gelombang reformasi 1998 yang memorak-porandakan Orde Baru, api perlawanan kaum terpelajar selalu menjadi katalis sejarah bangsa.
Maka, ketika pada Jumat 12 Juni 2026 ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Universitas Indonesia bersama berbagai elemen gerakan mahasiswa turun ke jalan, ingatan kolektif kita seharusnya segera melayang ke lorong panjang perjuangan mahasiswa Indonesia.
Di barisan itu hadir BEM IPB, UNJ Melawan, Front Mahasiswa Nasional, Serikat Mahasiswa Progresif UI, serta belasan BEM kampus lainnya, membawa tuntutan bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”.
Aksi tersebut tidak berlangsung mulus. Massa yang bermaksud memusatkan demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia diadang oleh barisan TNI dan Kepolisian di depan Gedung Thamrin Nine.
Sebagian massa kemudian diarahkan dan terpaksa bergeser ke kawasan DPR/MPR.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menutup aksi dengan sebuah pernyataan yang penuh tekad sekaligus peringatan: “Ini adalah langkah pertama. Mari kita kumpulkan energi.”
Antara siklus gerakan dan godaan algoritma
Lima tuntutan yang dibawa pun bukan tuntutan sembarangan. Mereka meminta penghentian program makan bergizi gratis yang dinilai menyedot APBN tanpa arah.
Mahasiswa juga mendorong pembubaran koperasi desa Merah Putih yang dianggap sarat kepentingan politik.
Di baris tuntutan berikutnya, mereka meminta penghentian pemborosan negara, penurunan harga bahan pokok dan BBM, serta penghentian militerisasi sipil.
Berita Terkait
Sebuah agenda yang cukup substansial, dan karena itu masuk akal bila perhatian publik tidak berhenti pada pemandangan di jalan—tetapi menukik ke pertanyaan yang lebih dalam.
Di sinilah pertanyaan sesungguhnya mulai mengusik: apakah aksi-aksi mahasiswa hari ini, termasuk yang kita saksikan tadi pagi di jantung Jakarta, telah melewati apa yang saya sebut sebagai siklus gerakan—diskusi, refleksi, lalu aksi?
Gagasan ini selaras dengan khazanah gerakan sosial yang ditegaskan Arbi Sanit dalam karyanya, Pergolakan Melawan Kekuasaan. Dalam pandangannya, gerakan mahasiswa yang berhasil selalu bertumpu pada tiga pilar utama: legitimasi moral, kapasitas intelektual, dan kekuatan organisasional.
Tiga pilar itu tidak mungkin dilahirkan dalam tempo satu malam, dan tidak bisa dirakit dalam semalam untuk kemudian langsung diperbincangkan serta diviralkan.
Ia menuntut proses pengendapan panjang yang melibatkan pertanggungjawaban moral sekaligus intelektual dari sebuah angkatan.
Secara lebih jauh, Patrick Seale dalam Pemberontakan Mahasiswa: Revolusi Perancis Mei 1968 memberikan pelajaran yang amat relevan. Gerakan Mei ’68 di Paris tidak muncul tiba-tiba sebagai reaksi impulsif.
Ia merupakan endapan bertahun-tahun diskusi intelektual di lingkaran mahasiswa Sorbonne, yang diperkuat oleh pengaruh filsafat eksistensialisme Sartre dan kritik neo-Marxis terhadap kapitalisme konsumtif.
Ketika akhirnya meledak, gerakan itu bukan sekadar kerumunan di jalan. Ia adalah konsensus ideologis yang tersublimasi menjadi aksi massa yang menggemparkan Eropa.
Jika demikian, maka pelajaran utamanya sederhana: energi yang mewujud menjadi aksi hari ini tidak berdiri di ruang hampa. Ia dibentuk, ditempa, dan dirapikan oleh proses yang lebih dulu terjadi—sebelum spanduk, sebelum pengerahan massa, sebelum tuntutan dibawa ke ruang publik.
Dengan ukuran itu, setiap gerakan mahasiswa yang ingin bertahan dan membawa perubahan perlu memastikan bahwa diskusi dan refleksi bukan hanya fase formal, melainkan mesin penumbuh legitimasi moral, penguat kapasitas intelektual, serta penopang kekuatan organisasional.
Abdul Khalid adalah pegiat politik, tenaga ahli DPR RI, peneliti LP2M Universitas Sunan Gresik, pendiri Armala Mandiri Indonesia (AMI), dan inisiator Forum BEM DIY (FBD).
