jurnalistik.co.id – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti persoalan birokrasi yang dinilai tidak hanya menyulitkan, tetapi juga berpotensi menjadi sarana memperkaya diri. Dalam pidatonya di forum kenegaraan, ia menekankan bahwa praktik tersebut harus diberantas.
Prabowo menyebut para birokrat kerap memanfaatkan jabatan serta wewenang untuk keuntungan pribadi, keluarga, hingga kelompoknya. Ia menyatakan, “Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas,”
Menurutnya, masalah birokrasi di Indonesia bukan sekadar soal prosedur yang panjang. Ia juga menilai birokrasi yang berbelit-belit serta tidak efisien akan menghambat jalannya pemerintahan dan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat.
Prabowo lantas menegaskan bahwa persoalan birokrasi telah menjadi salah satu problem mendasar bangsa. Ia berkata, “Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien,”
Di bagian lain, Prabowo menyoroti pentingnya keterbukaan dan penyelesaian masalah tanpa penutupan yang berlarut-larut. Ia menyatakan, “Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang era digital, era informasi, tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini,”
Ia juga mengaitkan pembenahan birokrasi dengan kebutuhan konsolidasi politik dan kesamaan arah. Prabowo mengatakan, “Ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa,”
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan agar upaya pembangunan tidak berhenti pada retorika, melainkan berujung pada manfaat nyata bagi rakyat. Ia menginginkan agar setiap rupiah investasi menciptakan lapangan kerja dan mendorong perbaikan kualitas hidup.
Prabowo menggarisbawahi bahwa persoalan mendasar seperti kelaparan tidak boleh dibiarkan hadir di tengah kemajuan ekonomi. Ia menegaskan, “Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia, anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar,”
Berita Terkait
Ia juga menilai kekuatan sebuah negara ditentukan oleh kemampuan memberi kemudahan bagi warganya. Dalam konteks tersebut, Prabowo menekankan bahwa tantangan yang dihadapi rakyat, termasuk kelompok paling bawah, perlu ditangani dengan keputusan yang berani.
Prabowo menuturkan bahwa ketika menerima mandat, kondisi yang dialami petani masih menyisakan kendala di lapangan. Ia mengatakan, “Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabahnya yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini,”
Lebih jauh, ia memposisikan berbagai problem itu sebagai bukti bahwa perubahan tidak dapat ditunda. Dengan menempatkan birokrasi sebagai titik tekan utama, ia seolah mengajak penyelesaian dilakukan melalui perbaikan sistem yang membuat layanan menjadi lebih cepat, jelas, dan tidak membuka ruang penyalahgunaan.
Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/8/2026). Pada sidang tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato sebanyak 2 kali.
Dalam agenda itu, Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin terlihat hadir di lokasi. Sementara itu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tidak hadir secara langsung.
Kabar ketidakhadiran SBY disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Demokrat Benny Kabur Harman. Ia menyebut SBY sedang check up di Amerika Serikat (AS) sehingga tidak dapat hadir dalam sidang tersebut.
Prabowo juga menyiratkan bahwa pembenahan tata kelola harus diikuti perubahan cara kerja, bukan sekadar slogan. Menurutnya, reformasi yang sehat perlu mendorong layanan pemerintahan berjalan lebih tertib, lebih jelas, dan lebih cepat sehingga tujuan pembangunan dapat segera dirasakan, khususnya oleh warga yang selama ini paling terdampak keterbatasan akses.
Dalam pidato tersebut, ia menekankan bahwa semangat pemberantasan penyimpangan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga agar masalah sosial tidak melebar di tengah kemajuan. Fokusnya diarahkan pada penataan sistem, termasuk agar aturan tidak menjadi hambatan yang terus berulang, serta agar keputusan yang diambil mampu menjawab kesulitan riil yang dialami masyarakat di lapangan.
