jurnalistik.co.id – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, meminta anggaran seremonial dalam APBD 2027 dipangkas dan dialihkan agar lebih terasa manfaatnya bagi kepentingan publik.
Pernyataan itu disampaikan Gusnar saat menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Gorontalo dalam rapat paripurna pada Senin (9/14/2026).
Gusnar menilai, tidak semua kegiatan seremonial harus dibiayai penuh oleh pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan dari pihak swasta masih bisa dioptimalkan, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator sekaligus penggerak.
Dalam konteks tersebut, Gusnar menyebut perlunya pola yang memungkinkan keterlibatan sektor nonpemerintah tanpa mengurangi substansi acara. Ia memandang, kolaborasi semacam ini dapat membuat penggunaan anggaran publik menjadi lebih efektif.
Gusnar kemudian memberikan contoh, yakni Gorontalo Half Marathon yang dapat mengandalkan skema sponsor. Ia menyatakan, pendekatan serupa dapat diterapkan pada kegiatan lain yang memiliki karakter acara seremonial, termasuk festival daerah dan agenda promosi.
Baginya, upaya memangkas pengeluaran seremonial adalah bagian dari langkah mengoptimalkan APBD 2027. Alokasi yang lebih tepat diyakini akan mendorong manfaat langsung kepada masyarakat, bukan sekadar kebutuhan seremonial.
Selain itu, Gusnar mengusulkan pemotongan anggaran untuk seragam resmi gubernur. Ia menyebut besaran anggaran seragam gubernur yang semula sekitar Rp226 juta dapat dipangkas menjadi Rp100 juta.
Usulan tersebut ia sampaikan sebagai bentuk penyesuaian prioritas belanja pemerintahan, terutama agar dana dapat diarahkan pada hal-hal yang lebih bersentuhan dengan kebutuhan publik.
Gusnar juga menegaskan bahwa pembahasan anggaran masih memerlukan sejumlah informasi yang akan menjadi dasar keputusan bersama. Pemerintah, katanya, masih menunggu perhitungan dana bagi hasil (DBH) untuk kemudian didiskusikan kembali dengan DPRD.
Berita Terkait
Dengan tersedianya angka DBH, Gusnar berharap proses penyelarasan rencana anggaran dapat dilakukan lebih terarah. Ia menyebut tahapan perhitungan tersebut penting agar respons yang disampaikan pemerintah sesuai dengan dinamika pembahasan di lembaga legislatif.
Di sisi lain, Gusnar menyatakan akan mengumpulkan seluruh pimpinan perangkat daerah atau kepala-kepala OPD. Ia juga mengajak untuk turut menyelaraskan pandangan bersama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) agar respons terhadap berbagai pandangan fraksi dapat disusun secara konsisten.
Rangkaian langkah koordinasi itu ditujukan agar setiap pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama. Dengan demikian, tanggapan pemerintah tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga terukur mengikuti substansi masukan yang berkembang di rapat.
Gusnar menekankan bahwa perubahan cara pandang dalam pembiayaan kegiatan seremonial merupakan bagian dari upaya memperbaiki kualitas belanja daerah. Ia ingin agar alokasi anggaran benar-benar mengikuti kebutuhan dan prioritas yang lebih luas bagi masyarakat.
Upaya pengalihan dana, lanjutnya, diharapkan dapat memperkuat orientasi anggaran pada dampak nyata. Dengan memanfaatkan peluang sponsor serta memperjelas peran pemerintah sebagai pendorong, Gusnar berharap APBD 2027 menjadi lebih efektif.
Dalam penjelasannya, Gusnar juga menempatkan agenda seremonial sebagai area yang masih bisa ditata. Tidak semua program harus menanggung beban biaya dari anggaran pemerintah, terutama ketika ada ruang kerja sama dengan pihak swasta.
Ia menilai, ketika skema kolaborasi seperti yang terlihat pada Gorontalo Half Marathon bisa diterapkan pada festival daerah dan agenda promosi, beban belanja seremonial dapat ditekan. Pada saat yang sama, acara tetap dapat berjalan dengan dukungan yang lebih beragam.
Dengan begitu, pemangkasan anggaran bukan sekadar pengurangan pos belanja, tetapi juga perubahan strategi dalam menyusun prioritas pembangunan. Gusnar berharap DPRD dan pemerintah dapat melanjutkan pembahasan anggaran dengan landasan data DBH yang sudah dikalkulasi.
Melalui pertemuan dan penguatan koordinasi internal di lingkungan OPD, Gusnar menyatakan pemerintah siap menindaklanjuti pandangan fraksi-fraksi DPRD. Ia juga berharap setiap respons yang disampaikan dapat mencerminkan penyelarasan sikap serta kesiapan teknis.
