jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan agar pengelolaan kebutuhan belanja pegawai disusun dengan perencanaan yang tepat. Ia mengingatkan, ketidaktepatan dalam perhitungan dapat berujung pada persoalan pagu, termasuk kondisi pagu minus.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat. Kunjungan itu berlangsung di Bandung pada Senin, 24 Agustus 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Bendahara Negara menyoroti pentingnya disiplin penganggaran agar kebutuhan belanja pegawai tidak mengganggu stabilitas ruang fiskal. Ia meminta proses pengelolaan anggaran dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memicu permasalahan anggaran yang lebih luas.
Selain menekankan aspek perencanaan, Purbaya juga menyoroti langkah ketika terjadi kekurangan belanja pegawai. Menurutnya, pergeseran anggaran untuk menutup kekurangan tersebut tidak boleh mengorbankan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menegaskan pengecualian hanya berlaku bila kondisi berada pada situasi mendesak. Dengan demikian, kebijakan pergeseran perlu tetap berorientasi pada perlindungan capaian program prioritas, bukan semata-mata mengejar pemenuhan kebutuhan belanja.
Dalam kunjungan itu, Purbaya turut mengecek pengawalan pelaksanaan sejumlah program strategis di Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai arah dan kebutuhan yang telah ditetapkan.
Salah satu program yang disorot adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pada pelaksanaannya, Purbaya juga menanyakan perkembangan terkait tahapan survei yang menjadi bagian dari pemantauan program.
Di Jawa Barat, tercatat terdapat 5.970 KDKMP dengan target survei sebanyak 147 KDMP. Angka tersebut menjadi acuan untuk melihat seberapa jauh proses pendataan dan verifikasi program sudah berjalan.
Hingga saat ini, survei dilaporkan sudah dilakukan pada 22 KDKMP. Dari hasil pemantauan yang telah dikumpulkan, disebutkan bahwa terdapat beberapa KDKMP yang telah selesai dibangun.
Berita Terkait
- Andy Burnham Tak Menutup Kenaikan Pajak di Budget Musim Gugur: ‘tak akan unrealistis’
- Wali kota Inggris dapat wewenang ‘call-in’ atas keputusan izin perencanaan dewan (mulai 150 rumah, ruang komersial 15.000 m², bangunan 30 m)
- Reform UK ingin mengutamakan pekerja muda kelahiran Inggris di bawah 35 tahun untuk perumahan sosial
Pemeriksaan serupa juga mencakup program Sekolah Rakyat. Fokusnya adalah memastikan pengawalan kegiatan di lapangan berjalan secara konsisten dan tidak terhambat oleh masalah penyesuaian anggaran yang tidak terukur.
Purbaya juga mengecek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keberlangsungan program ini menjadi perhatian karena terkait langsung pada layanan pemenuhan gizi, sehingga memerlukan ketepatan tata kelola dan pengendalian pelaksanaan.
Melalui rangkaian pemeriksaan tersebut, Menteri Keuangan tampak menempatkan pengelolaan belanja pegawai sebagai faktor penting bagi kelancaran program. Bagi pemerintah, belanja pegawai tidak hanya urusan administrasi internal, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan ruang fiskal agar program prioritas tetap dapat berjalan.
Penekanan pada larangan mengorbankan program bila tidak dalam kondisi mendesak menunjukkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan anggaran. Pergeseran yang diperlukan tetap harus diposisikan sebagai langkah pengendalian, bukan alat untuk menghapus atau menunda capaian yang sudah dirancang bagi masyarakat.
Dengan kerangka itu, pengelolaan anggaran di level daerah dinilai perlu mengikuti prinsip perencanaan yang matang. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa proses penutupan kekurangan belanja pegawai tidak menimbulkan efek domino terhadap program yang menyentuh kebutuhan publik.
Dalam konteks Jawa Barat, pengawalan program strategis menjadi bagian dari upaya memastikan capaian tetap terjaga. Hal ini terlihat dari cara Purbaya memadukan pembahasan tata kelola belanja pegawai dengan pengecekan progres KDKMP, termasuk tahapan survei yang sudah berjalan.
Langkah kunjungan ke Kanwil DJPb juga menjadi sinyal bahwa perhatian diarahkan pada detail pelaksanaan di wilayah. Pengawasan terhadap implementasi program seperti Sekolah Rakyat dan SPPG dimaksudkan agar penganggaran dan pelaksanaan tetap sejalan dengan tujuan pembangunan.
Di tengah kebutuhan pengendalian pagu, pemerintah tetap menjaga prinsip prioritas layanan dan program yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Pernyataan Purbaya mencerminkan bahwa disiplin perencanaan anggaran menjadi dasar agar pagu tidak minus, sementara pergeseran anggaran hanya dilakukan secara terukur dan tetap berlandaskan kebutuhan yang mendesak.
Kunjungan tersebut memperlihatkan bagaimana pengendalian fiskal dan pemantauan program berjalan beriringan. Dari pengecekan progres survei dan pembangunan KDKMP hingga pemantauan Sekolah Rakyat serta SPPG, pemerintah ingin memastikan dampak program tetap nyata sesuai rencana.
